Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan yang mendukung kebijakan rendah karbon, dan menyusun rencana aksi penanggulangan banjir.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Musrenbang penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara virtual, Rabu (14/04).
Rancangan RKPD Provinsi DKI Tahun 2022 telah menyesuaikan hasil Rakortekrenbang, sekaligus menambahkan fokus pada bidang ketahanan pangan, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja pada bidang industri, infrastruktur, dan UMKM.
“Kami menyarankan agar program dan kegiatan yang terkait prioritas pembangunan DKI perlu penyesuaian, guna mendukung kebijakan pembangunan yang rendah karbon,” kata Hudori.
Baca juga: Mendagri Minta RKPD Kaltara Dorong Pemberdayaan SDM dan Transformasi Ekonomi
Rakortekrenbang tingkat pusat Tahun 2021 telah membahas usulan proyek prioritas dari Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 5 usulan yang diakomodir dan 14 usulan yang akan dibahas lebih lanjut. Usulan yang diakomodir di antaranya adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East-West, penyediaan tanggul pengaman pantai pesisir, dan penyediaan suplemen tambah darah dan vitamin A.
“Terkait usulan yang dibahas lebih lanjut tersebut, Bappeda dan perangkat daerah agar berkoordinasi dengan K/L terkait, serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan, sehingga dapat dibahas dan disetujui dalam Musrenbangnas yang akan datang,” ujar Hudori.
Adapun prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, penguatan ketahanan pangan, dan antisipasi banjir, rob, dan genangan.
Dikatakan Hudori, selain pandemi yang masih berlangsung, banjir merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI dan selanjutnya disinkronkan dengan pemerintah daerah sekitar dan kementerian/lembaga terkait. Kemendagri telah menginisiasi upaya sinkronisasi ini melalui Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur tanggal 2 Juni 2020.
“Perlu tindak lanjut rencana aksi (renaksi), antara lain dengan pengintegrasian renaksi ke dalam RKPD 2022 dan dukungan pemerintah daerah, serta monitoring evaluasi secara periodik dan sesuai kebutuhan,” tandasnya.
