Channel9.id-Jakarta. Kemendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak cepat berpuas diri meski tren Indeks Perkembangan Harga (IPH) mulai menunjukkan perbaikan. Daerah diminta terus memperkuat pengendalian harga pangan, terutama untuk komoditas yang masih memicu inflasi seperti beras dan minyak goreng.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Tomsi menegaskan, pengendalian inflasi harus tetap difokuskan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau karena menjadi faktor yang paling memengaruhi kondisi harga di masyarakat.
“Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan,” kata Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi telah mencatat penurunan IPH. Sementara itu, delapan provinsi masih mengalami kenaikan dan satu provinsi berada pada posisi relatif stabil.
Meski tren membaik, BPS mencatat harga beras dan minyak goreng masih relatif tinggi di sejumlah daerah. Selain itu, bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026 yang dipicu meningkatnya biaya impor akibat penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Sebaliknya, sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan perbaikan harga, di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Tomsi meminta daerah yang tingkat inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional segera berkoordinasi dengan kantor BPS setempat untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sekaligus menyusun langkah pengendalian yang lebih efektif.
“Kalau memang masih belum terlalu paham, tolong BPS setempatnya diundang. Diajak diskusi bagian mana lagi yang harus kita perbaiki sehingga harga-harga ini dapat terkendali dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, sedangkan inflasi sejak awal tahun (year-to-date) mencapai 1,79 persen. Menurutnya, tekanan inflasi tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dipengaruhi kenaikan tarif transportasi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta kelompok perawatan pribadi yang terdampak naiknya harga emas dunia.
Karena itu, Kemendagri meminta seluruh Pemda memanfaatkan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pengendalian inflasi. Dengan koordinasi yang kuat dan intervensi yang tepat sasaran, pemerintah berharap tren penurunan IPH dapat terus dipertahankan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Minta 174 Pemda Segera Sempurnakan Data Calon Penerima BSPS
