Connect with us

Hot Topic

Kejaksaan Usut Dugaan Pidana Jaksa Pinangki

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung sedang menelusuri dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terkait dugaan pertemuan dirinya dengan Djoko Tjandra. “Untuk yang dugaan terhadap adanya suatu peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus),” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, Selasa, 4 Agustus 2020.

Hari mengatakan, berkas laporan pemeriksaan pengawasan terhadap Pinangki akan ditelaah terlebih dahulu oleh tim dari Jampidsus. “Dari hasil telaah nantinya pada waktu tertentu mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kami sampaikan apakah nanti akan meningkat jadi proses selanjutnya yang dalam hal ini prosesnya penyelidikan,” ujarnya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Febri Ardiansyah, mengatakan tim akan mendalami secara menyeluruh berkas laporan pemeriksaan Pinangki, termasuk dugaan adanya aliran dana dari Djoko Tjandra. “Semuanya akan kami perdalam karena sudah sampai di pidsus dan saya sudah sampaikan ke tim untuk perdalam apa yang menjadi pemeriksaan pengawasan, setelah itu kita bersikap,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menjatuhkan sanksi disiplin kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari berupa pembebasan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural. Penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pinangki.

Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dari hasil klarifikasi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung terhadap Pinangki diketahui bahwa Pinangki telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin pimpinan sebanyak 9 kali serta bertemu dengan diduga Djoko Tjandra.

Pinangki pun dianggap telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. 018/JA/11/1982 tentang Kesederhanaan Hidup, Surat Edaran Jaksa Agung Pembinaan No. B-1181/B/BS/07/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen No. B-012/D.1/01/1987 tentang Daftar Isian Clearance.

Pinangki juga melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Minta Polri Tidak Izinkan Liga 1 dan 2, IPW: Selamatkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri supaya tidak mengizinkan pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan 2, mengingat pandemi Covid-19 semakin meluas.

Pelarangan Liga 1 dan 2 dari Polri juga akan menyelamatkan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U-20 pada pertengahan 2021 mendatang.

“Jika tetap digelar akan melahirkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di Jogjakarta dan sekitarnya. Lembaga sepakbola dunia – FIFA pasti akan mempertimbangkan, apakah Indonesia masih pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 atau tidak. Padahal Piala Dunia U20 itu dijadwalkan pada 20 Mei – 14 Juni 2021, diikuti 24 negara,” kata Koordinator IPW Neta S Pane, Kamis (24/9).

Menurut IPW, tidak ada yang bisa memastikan terjaminnya diikutinya pedoman protokol kesehatan Covid-19. Masyarakat sepakbola cenderung tidak disiplin dan sulit diatur.

“Artinya, jika Liga 1 dan 2 tetap digulirkan. Siapa yang menjamin protokol Covid-19 dijalankan oleh masing-masing penyelenggara? Siapa yang menjamin, suporter tidak datang ke sekitar stadion? Siapa yang menjamin, jika pemain dan ofisial klub yang datang dari luar Jogja, tidak membawa virus Covid-19? Indikasi klaster-klaster baru di kota besar, semakin mewabah sudah terlihat. Even sepakbola, sangat mudah terindikasi pandemik. Karena, masyarakat sepakbola Indonesia, cenderung tidak disiplin, dan sulit diatur,” ujarnya.

Karena itu, bukan mustahil FIFA akan menunda atau membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Sebab FIFA menilai PSSI dan Pemerintah dianggap lengah dan tidak peduli dengan pandemi Covid-19.

“Bukan mustahil pula ke 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2021 akan menolak bermain di Indonesia. Sebab Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menurunkan penyebaran virus pandemik. Apalagi sampai hari ini, tingkat kematian bertambah. Kenaikan yang terkena Covid-19 di Indonesia juga semakin besar,” ujarnya.

Terlebih, sudah 59 negara telah “melockdown” Indonesia karena melonjaknya angka Covid-19 dan penyebaran virus seakan tidak bisa dikendalikan.

“Jadi, lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi ijin kepada Liga 1 dan 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada, dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia, tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo curhat soal seorang ‘sahabat di PDIP’ yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S/PKI pada 2017 silam, bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima saat itu. Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu.

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/09).

Baca juga: Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo Kami Siap Mengadvokasi

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” tuturnya.

Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradarai Arifin C Noer itu. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu, Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Singkat cerita, pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017, akhirnya Gatot diganti oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persis, pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30S/PKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

Sebelumnya, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” ucap Gatot.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ini Dia Peraturan Baru KPU yang Larang Konser Musik di Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. KPU sudah mengubah peraturan mengenai Pilkada Serentak. Dalam aturan terbaru, KPU melarang konser musik dalam kegiatan Pilkada di masa pandemi virus Covid-19 ini.

Peraturan terbaru yang melarang konser musik adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

Dikutip dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, Kamis (24/9/2020), PKPU itu telah mengganti pasal membolehkan konser dalam Pilkada. Pasal itu adalah pasal 63.

Baca juga: KPU Membuka Pintu untuk Perppu Prokes Pilkada 2020

Berikut adalah perbandingannya.

Sebelum Perubahan:

PKPU Nomor 10 Tahun 2020

Pasal 63

(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. melalui Media Sosial.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.

Sesudah Perubahan:

PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Pasal 63
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Adapun soal Pasal 57 huruf g yang disebut di atas adalah mengatur soal metode yang dibolehkan dalam kampanye Pilkada serentak, tidak boleh melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 88, KPU secara eksplisit melarang konser. Bila tetap menyelenggarakan konser, maka sanksinya adalah peringatan tertulis, pengehntian dan pembubaran kampanye, dan larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari. Berikut bunyinya:

PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Pasal 88C

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

  1. rapat umum;
    b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni,
    panen raya, dan/atau konser musik;
    c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai,
    dan/atau sepeda santai;
    d. perlombaan;
    e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor
    darah; dan/atau
    f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC