Connect with us

Politik

Kemendagri dan Apeksi Berdialog Membedah Aturan DPMPTSP

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar dialog nasional dengan tema Membedah Rapermen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (18/05).

Dialog nasional yang berlangsung secara virtual dan disiarkan melalui media sosial YouTube ini dihadiri hampir seluruh anggota Apeksi yang merupakan kepala daerah tingkat kota atau wali kota. Dalam diskusi ini, Apeksi menghadirkan dua pembicara yakni Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang juga menjabat sebagai Ketua Apeksi dan Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Pada acara ini, kedua pembicara membahas mengenai nasib kelembagaan PTSP di daerah terkait dengan mandat UU Cipta Kerja, PP No. 6/2021 dan Rapermendagri yang disiapkan berkaitan dengan kelembagaannya. Menurut Ketua Apeksi Bima Arya, DPMPTSP punya tiga peran yang sangat penting saat ini.

“Pertama, dia merupakan jantung dari pelayanan publik mengenai perizinan. Investor tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak meja. Kedua, dia adalah gerbang masuknya investasi untuk pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, lembaga ini menjadi indikator percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air serta mendorong masuknya investasi demi kemakmuran masyarakat,” ujar Bima Arya.

Selain itu, beberapa kepala daerah anggota Apeksi seperti Wali Kota Batu, Wali Kota Bitung, Wali Kota Blitar dan Kepala DPMPTSP daerah juga menyampaikan mengenai kekhawatiran-kekhawatiran mengenai tantangan yang akan dihadapi setelah adanya perubahan kelembagaan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi penyelenggara DPMPTSP di daerah. Mereka berharap pemerintah memberikan timeline yang jelas, agar pemerintah kota bisa menyesuaikan diri dengan percepatan dan perubahan yang diinginkan pemerintah pusat.

Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya masih mempersiapkan Permendagri yang memang khusus mengenai DPMPTSP. Diskusi ini menurutnya ikut memperkaya dan akan menjadi bahan dalam merumuskan permendagri tersebut. Plh Dirjen juga menjelaskan, saat ini Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil fokus pada tindak lanjut amanat UU Cipta Kerja dan PP No. 6/2021 mengenai struktur kelembagaan dan Tupoksi DPMPTSP.

“Jadi terkait arahan presiden pada Sidang Paripurna MPR 2019 dan UU Ciptaker, perlu ada penyederhanaan birokrasi pada dinas yang mengurusi izin dan investasi menjadi hanya dua level dengan menjadikannya jabatan fungsional. Saat ini, kami dalam menggodok Permendagri fokus pada 4 ruang lingkup, yakni bentuk dan nomenklatur, susunan organisasi dan tugas fungsi, jabatan fungsional dan tim teknis serta pembinaan dan pengawasan,” ujarnya.

Plh Dirjen juga menegaskan nantinya DPMPTSP akan berdiri sendiri, tidak ada lagi campur tangan kepala daerah dalam tanda tangan izin karena semua sudah berbasis elektronik serta tidak diribetkan dengan urusan pemerintah, melainkan fokus pada perizinan dan penanaman modal/investasi. Hal ini dapat meminimalisir rentang kendali pengambilan keputusan sehingga memutus rantai birokrasi yang berbelit dan panjang.

“Mengenai perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, sudah digaransi oleh presiden tidak akan mengurangi remunerasi, pola karir dan kenaikan pangkat. Nanti ada dua kelompok fungsional, yakni fungsional pengelolaan penanaman modal dan kelompok fungsional penataan perizinan. Keuntungannya, justru bisa memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih tinggi dan punya peluang mengembangkan gagasan/ide kreatif,” tambah Plh Dirjen Bina Adwil Suhajar Diantoro.

Saat ini, tambah Plh Dirjen Bina Adwil, dunia sudah berubah terutama dalam bidang birokrasi. Dunia birokrasi sudah menerapkan dan berorientasi pada new public service bahkan dynamic government sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tak lupa, Plh Dirjen juga mengapresiasi anggota Apeksi yang sudah memisahkan DPMPTSP dari rumpun lainnya. Dari data yang diperoleh Ditjen Bina Adwil, dari 98 kota, sudah ada 76 DPMPTSP yang berdiri sendiri.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Partai Nasdem Tolak Amandemen UUD 1945

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Nasdem tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, yang salah satu wacananya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain tambahan masa periode, partai pimpinan Surya Paloh ini tidak akan setuju dilakukan amandemen UUD 1945 untuk alasan apa pun.

“Kalau Nasdem dari awal tidak setuju amandemen UUD. Kami tetap ingin undang-undang yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan. Apa pun itu soal terkait GBHN dan sebagainya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

“Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi yang harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Menurut Saan, sudah ada catatan presiden yang berkuasa dalam jangka waktu lama di Indonesia yang justru membawa pengaruh tidak baik.

“Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali, itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kami ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja,” jelasnya.

Penegasan pembatasan masa jabatan dua periode, kata Saan, juga telah disampaikan berulang oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan, presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Politik

Legislator Anggap Wacana Presiden 3 Periode Hanya Buat Gaduh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

Dia menilai sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya.

“Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga ‘cari panggung’ dan sensasi,” kata Guspardi dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

Gaus menilai pihak yang terus mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi. Wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

“Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945, dan menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional,” katanya lagi.

Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Guspardi mengaku tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut.

Gaus menegaskan kembali, gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945. Menurut dia, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

“Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden,” ujar politisi PAN itu.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021. Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.

IG

Continue Reading

Politik

PAN Minta Pemerintah Terapkan Lockdown Akhir Pekan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar dilakukan karantina atau lockdown akhir pekan. Hal itu untuk mencegah orang berkerumun di akhir pekan.

“Lockdown akhir pekan adalah setelah hari Jumat sore seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, jadi kita punya waktu berarti Jumat sore kemudian Sabtu Minggu sampai Senin pagi itu tidak ada orang keluar, kalau ada dua malam orang tidak keluar rumah ini kan diharapkan tidak ada penyebaran, jadi saya minta tolong dipikirkan,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2021.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, sejumlah kepala daerah mulai mempertimbangkan melakukan lockdown. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengkubuwono X sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga meminta agar masyarakat tidak keluar rumah di akhir pekan. “Ini sebetulnya sama dengan lockdown akhir pekan itu. Karena itulah maka saya minta dicoba dulu, jangan alergi. Kemarin ini kan keliatannya langsung nolak aja gitu, pemerintah dengan usulan seperti ini. Tolong dipelajari lagi,” ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tegas dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 dan jangan sampai terlambat mengambil langkah. “Karena kalau nanti sudah terlalu banyak, kita yang akan kewalahan sendiri. Sementara kita mengerti betul bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga medis di seluruh indonesia dan bagaimana kemampuan finansial keuangan kita untuk menangani covid-19,” tuturnya.

Selain itu, Saleh juga meminta agar seluruh kebijakan yang sudah diambil pemerintah hari ini terkait dengan penanganan Covid-19 dievaluasi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal.

“Contoh PSBB kemarin sudah dilakukan  tapi kan hasilnya kurang maksimal, kemudian berubah menjadi kebijakan PPKM ini sudah berjilid-jilid, ibarat buku ini sudah mau khatam tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan ini kita sedang berada pada masa di mana kita khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19,” kata Saleh.

Ia menambahkan, belum lagi melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan okupansi rumah sakit dan darurat tenaga kesehatan dinilai masih menjadi persoalan meskipun PPKM diterapkan.

“Jadi karena itu saya kira harus ada kebijakan yang lain, ada inovasi kebijakan yang lain yang harus diambil,” ungkapnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC