Connect with us

Nasional

Kemendagri: PPKM Berbasis Mikro Libatkan Partisipasi Masyarakat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dengan melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA dalam Konferensi Pers di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (08/02).

“Pemberlakuan PPKM level mikro ini menuntut kolaborasi, kerja sama dan partisipasi dari masyarakat di level komunitas. Aparat desa dan kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK , Dasawisma, Karang Taruna, remaja masjid,  semuanya dilibatkan di dalam pembentukan posko secara berjenjang, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021,” katanya.

Baca juga: Kemendagri: Aturan PPKM Mikro Terbit, Aparatur Wilayah Jadi Ujung Tombak

Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Instruksi Mendagri ini juga memberikan pedoman terkait pembentukan posko di tingkat Desa dan Kelurahan.

“Posko desa dan kelurahan yang dibentuk, dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah. Kemudian diperkuat oleh seluruh yang kami sebutkan tadi, unsur-unsur masyarakat. Secara alur koordinasi nanti posko Kecamatan akan menyupervisi posko desa dan kelurahan, sedangkan posko desa/kelurahan yang dibentuk memberikan laporan real time secara berjenjang kepada posko kecamatan, lalu kabupaten dan sekaligus nanti ke provinsi,” jelas Safrizal.

Dijelaskannya, posko di tingkat desa dan kelurahan memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

“Beberapa hal penting yang dilakukan di level mikro oleh posko desa/kelurahan, yang pertama pencegahan. Memperkuat komunikasi publik tentang protokol kesehatan secara mikro. Karena satuannya kecil-kecil lewat RT, maka gerakan door to door untuk menjelaskan protokol kesehataan ini sangat diperlukan. Disamping itu juga memanfaatkan atau menyosialisasikan lewat  grup chat, apakah menggunakan whatsapp dalam konteks RT atau klaster-klaster kecil di dalam masyarakat,” ucap Safrizal.

Posko juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan, serta memiliki peranan dalam melakukan tracking (pelacakan), tracing (penelusuran).

“Tugas posko yang kedua, yaitu penanganan. Disamping mengintensifkan disiplin protokol kesehatan, juga ikut membagikan masker, mengontrol penggunaan masker secara baik dan benar,” tutur Safrizal.

Selain upaya persuasif dan penanganan, Safrizal juga menekankan pentingnya sanksi dan pembinaan di level komunitas.

“Kemudian dilingkup pembinaan ini, perlu juga ada sanksi-sanksi di level komunitas. Perlu pembatasan kerumunan, terutama pada zonasi orange dan merah, di mana di zonasi ini dibatasi kerumunan, bahkan kegiatan sosial ditiadakan, terutama  yang mengumpulkan banyak orang dan berpotensi untuk memaparkan virus,” papar Safrizal.

“Kemudian juga, aktif menjelaskan dan memerangi hoax di level komunitas, memperkuat solidaritas masyarakat untuk ikut terus menerus berpartisipasi dan bergotong royong. Juga ikut mengendalikan kegiatan atau aktivitas sosial masyarakat terutama pada zona-zona tertentu, seperti pernikahan, sunatan, arisan dan kumpul-kumpul pemuda atau segala macam. Itu dikontrol oleh posko yang ada di RT atau desa, dan mendukung penanganan Covid-19,” tambahnya.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT. Oleh karenanya, PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat.

“Inventarisir aktivitas keluar masuk warga dalam satu RT, karena di zona merah begitu RT-nya dinyatakan sebagai zona merah, maka keluar masuk warga dibatasi hanya sampai pukul 8 malam, dan ini agar disosialisasikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Safrizal mengatakan jika satu wilayah sudah memasuki zona merah maka aktivitas di dalam komunitas itu dibatasi.

“Kemudian juga mengaktifkan tamu wajib lapor, sehingga bisa di-tracking dari mana dan semacamnya, serta memperkuat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Bagi yang melaksanakan isolasi mandiri dan kemudian  memiliki gejala yang lebih kuat, maka ini segera dirujuk ke rumah sakit terdekat,” tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

FDP IKA UNJ Gelar Diskusi Bertajuk Pendidikan Guru di Era Digital

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Forum Diskusi Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) mengadakan diskusi dengan tema “Mendesain Kembali Pendidikan Guru Menjawab Tantangan Era Digital” Rabu, (24/2).

Diskusi ini merupakan agenda rutin Ika UNJ yang diselenggarakan setiap bulan di hari Rabu.

Dimoderatori oleh Khaerudin, Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNJ, dengan penyelenggaraan diskusi secara daring melalui zoom.

Dihadiri pemateri dari ahli dan praktisi berbagai kampus di Indonesia, diantaranya Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka, Uwes Anis Chaeruman, Dosen Teknologi Pendidikan UNJ, dan Agus Putranto, Direktur Binus Online Learning.

Selain itu, hadir pula Ketua Umum Ika UNJ Juri Ardiantoro, Rektor IKIP Jakarta periode 1992-1997 Annah Suhaenah Anna Suhaenah Suparno, serta Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat.

Ketua Umum Ika UNJ, mengatakan pentingnya mendiskusikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang mendorong pendidikan mengadopsi pembelajaran secara daring atau dikenal dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Dalam kesempatan yang sama, Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka mengunkapkan pentingnya memikirkan ulang bagaimana seharusnya pendidikan guru di era yang sudah mengedepankan platform digital ini.

Menurutnya, kedepan, bukan lagi tuntutan pandemi tapi digital adalah intuisi dari generasi calon siswa yang akan dididik sang guru dan guru seperti apa yang harus dipersiapkan.

“Generasi sekarang Generasi Alpha (anak yang dilahirkan 2010-2014). Mereka sudah mengenal smartphone. Mereka menggunakan device secara intuitif sudah jadi alamiah,” katanya.

Sementara, Uwes Anis Chaeruman Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ, mengungkapkan guru juga perlu mengembangkan beberapa softskill yang memang dibutuhkan oleh peserta didik diantaranya, kemampuan memecahkan masalah, kritis, kreatif, managemen manusia, fleksibilitas kognitif, negosiasi, orientasi pelayanan.

“Fleksibilitas kognitif ini yang paling berat di negara berkembang, akhirnya banyak yang terpengaruh hoaks,” katanya.

Sementara, Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat mengungkapkan bahwa pengajaran yang mendidik bukan hanya persoalan mengadopsi teknologi terbaru.

Ia memberi kritik bahwa apa yang dikatakan ketiga pemateri, mengindikasikan persoalan pendidikan dapat diselesaikan dengan digitalisasi.

“Bicara Pendidikan itu normatif, jadi yang sudah seharusnya harus kita lihat secara kritis,” ungkapnya.

Hal-hal yang dianggap perlu dan baru dalam era digital, seperti misalnya membaca karakteristik murid, itu sudah menjadi pembahasan lama.

“Saya sudah dengar Ketika saya waktu masih mahasiswa. Jadi itu semua sudah ada,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

P2G: Darurat Kekurangan Guru ASN Semakin Nyata

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru PPPK dari daerah-daerah, mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021.

P2G mengungkapkan sejumlah analisisnya terkait masalah ini. Pertama, sampai 2024 Indonesia kekurangan sebesar 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Selama ini, komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri adalah 60 persen berstatus ASN (umumnya PNS) dan 40 persen adalah berstatus guru honorer.

“Sampai Februari 2021, kuota Guru PPPK yang diusulkan oleh Pemda tidak memenuhi sampai 1 juta, info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. Padahal kita butuhnya 1 juta, ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis, Rabu 24 Februari 2021.

Kedua, Satriwan menilai, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB,dan BKN tidak optimal dalam berkoordinasi dan meyakinkan Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat.

P2G menduga, faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK adalah karena informasi yang tidak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru P3K nantinya, berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD.

“Itu pertanyaan yang mengganjal Pemda agaknya, termasuk buruknya manajemen guru P3K dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru P3K, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang,” ujar Satriwan.

Ketiga, Satriwan menyatakan, para guru honorer sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab minimnya usulan formasi guru PPPK dari Pemda ke Pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi PPPK.

“Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin “hopeless” sekarang. Tidaknya adanya afirmasi kepada mereka dari Kemendikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K,” kata Satriwan.

Guru lebih kecewa lagi, sebab Kemendikbud tidak merespons positif masukan dan usulan P2G, organisasi guru lain, termasuk guru honorer, agar Kemendikbud dan BKN memberikan perlakukan “affirmative action” bagi guru honorer K-2 (Kategori II) yang sudah mengabdi sejak sebelum tahun 2005 lalu.

Bentuk nyata afirmasi terhadap guru honorer K-2 ini adalah dibuatnya sistem pemberian poin atas 2 hal: 1) pengabdian mereka misalnya dihitung 50 poin; 2) kepemilikan Sertifikat Pendidik dihitung 30 poin. Jika Tes Seleksi Guru P3K mensyaratkan 100 poin sebagai angka minimal lolos “passing grade”, maka guru K-2 tersebut tinggal mencari 20 poin lagi melalui tes bersama.

“Ini hendaknya dilakukan oleh BKN, Kemenpan RB, dan Kemendikbud, jika skema “pengangkatan tanpa tes” dinilai bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ujarnya.

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menilai, Menteri Nadiem belum menunjukkan itikad baik khususnya dalam mengafirmasi para guru honorer K-2 ini, sebab beliau menginginkan semuanya harus melalui tes, tidak ada afirmasi.

Bagi P2G tes seperti ini berpotensi diskriminatif, sebab para guru honorer yang banyak berusia 40 tahun bahkan 50 tahun lebih, harus diadu dengan guru-guru muda “fresh graduate” yang belum berpengalaman mengajar, demi meraih syarat skor “passing grade” yang sama.

Keempat, P2G berharap Nadiem penuhi janjinya membuka seleksi guru CPNS pada 2021 ini. P2G yakin, Pemda akan antusias mengajukan formasi guru jika formasinya CPNS bukan P3K semuanya seperti sekarang. Karena status Guru PNS yang berbeda dari Guru P3K.

“Guru honorer dan guru-guru muda sedih bercampur kecewa, mendengar kabar lowongan CPNS 2021 yang tidak memuat lowongan CPNS Guru. CPNS lainnya masih tetap dibuka, kenapa lowongan Guru PNS yang ditutup? Padahal Januari lalu Mas Menteri berjanji akan tetap membuka rekrutmen guru CPNS 2021,” kata Iman.

P2G dari awal meminta ke Mendikbud, Komisi X, Kemenpan RB, dan BKN agar seleksi Guru PNS 2021 dan seterusnya tetap dibuka. Padahal hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, dan Kemendagri pada 18 Januri 2021 juga memuat rekomendasi agar seleksi guru CPNS tetap dibuka pada 2021 dan seterusnya. Dibukanya seleksi guru PNS bersama P3K dalam rangka memenuhi darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri.

Iman menambahkan, jika ini tidak diseriusi Kemendikbud, maka darurat kekurangan guru ASN akan makin bertambah dan jangka panjang akan dirasakan.

Terakhir, P2G mengingatkan dan menagih janji Dirjen GTK Kemendikbud, yang akan memberikan pelatihan-pelatihan daring kepada para calon guru P3K yang berniat mengikuti seleksi P3K. Pelatihan terkait dengan pemenuhan seleksi kompetensi dasar bagi calon guru P3K yang akan diselenggarakan pemerintah.

“Para guru yang berminat menjadi P3K menanti sampai Februari 2021 ini belum ada pelatihan sebagaimana yang dijanjikan Dirjen GTK Kemendikbud. Para guru sangat mengharapkannya,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kabareskrim Baru Akan Selesaikan Kasus Tewasnya Anggota FPI

Published

on

By

Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto

Channel9.id-Jakarta. Resmi dilantik sebagai Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto berjanji menuntaskan dugaan pelanggaran HAM atas tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI).

“Tadi beliau (Kapolri) sudah menekankan untuk segera dilakukan apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM untuk segera dilaksanakan,” kata Komjen Agus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Kasus tersebut, menurut Komjen Agus, sudah ditekankan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar segera diselesaikan. Oleh karena itu, mantan Kabarhakam Polri itu meminta waktu untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Itu kan membutuhkan waktu. Penanganan perkara membutuhkan waktu, alat bukti sudah ada pelimpahan dari beberapa Komnas HAM, semakin cepat semakin baik,” jelasnya.

Baca juga : Polri Persilahkan Komnas HAM Usut Tewasnya Enam Laskar FPI

Di sisi lain, Komjen Agus tak memungkiri penyelesaian kasus tersebut menemui kendala. Namun, pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.

“Kendala dalam proses penyelidikan ini kan pasti ada, mudah mudahan bisa kita penuhi dan semoga bisa kita berikan kepastian hukum kepada pelakunya,” pungkasnya.

Komnas HAM sendiri sudah mengumumkan hasil penyelidikannya terkait peristiwa 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Habib Rizieq Shihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya.

“Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS (Muhammad Rizieq Shihab, Red) oleh Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS,” ujar Anam dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/1).

Anam mengatakan, empat dari enam laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya, tidak ditemukan upaya lain dari petugas Kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, dua orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab, saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak.

“Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawfull killing terhadap empat orang laskar FPI,” ungkap Anam.

IG

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC