Channel9.id-Jakarta. Kemendagri bergerak mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan mengoordinasikan usulan calon penerima dari seluruh pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh agar target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, seluruh daerah diminta mengajukan daftar penerima secara by name by address. Data tersebut kemudian akan diverifikasi menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Tahun ini targetnya 400 ribu rumah. Karena itu daerah memberikan usulan by name by address, lalu diverifikasi dengan data BPS,” kata Tito usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Tak hanya BPS, proses pengecekan juga akan melibatkan Kementerian PKP untuk memastikan rumah yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria penerima BSPS.
Skema serupa diterapkan pada program bedah rumah di kawasan perbatasan. Pemerintah menargetkan 15 ribu rumah tidak layak huni di wilayah tersebut dapat diperbaiki. Saat ini, usulan dari pemerintah daerah telah mencapai sekitar 36 ribu unit dan masih menjalani proses verifikasi serta validasi.
Menurut Tito, percepatan validasi menjadi kunci agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu. Karena itu, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, hingga jajaran BPS kabupaten/kota.
Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak secara bersamaan sehingga proses validasi data dan pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Supaya semuanya bergerak paralel untuk mempercepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan nasional. Menurutnya, peran Kemendagri sangat penting karena mampu memfasilitasi koordinasi dengan seluruh kepala daerah sehingga komunikasi dan pelaksanaan program menjadi lebih efektif.
Baca juga: Kemendagri Soroti Rendahnya Kualitas Data Penerima Bantuan Rumah
