Connect with us

Techno

Karena Multitafsir, SAFEnet Tegaskan UU ITE Harus Direvisi

Published

on

Karena Multitafsir, SAFEnet Tegaskan UU ITE Harus Direvisi

Channel9.id-Jakarta. Nampaknya pemerintah menyambut kritikan masyarakat untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diketahui, UU ini memang telah lama dipersoalkan karena dinilai banyak dampak negatifnya, utamanya bagi yang digugat.

Adapun salah satu pihak yang turut mengkritik UU tersebut ialah SAFEnet, yaitu Badan Hukum Perkumpulan yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menilai pada Selasa (16/2) bahwa pihaknya sejak awal meminta revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasalnya, UU ini punya banyak pasal yang bermasalah dan karet.

“Banyak yang dipidanakan dengan pasal 27-29 dan pasal itu dipaksakan selain duplikasi hukum dengan KUHP. Ada pasal rawan lain yang bisa disalahgunakan misalnya internet shutdown. Itu harus diperbaiki,” ujar dia.

Selain itu, Damar mengatakan bahwa UU ITE telah berdampak secara sosial dan politik. “Politisi memakai UU ITE untuk menjatuhkan lawan. Dampak sosialnya, orang bisa saling melaporkan karena balas dendam, barter kasus, terapi kejut dan mengkriminalkan orang kritis,” lanjutnya.

Ia memaparkan bahwa tingkat penghukuman dari UU ITE mencapai 96,8% dan kemungkinan dipenjara hingga 88%. Kendati jumlah hukuman di pasal 45 dikurangi, yang jadi masalah ialah ialah pasal penjeratnya belum diubah.

“Dalam prakteknya penahanan masih terjadi dan pakai Pasal 28 ayat 2. Problem tak selesai hanya karena perubahan jumlah hukuman,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Damar mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik apabila pemerintah mau serius merevisi UU ITE. “Bolanya sekarang di pemerintah,” tandasnya.

Menurut SAFEnet, berikut ini pasal karet UU ITE yang perlu direvisi, lantaran multitafsir:
1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online

3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.

5. Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang Kerugian. Rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang. Rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.

8. Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Twitter Akan Hadirkan Konten Eksklusif dan Berbayar

Published

on

By

Twitter Akan Hadirkan Konten Eksklusif dan Berbayar

Channel9.id-Jakarta. Twitter memperkenalkan fitur barunya, “Super Follows”, kepada para investor pada Kamis (25/2). Fitur ini menyajikan konten berbayar yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten eksklusif, yang menjadi sumber penghasilan bagi pembuat konten.

Adapun konten eksklusif itu bisa berupa buletin berlangganan, video, penawaran khusus, dan diskon. Konten-konten ini disediakan oleh akun-akun yang produktif di Twitter, seperti akun bisnis, selebriti, hingga akun pengguna biasa.

Untuk mendapat keistimewaan dari “Super Follows” itu, pelanggan harus membayar biaya bulanan ke Twitter.

Diketahui, pengguna dan investor memang sudah lama meminta Twitter itu untuk meluncurkan model bisnis berbasis langganan. Hal ini menimbang maraknya pembuat konten dan influencer internet yang menggunakan layanan seperti Patreon, Substack, dan OnlyFans untuk menghasilkan uang dari popularitas mereka.

Selain itu, layanan konten eksklusif berbayar pun memungkinkan Twitter menambah sumber pendapatan baru—di mana jagat internet saat ini didominasi oleh iklan Google dan Facebook.

“Super Follows memungkinkan pembuat konten dan penerbit memperoleh pemasukan langsung dari fans mereka. Hal ini juga akan mendorong mereka untuk terus membuat konten yang disukai audiens,” ungkap Twitter. Namun, Twitter sendiri belum mengungkap besaran biaya langganan dan berapa yang akan dibagi kepada pembuat konten yang menyediakan konten eksklusif.

Untuk saat ini, fitur “Super Follow” belum tersedia. Twitter mengatakan akan mengumumkan soal fitur ini dalam beberapa bulan mendatang.

Sekadar informsi, baru-baru ini, Twitter meluncurkan “Revue”, yang memungkinkan pengguna menerbitkan buletin berbayar atau gratis kepada audiens mereka. Selain itu, ada pula “Twitter Spaces”, pesaing Clubhouse yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam obrolan audio. Saat ini, fitur itu masih dalam pengujian beta privat yang belum bisa diakses pengguna Twitter secara umum.

(LH)

Continue Reading

Techno

Mobil Patroli Korlantas Polri Pakai Tesla Model 3 Seharga Rp1,5 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Motor Indonesia (IMI) menyerahkan satu unit mobil listrik Tesla Model 3 Standard Range Plud seharga Rp1,5 Miliar kepada Korlantas Polri.

Tesla ini siap digunakan sebagai kendaraan patroli lalu lintas dan bisa menempuh jarak hingga 400 km dengan waktu carge baterai 4-6 jam.

Penyerahan satu unit Tesla tersebut diterima Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono, di halaman parkir NTMCPOLRI, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021.

Kakorlantas Irjen Istiono menyebut, hibah mobil listrik ini sebagai motivasi Korlantas Polri.

“Hibah satu unit mobil Tesla dari IMI ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat,” kata Istiono, Kamis 25 Februari 2021.

Istiono mengungkap ke depannya mobil-mobil patroli Polisi akan diorientasikan menggunakan mobil listrik yang tentunya ramah lingkungan dan efektif, efisien, serta lebih irit.

Dia juga berharap kerja sama dengan IMI yang selama ini dilakukan dapat tetap berjalan.

Selama ini IMI dan Korlantas melakukan banyak hal kaitannya dengan safety driving center di beberapa daerah untuk melakukan pembinaan keterampilan sertifikasi mengemudi kendaraan.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus berlanjut untuk kemajuan, keterampilan mengemudi kita sebagai penanggung jawab lalu lintas di bidang keselamatan di jalan,” kata Istiono.

Badan Pengawas PP IMI, Kombes Syamsul Bahri, mewakili ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo, dalam penyerahan tersebut menyatakan penyerahan Tesla model 3 ini sebagai support kepada Korlantas dan program pemerintah untuk beralih dari bahan fosil ke listrik.

“Insya Allah kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan kita ditargetkan tahun 2027 sudah beralih ke kendaraan listrik,” kata Samsul Bahri.

Tesla model 3 merupakan kelas mobil kencang. Di atas kertas kemampuan akselerasi 0-100 km per jam pada varian Standar 5,6 detik, Long Range 4,6 detik, dan Performance setara supercar yakni 3,4 detik.

HY

Continue Reading

Internasional

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Published

on

By

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Channel9.id-Myanmar. Disaat unjuk rasa besar-besaran di Myanmar telah berlangsung selama berminggu-minggu, Facebook memblokir junta militer Myanmar dalam menggunakan platformnya pada hari Kamis (25/2/2021). Bukan hanya Facebook saja, namun Instagram juga melakukannya.

Perusahaan teknologi dari Amerika Serikat itu juga mengatakan mereka akan memblokir semua entitas komersial yang mempunyai hubungan dengan Tadmadaw untuk beriklan di platformnya.

“Serangkaian kejadian dari tanggal 1 Februari di Myanmar, termasuk tindak kekerasan mematikan, semakin menguatkan alasan pemblokiran kami,” kutip Facebook di postingan blognya. “Kami percaya resiko membiarkan Tatmadaw (Tentara Myanmar) menggunakan Facebook dan Instagram sangatlah besar”.

Baca juga : Retno Marsudi Membatalkan Kunjungannya ke Myanmar

Dikatakan bahwa keputusan memblokir junta militer Myanmar dikarenakan adanya pelanggaran HAM yang sangat berat dan juga adanya resiko kekerasan yang dipelopori militer Myanmar di masa mendatang. Alasan lainnya adalah junta militer yang melanggar aturan Facebook, termasuk saat kudeta ini.

Junta militer Myanmar masih belum bisa dimintai komentar saat ini.

Facebook digunakan secara luas di Myanmar dan merupakan salah satu cara junta militer untuk memonitor rakyat Myanmar.

Dalam beberapa akhir tahun ini Facebook telah berkomunikasi dengan aktivis HAM dan juga partai politik demokratis di Myanmar. Facebook juga ikut andil dalam melawan junta militer Myanmar setelah adanya kritik terhadap Facebook yang dianggap gagal memfilter hate speech.

Sebelumnya di tahun 2018, Min Aung Hlaing dan 19 pejabat senior lainnya telah diblokir oleh Facebook. Facebook juga telah menghapus ratusan halaman dan akun yang di kelola oleh anggota militer untuk melakukan tindakan yang tidak autentik.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC