Connect with us

Ekbis

Kemasan Cantik Tingkatkan Daya Saing UMKM

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Desain kemasan, sangat penting dalam pemasaran suatu produk. Lantaran, konsumen secara spontan akan memilih produk dengan kemasan menarik ketimbang biasa saja. Karena itu, kemasan yang menarik dan cantik bisa meningkatkan daya saing UMKM.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pengembangan Usaha UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Detty Tatiananda, dalam Webinar Webinar ‘Kemasan Cantik Produktivitas UMKM Naik’ yang diadakan UMKM Alumni UNPAD.

“Apalagi mindset dari konsumen kalau kemasan menarik sama saja dengan kualitas produk terjamin,” kata Detty, Senin (29/9) malam.

Detty menjelaskan, kemasan memiliki banyak fungsi. Selain mempercantik produk, kemasan juga meningkatkan nilai tambah dan menjaga higienitas produk.

“Kemasan juga buat pembeda dengan produk lain, dan membuat orang loyal dengan produk tersebut. Mereka akan terus membeli ulang produk itu,” ujarnya.

Di samping itu, Detty menambahkan, mutu dan keamanan produk dalam kemasan sangat tegantung dari mutu kemasan yang digunakan. Karena itu, diperlukan peraturan-peraturan mengenai kemasan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Pengaturan kemasan untuk melindungi konsumen salah satunya ada dalam UU Pangan. Ada standar dalam membuat kemasan. Pada pasal 82 ayat 1 menyatakan, kemasan pangan berfungsi mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dan kotoran dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen,” katanya.

“Kemudian Pasal 82 ayat 2 menyatakan, Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib mengunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Misalnya tidak memasukan pangan yang masih panas masuk dalam plastik. Ini sangat berbahaya,” lanjutnya.

Detty juga menjelaskan sejumlah sanksi bila melanggar peraturan itu. Salah satunya tertuang dalam Pasal 85.

“Sanksinya bisa berupa denda, penghentian sementara usaha, ganti rugi hingga pencabutan izin usaha,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

HOT TOPIC