Connect with us

Hukum

Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi

Published

on

Konflik Organ UI Gara-Gara Statuta Ibarat "Perang Saudara"

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Alex Noerdin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Penetapan Alex Noerdin sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung layak diapresiasi,  dan hal ini sejalan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ini  terobosan  dan langkah berani kejaksaan Agung dalam penegakan hukum apalagi bagi pelaku yang dijadikan tersangka, padahal diketahui ia masih aktif sebagai anggota DPR, hal ini bisa jadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan  hukum.

Artinya penyidik jaksa berhasil menemukan titik terang peran dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Dengan didapatkan serta terpenuhinya alat bukti, yang maknanya ada keadaan dan  fakta hukum yang benar, logis dan terungkap untuk menduga pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikenakan upaya paksa, dalam hal ini dilakukan penahanan oleh penyidik kejaksaan.

Jadi penyidik itu harus profesional, karena penyidik tidak bertugas untuk mencari kesalahan dan menuduh seseorang supaya dihukum. Namun menyidik perkara supaya dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan, adakah suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya? Agar ia atau masyarakat mendapat keadilan.

Ke depan, penegakan hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan untuk terus mendorong aparat penegak hukum seharusnya tidak membiarkan korupsi terjadi lagi. Apalagi bila sudah diketahui ada tanda-tandanya telah terjadi, adanya kejahatan dan terdapat bukti merugikan keuangan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Published

on

By

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Channel9.id – Jakarta. Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dan Bea Cukai Jawa Timur berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat enam kilogram dari Malaysia.

Dalam kasus ini, aparat menangkap dua orang kurir yang merupakan jaringan Madura.

“Kedua tersangka yang ditangkap adalah warga Dusun Karang Kokap, Kelurahan Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember berinisial LK dan ZN,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Selasa 19 Oktober 2021.

Gator menyampaikan, pengungkapan itu bermula dari informasi bea cukai bahwa ada paket yang dicurigai dan diduga narkotika.

Baca juga: Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Sabu Asal Malaysia

Kemudian, aparat melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan dan berhasil menangkap dua tersangka. Di saat itu pula, tim mengamankan sabu-sabu seberat enam kilogram.

“Kedua tersangka mengaku, barang haram ini berasal dari Malaysia, namun ini jaringan Sokobanah Madura,” ujarnya.

Kabag Binaops Ditresnarkoba Polda Jatim AKBP Samsul Makali menjelaskan keduanya mengaku melakukan pengiriman sabu-sabu sebanyak dua kali. Rencananya, narkotuka itu akan dikirim ke Madura dan Jember.

“Untuk satu kilogram sabu-sabu yang dikirim, tersangka mendapat Rp1 juta,” katanya.

Dari pengakuan dua kurir ini, juga didapat nama baru berinisial SY yang diduga sebagai bandar narkotika. Kedua tersangka LK dan ZN mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari tangan SY yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka LK dan ZN dijerat Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 122 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

HY

Continue Reading

Hukum

Genap 650 Hari, ICW Ingatkan KPK Soal Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pencarian buron kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK belum berhasil menangkap Harun yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) 8 Januari 2020 lalu.

“Pada hari ini, genap 650 hari Harun Masiku belum dapat ditangkap oleh KPK,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10).

Baca juga: Apresiasi Polri, KPK Klaim Terus Buru Harun Masiku 

Kurnia lantas meminta Dewan Pengawas KPK segera memanggil pimpinan KPK dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK guna menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun.

“Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buron tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka,” pungkas Kurnia.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto,menyatakan proses pencarian Harun Masiku saat ini terkendala akibat pandemi Covid-19. Ia memang sempat mendengar keberadaan yang bersangkutan di luar negeri. Namun, pandemi menyebabkan proses penangkapan urung dilaksanakan.

“Hampir sama informasi Harun Al Rasyid (penyelidik non aktif) dan kami, hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun,” ujar Karyoto dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (24/8) lalu.

Sementara Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pihaknya terus berupaya mencari keberadaan Harun Masiku baik di dalam dan luar negeri. Ia meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buron tersebut untuk melaporkan ke penegak hukum.

“KPK masih terus bekerja serius mencari keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Ali lewat keterangan tertulis, Senin (6/9).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kena OTT, Bupati Kuansing Tersangkut Suap Izin Perkebunan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (18/10). Operasi senyap diduga berkaitan dengan suap izin perkebunan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, dalam OTT tim penindakan mengamankan delapan orang, termasuk Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

“KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan, dan beberapa pihak swasta,” kata Ali.

Baca juga: KPK OTT Pejabat Daerah di Kuansing Riau 

Ali menuturkan, Andi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan perkebunan.

“Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perizinan perkebunan,” ujarnya.

Saat ini, kata Ali, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal oleh tim penindakan.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC