Connect with us

Hukum

Kasus Pestisida Palsu Dilimpahkan ke Kejaksaan

Published

on

Channel9.id-Jakarta.  Bareskrim Polri telah menyerahkan seorang tersangka dalam kasus memproduksi dan mengedarkan pestisida palsu. Kasusnya kini telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jember.

Tersangka Mohamad Romli produsen Megafur 3GR, disangka melanggar Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.22 tahun 2019 tentang  Sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Mohamad Romli diduga  memproduksi pestisida palsu dengan cara memproduksi Megafur 3 GR menggunakan pasir, air, pewarna dan kencing sapi. Kemudian, dikemas dalam kemasan yang diberi label dan diakui sebagai  pestisida yang mengandung karbofuran 3%.

Baca juga: Awas, Pembuat dan Pengguna Tes PCR Palsu Diancam Pidana 4 Tahun 

Selanjutnya oleh tersangka, produk tersebut diklaim  mampu mengendalikan berbagai macam hama, sebagaimana tertulis pada labelnya. Produk Megafur juga diketahui tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.

Tersangka telah 3 tahun memproduksi Megafur3 GR, sebanyak kira-kira 10 ton perhari dan diedarkan ke seluruh wilayah pulau jawa melalui distributor. Akibat perbuatannya, para petani dirugikan hingga puluhan miliar rupiah.

Asosiasi produsen pestisida Indonesia (APROPI) mengapresiasi langkah Polri yang telah menyelesaikan perkara tindak pidana memproduksi dan mengendarkan pestisida palsu.

“Saat ini masih banyak produk-produk sejenis yang beredar di masyarakat, yang mengikabatkan kerugian yang besar bagi petani,” ujar Yanno Nunuhitu, Ketua Apropi, Jumat (19/02).

Yanno berharap, Polri dapat  terus memantau peredaran pupuk dan pestisida agar petani terlindungi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

19 Moge Rombongan Pengeroyok Anggota TNI di Bukittinggi Dikembalikan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Sumatera Barat mengembalikan 19 unit motor gede (moge) Harley Owner Grup (HOG) Siliwangi Bandung Chapter Indonesia yang sempat ditahan usai adanya pengeroyokan terhadap dua prajurit TNI AD di Kota Bukittinggi beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Satake Bayu menyatakan, penyidik telah melakukan penyelidikan terhadap 24 moge yang menjadi barang bukti kasus tersebut.

Dia menyatakan, 19 unit motor dikembalikan kepada pemilik karena dokumen yang dimilikinya lengkap.

Kelengkapan ini diperoleh selepas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar dan Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar ke Jakarta.

“Kita sudah koordinasi dengan Polda Metro terkait unit tersebut dan 19 moge dinyatakan lengkap,” kata Bayu dilansir Antara, Rabu 24 Februari 2021.

Sementara itu lima unit motor gede lainnya masih berada di Polda Sumbar karena diduga tidak memiliki surat-surat alias bodong.

“Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai di pusat terkait ini. Kita akan limpahkan perkara dan barang buktinya ke sana,” katanya.

Sebelumnya 24 unit motor gede rombongan Harley Owner Grup (HOG) Siliwangi Bandung Chapter Indoesia yang diduga melakukan penganiayaan terhadap dua prajurit TNI di Kota Bukittinggi akhirnya dipindahkan ke Polda Sumbar.

Motor tersebut dipindahkan dari Polres Bukittinggi ke Polda Sumbar pada Kamis malam.

24 motor tersebut terdiri dari 21 merek Harley Davidson dan tiga lagi dari merek lain.

Utuk dugaan penganiayaan diproses oleh Polres Bukittinggi dan saat ini masih terus berjalan sementara untuk motor memang dipindahkan ke Mapolda Sumbar.

Adapun polisi menetapkan lima pengendara Moge Harley Owners Group (HOG) Siliwangi Chapter Bandung Indonesia sebagai tersangka penganiayaan dua prajurit TNI pada Jumat (30/10).

Awalnya polisi menetapkan dua pelaku yakni BS (18) dan MS (49).

Setelah dilakukan pengembangan ada tambahan tersangka baru HS (48), JA (26) dan TR (33). Seluruhnya saat ini ditahan di rumah tahanan Mapolresta Bukittinggi.

Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalanan Simpang Tarok, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat sekitar pukul 16.40 WIB, dan sempat viral di media sosial.

Sekelompok orang yang merupakan bagian dari rombongan motor itu melakukan penganiayaan terhadap korban, yang kemudian terkonfirmasi bahwa korban merupakan anggota TNI berdinas di Kodim 0304/Agam.

HY

Continue Reading

Hukum

Mantan Stafsus Edhy Prabowo: KKP Dapat Rp1.500 Per Ekor Benur

Published

on

By

Staf Edhy Prabowo Mengaku Menerima Uang dari Suharjito

Channel9.id-Jakarta. Mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat bagian Rp1.500 per ekor benih lobster atau benur yang diekspor.

Hal itu diungkapkan Safri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito pada Rabu (24/2).

Awalnya, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan hasil pemeriksaan Safri saat penyidikan perkara ini. Dalam  Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Safri menyebut mengetahui biaya ekspor benur.

Baca juga: KPK Serahkan Berkas Perkara Penyuap Edhy Prabowo ke JPU 

“Dalam BAP, saudara mengatakan ‘Saya tidak tahu jasa kargo ekspor BBL (Benih Bening Lobster) tapi saya tahu dari Andreau bahwa biaya ekspor adalah Rp1.800 per ekor berdasakan kesepakatan KKP dengan perusahaan forwarder yaitu PT ACK, dimana KKP mendapat Rp1.500 per ekor dan PT ACK mendapat Rp 300 per ekor’, apakah keterangan ini benar?” tanya jaksa KPK Siswhandono kepada Safri.

“Saya tidak ingat, tapi kalau keterangan BAP saya tetap,” jawab Safri.

Jaksa pun menanyakan mengapa disebutkan KKP dapat Rp1.500 dan siapa sebenarnya yang menerima. Namun Safri mengaku tidak ingat karena dirinya hanya dapat informasinya dari Andreau yang merupakan staf khusus Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo yang juga merupakan Ketua Tim Uji Tuntas (due diligence) atau izin ekspor BBL.

“Bagian-bagian itu saya tahu dari Andreau dan dia tidak menjelaskan tapi persetujuan bahwa eksportir sudah setuju dengan menggunakan PT ACK,” ujar Safri.

Sebelumnya, Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito didakwa memberikan suap kepada Edhy sebesar  103 ribu dollar AS dan Rp 706 juta.

Dalam dakwaan disebutkan, Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Suap diberikan Suharjito guna mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020.

Disebutkan dalam dakwaan, uang suap digunakan oleh Edhy dan istrinya untuk kepentingan pribadi. l Suharjito didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Periksa Kepala BRSDM KKP Terkait Suap Ekspor Benur

Published

on

By

KPK Periksa Kepala BRSDM KKP Terkait Suap Ekspor Benur

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja sebagai saksi untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan (EP) dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di KKP, pada Selasa (23/2).

“Didalami pengetahuannya terkait kebijakan tersangka EP selaku Menteri KP yang membuka kuota ekspor benur bagi para eksportir yang diduga memberikan keuntungan bagi para pihak eksportir yang telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui perantaraan tersangka AM (Amiril Mukminin),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/2).

Selain Sjarief, KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan, yakni seorang PNS bernama Gellwynn DH Yusuf, Alvin Nugraha selaku notaris, Lutpi Ginanjar selaku mahasiswa, karyawan swasta Badriyah Lestari, dan Pimpinan BNI Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor Alex Wijaya.

Untuk saksi Gellwynn, dikonfirmasi terkait dugaan penggunaan kartu kredit bank milik saksi oleh istri tersangka Edhy, yaitu Iis Rosita Dewi yang digunakan untuk berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS).

“Saksi Alvin Nugraha, pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan berbagai dokumen kepemilikan tanah di wilayah Sukabumi, Jawa Barat yang diduga milik tersangka EP,” ucap Ali.

Kemudian dalam pemeriksaan saksi Lutpi, penyidik menyita berbagai dokumen perusahaan milik PT Aero Citra Cargo (ACK) yang terkait dengan perkara.

“Badriyah Lestari, didalami pengetahuannya terkait dugaan penggunaan rekening bank milik saksi untuk pembelian berbagai barang dari PT ACK,” ungkap Ali.

Selanjutnya, saksi Alex Wijaya dikonfirmasi terkait pembukuan rekening bank tersangka Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Sebagai penerima suap, yaitu Edhy, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706.055.440 kepada Edhy.

IG

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC