Connect with us

Nasional

Kembangkan Statistik Hayati, Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).

Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap,”ujarnya.

“Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,”sambung Ateng, di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Sementarabitu, Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan.

“Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” katanya.

Selain itu, sambungnya, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.

“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” jelas Zudan.n

Ia pun menambahkan, data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat.

“Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,”tandas Zudan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Published

on

By

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Channel9.id-Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombe Pol Gatot Repli Handoko memastikan pos penyekatan tes swab antigen di dua sisi Jembatan Suramadu wilayah Bangkalan dan Surabaya ditiadakan. Namun, penyekatan akan bergeser di zona merah COVID-19 di Bangkalan.

Lima kecamatan yang dilakukan penyekatan dan pelaksanaan PPKM Mikro yakni Kecamatan Bangkalan Kota, Arosbaya, Klampis, Geger dan Berneh.

“Penyekatan digeser ke zona merah di delapan desa lima kecamatan PPKM Mikro,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya, Rabu (23/6/21).

Baca juga: Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Dicabutnya pos penyekatan Suramadu, lanjut Gatot, setelah dilakukan analisa dan evaluasi, ada penurunan kasus dari warga yang di-swab di penyekatan Suramadu.

“Penyekatan di Suramadu kan sudah 14 hari dan kita analisa terus sudah ada penurunan masyarakat yang positif COVID-19. Makanya kita bergesernya ke delapan desa di lima kecamatan tersebut,” ungkap Gatot.

Disinggung terkait pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), Gatot mengatakan tetap digelar di penyekatan pada delapan zona merah dan beberapa wilayah di Madura.

“Itu yang kita gunakan di-full-kan ke hulunya nantinya pemeriksaan SIKM dilakukan di sana. Ada beberapa pos penyekatan di Sampang, Bangkalan yang di sana akan diminta SIKM-nya,” papar Gatot.

Selain itu, Gatot mengatakan ada sejumlah petugas gabungan yang akan bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Bangkalan meski penyekatan Suramadu ditiadakan.

“Ada petugas gabungan dari TNI dan pemerintah. Ada juga petugas dari Polda, Kodam V/Brawijaya.

Ada pasukan Brimob yang membantu penyekatan, lalu petugas lainnya ada yang membagi sembako dan bantuan. Selain itu, ada petugas yang ikut mengawasi proses vaksinasi,” jelasnya.

Dari seluruh upaya ini, Gatot berharap penyebaran COVID-19 di delapan desa berzona merah yang ada di lima kecamatan Bangkalan bisa segera diatasi.

“Harapan ke depannya delapan zona merah ini bisa menjadi zona oranye, kuning, bahkan bisa hijau,” pungkas Gatot.

Continue Reading

Nasional

Parkir Mobil 60 Ribu Perjam, Wagub: Tarif Parkir Dunia Terus Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rencana Unit Pengelola (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir mobil cukup bikin heboh warga ibukota.

Nantinya tarif parkir akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk roda dua.

Hal ini tertera dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, saat ini aturan tersebut masih dalam kajian.”Tarif parkir terus meningkat di seluruh dunia seiring dengan pendapatan, kemampuan, seiring dengan kemacetan,” ujar Ariza di Balai Kota, Selasa, 22 Juni 2021.

Orang nomor dua di ibukota itu menambahkan, upayakan ini juga dilakukan supaya masyarakat dapat pindah menggunakan transportasi publik.

“Mengurangi kemacetan kan tidak hanya satu sumber, tidak hanya melalui parkir, banyak lainnya. Tapi itu sangat terkait ya. Satu sama lain terintegrasi baik,” pungkasnya.

Usulan penerapan tarif parkir tinggi ini berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang sudah diterapkan UP Perparkiran di bawah Dishub DKI Jakarta.

Revisi Pergub tentang penerapan tarif parkir tinggi di beberapa koridor jalan diterapkan pada ruas-ruas yang sudah tersedia angkutan umum dengan tingkat layanan yang telah dioptimalkan.

IG

Continue Reading

Nasional

Otsus Papua, PPATK Temukan 80 Transaksi Mencurigakan dan Alami Kebocoran

Published

on

By

Channel9..id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua.

Data itu ia dapatkan berdasarkan hasil analisis PPATK selama 10 tahun terakhir terkait penggunaan dana Otsus dan APBD di Papua.

“Dalam periode kurang lebih 10 tahun terakhir, PPATK sudah menyampaikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Dian seperti melansir cnnindonesia.com, Selasa, 22 Juni 2021.

Dian merinci potensi kerugian negara akibat transaksi mencurigakan dan kebocoran itu diperkirakan sebesar triliunan rupiah.

Dia mencurigai kebocoran dana tersebut turut melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor hingga ormas. Meski demikian, ia tak merinci Pemda atau ormas mana yang melakukan tindakan demikian.

“PPATK meyakini ketidakefisienan dan kebocoran APBD dan dana otsus menjadi penyebab lambatnya upaya mensejahterakan masyarakat Papua,” kata dia.

Lebih lanjut, Dian mendukung langkah dari pelbagai pihak seperti Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum atas transaksi mencurigakan tersebut.

“Sekaligus melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia merinci ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi di Papua.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC