Connect with us

Nasional

Kemendagri: BUMD Perlu Waspadai dan Mitigasi Risiko Pada 7 Sektor

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu mewaspadai dan melakukan mitigasi risiko pada 7 sektor. Di antaranya asuransi, suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana.

Langkah itu dinilai perlu dilakukan guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan pengemban penyertaan modal daerah dan menjaga nama baik BUMD.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebagai keynote speech pada acara penghargaan TOP BUMD Award 2021, di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (10/9).

Fatoni menjelaskan selama ini kehadiran BUMD telah memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Selain itu, BUMD juga dinilai ikut membantu masyarakat dengan terus berupaya menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi, karateristik, dan potensi dari daerah.

“Kehadian BUMD sangat penting, karena ia merintis sektor usaha yang belum diminati swasta. BUMD juga berperan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah,” jelasnya.

Fatoni mengatakan, daerah perlu mendorong mendorong penguatan permodalan secara efektif kepada BUMD.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar BUMD bersiap memasuki era globalisasi dan industri 4.0. Menurutnya, pada era tersebut BUMD harus menyikapi dan mempertegas posisinya. Karena apabila tidak, BUMD dikhawatirkan akan kalah bersaing, masyarakat sangat sensitif terhadap kemajuan dan kecepatan.

Selain itu, BUMD juga perlu melakukan penguatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bersinergi, dan memperkuat sektor produktif dengan memberdayakan UMKM.

“Menyikapi berbagai isu tersebut, BUMD harus terus berinovasi dan segera mengambil langkah untuk menghadapi perubahan yang terjadi,” imbuhnya.

Untuk mendorong kemajuan BUMD, diminta untuk melibatkan berbagai pihak, tak terkecuali media. Peranan dan dukungan media tersebut, kata Fatoni, diyakini akan membantu masyarakat mengetahui dan mengenal kiprah dari BUMD.

“Saya mengharapkan agar kita dapat meningkatkan komitmen bersama dan mengembalikan fungsi BUMD sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah, CEO, Komisaris dan Dirut BUMD.

Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Juri Top BUMD Award 2021, Djohermansyah Djohan, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Wieko Syofyan, serta Wakil Presiden yang diwakili Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir secara virtual.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

BPIP Peroleh Tambahan Dana Rp150 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 343,9 miliar untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun depan.

Sebetulnya, dalam RAPBN 2022, anggaran untuk penguatan ideologi pancasila mulanya ditetapkan sebesar Rp 193,9 miliar.

Namun, seiring pembahasan di DPR RI, anggaran ditambah sebanyak Rp 150 miliar.

“Tambahan anggaran untuk BPIP Rp 150 miliar. (Anggaran) BPIP ini untuk penguatan ideologi Pancasila,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Rabu 16 September 2021.

Baca juga: BPIP: Muhammad Kece Menjadi Duta Pancasila Adalah Hoax

Dalam RAPBN 2022, anggaran BPIP sebanyak Rp 193,9 miliar itu dialokasikan hampir setengahnya untuk belanja pegawai.

Adapun elanja pegawai sebesar Rp 82,3 miliar dan Rp 4,5 miliar untuk belanja modal.

Kemudian untuk belanja barang sebesar Rp 107 miliar. Lalu tambahan Rp 150 miliar untuk penguatan ideologi dan mental pancasila.

Pada tahun 2022, BPIP akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden.

Pertama mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP. Kedua, menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila. Terakhir, mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila

Continue Reading

Nasional

Profil Juri Ardiantoro, Ph.D, Rektor Unusia Jakarta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj telah secara resmi melantik Juri Ardiantoro, Ph.D sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta periode 2021-2025, di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Kamis (16/9) siang.

Kiai Said memimpin pelantikan dan membacakan ikrar Rektor Unusia, kemudian diikuti oleh Juri Ardiantoro, Ph.D. Ikrar itu diawali dengan kesediaan untuk menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

“Menjunjung kode etik Unusia, mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Unusia, menjaga nama baik dan kehormatan Unusia, mampu bekerja sama dan bertekad kuat untuk memajukan Unusia. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” demikian bunyi ikrar Rektor Unusia, dibacakan Kiai Said dan diikuti Juri Ardiantoro

Siapa Juri Ardiantoro, Ph.D ?

Saat ini Juri Ardiantoro lebih dikenal sebagai Deputi IV Kantor Staff Presiden Republik Indonesia. Namun sebelum itu, pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 itu banyak malang melintang di dunia pergerakan mahasiswa dan pendidikan.

Pada tahun 1992, Juri kuliah di Universitas Negeri Jakarta, waktu itu masih Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Selain aktif kuliah, Juri juga aktif menempa dirinya di organisasi kemahasiswaan, baik intra univeritas maupun esktra universitas.

Baca juga: Juri Ardiantoro Dilantik Jadi Rektor Unusia, Ini Harapan Ketua PBNU

Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah, Lembaga Pers Mahasiswa DIDAKTIKA, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PMII dan Pendiri sekaligus Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta sejak tahun 1996 hingga tahun 2003.

Juri lulus di UNJ (red: dulu IKIP Jakarta) pada tahun 1999. Ia menghabiskan waktu hampir 7 tahun untuk menyelesaikan S1 di UNJ. Juri kemudian menempuh pendidikan lanjutan, hingga pada tahun 2000 ia melanjutkan studi magister di jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia (UI). Ia lulus S2 UI pada tahun 2003.

Juri masih belum puas lulus S2 Sosiologi UI. Pada tahun 2005 ia melanjutkan program doktoral di University Malaya, dan lulus pada tahun 2013. Ia pun meraih gelar Ph.D dari universitas Malaya.

Dunia pendidikan bagi Juri Ardiantoro bukanlah perkara baru. Pria kelahiran Brebes itu meniti karir menjadi guru. Ia sempat mengajar di SMA Labschool Jakarta dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Ia mengajar mata pelajaran Sosiologi di Labschool Jakarta. Pada tahun 2001 hingga 2003.

Kemudian Juri menjadi dosen di Universitas Bung Karno, lalu menjadi Dosen Sosiologi Pariwisata di FIS UNJ dari tahun 2005.

Juri pun kemudian mendapat kepercayaan menjadi Associate Research di Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI dan Lab Sosio, Departemen Sosiologi FISIP UI, 2002 – 2003.

Juri kemudian mencari pengalaman di luar dunia pendidikan. Ia menapaki profesi terkait dunia politik. Pada tahun 2003, ia mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Pengalamannya sebagai pendiri KIPP Jakarta menperlancar dirinya untuk menggeluti kepemiluan. Ia pun diterima sebagai anggota KPU DKI Jakarta pada tahun tersebut pada usia 29 tahun.

Ia beruntung menjabat anggota KPU Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2003-2008. Pada tahun 2005, ia terpilih menjadi Plt ketua dan Ketua menggantikan M. Taufik. Pada tahun 2008, ia kembali terpilih menjadi anggota KPU DKI Jakarta dan kembali terpilih menjadi Ketua untuk masa bakti 2008-2013.

Namun pada periode tersebut tidak ia tuntaskan, karena pada tahun 2012 ia terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Pada tahun 2016, ia terpilih menjadi Ketua KPU RI menggantikan almarhum Husni Kamil Manik. Juri menjabat Ketua KPU RI dari tahun 2016-2017.

Kegiatan keorganisasian, kemasyarakatan dan pendidikan, Juri terus berlanjut. Juri adalah salah seorang Ketua PB NU. Pada tanggal 12 Mei 2017, Juri juga terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNJ periode 2017-2020. IKA UNJ merupakan alumni para pendidik. Juri adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa “Darus Sohabah”.

Sebagai orang yang punya perhatian pada kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, Juri menjadi Koordinator Nasional Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI adalah organisasi para mantan anggota KPU.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Dituding Endapkan Dana di Bank, Ini Respon Ganjar Pranowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis tudingan terkait banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ia mengatakan, tudingan tersebut menggelikan.

“Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan,” kata Ganjar dalam acara diskusi virtual bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” yang disiarkan Youtube Kemendagri, Kamis (16/9).

Ganjar menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Pihaknya, kata dia, tidak ada upaya kesengajaan untuk mengendapkan dananya di bank.

Ganjar menjelaskan dana yang mengendap di bank adalah proses yang normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Pasalnya, seluruh dana yang masuk dan keluar harus lewat rekening daerah yang ada di perbankan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian,” ungkap Ganjar dalam Talkshow `Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan`, Kamis (16/9).

Baca juga: Dukung PPKM, Ganjar Pranowo: Prioritaskan Kesehatan Dulu 

Sementara, Ganjar menyebut seluruh pendapatan asli daerah (PAD) akan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dengan begitu, saldo di RKUD akan bertambah setiap hari.

“Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan,” terang Ganjar.

Ganjar juga membantah bahwa pemprov atau pihaknya sengaja menyimpan dana di bank dalam waktu lama demi imbal hasil atau bunga. Menurutnya, bunga dari dana yang disimpan di perbankan bukan target pemprov.

“Apalagi bunga diambil kepala daerah, itu berlebihan deh,” imbuh Ganjar.
Selain itu, beberapa hal lain yang membuat ada dana yang disimpan lama di bank lantaran ada aturan tertentu kapan pemda bisa mengeluarkan uang tersebut. Sebagai contoh, pemda bisa membayar barang yang dibeli setelah barang itu diterima.

“Sesuai aturan pembayaran APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kadang kan ada yang terlambat juga (barang atau jasanya),” kata Ganjar.

Selain itu, dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di daerah tak bisa dicairkan cepat karena kontraktor terkadang tak ingin terima uang muka.

“Banyak kontraktor tidak mau ambil uang muka karena modal kerja mereka kuat. Otomatis uang daerah yang belum digunakan akan mengendap di bank,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sebesar Rp178,95 triliun per akhir Agustus 2021. Angkanya naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp173,73 triliun.

Ia menjelaskan simpanan ini terdiri dari pemerintah provinsi yang sebesar Rp56,42 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp122,53 triliun.

Lebih rinci, mayoritas simpanan itu disimpan dalam bentuk giro, yakni Rp122,42 triliun. Sisanya, sebesar Rp51,86 triliun dalam bentuk deposito dan tabungan Rp4,67 triliun.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC