Connect with us

Nasional

Kemendagri Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sumedang

Published

on

Channel9.id-Jakarta.  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan bantuan untuk korban terdampak bencana alam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penyerahan dilakukan pada Jumat (22/01) oleh Kepala Biro Umum Kemendagri, Heru Tjahyono bersama Sekretaris Korpri, Yedi Rahmat kepada Bupati Sumedang di kediaman Bupati Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Dalam rangka kepedulian atas musibah dan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi Provinsi Sulawesi Barat, bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, dan bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Kemendagri telah melakukan penggalangan dana sumbangan melalui Posko Peduli Bencana Tahun 2021 di lingkungan Kemendagri baik berupa dana maupun sembako dan lain-lain, untuk membantu korban bencana,” kata Yedi Rahmat.

Baca juga: Longsor Sumedang, 11 Meninggal 8 Lainnya Hilang 

Selanjutnya, dari kediaman Bupati Sumedang, bantuan langsung dibawa ke kantor Bupati Sumedang. Tim yang dikomandoi Kepala Biro Umum bersama Sekretaris Korpri Kemendagri diterima di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang.

Adapun jenis bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut: baju layak pakai untuk anak-anak dan dewasa; perlengkapan bayi dan anak-anak; makanan terdiri dari: biskuit, sirup dan sarden; sembako; air mineral; kelengkapan kebersihan, sabun mandi dan pasta gigi; baju koko dan sarung; pop mie; susu cair; masker; dan terpal.

Sementara itu, Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Hilman Taufik Wijaya Somantri mengapresiasi jajaran Kemendagri, BNPP, dan Korpri yang telah menyalurkan bantuan untuk korban terdampak bencana alam di wilayahnya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan warga yang terkena bencana tanah longsor dan banjir di Kecamatan Cimanggung, Jatinangor mengucapkan beribu terima kasih kepada Korpri, BNPP, Kementerian Dalam Negeri atas bantuannya, segera akan kami salurkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu (upaya) memperingan derita korban yang ada di wilayah bencana di Kabupaten Sumedang,” kata Hilman.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Wagub DKI Tegaskan Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membeli Tanah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI sejatinya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian setiap kali melakukan pembelian tanah. Segala dokumen terkait jual beli lahan dilakukan pemeriksaan ke notaris dan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun jika terjadi kegiatan pidana seperti melakukan manipulasi sertifikat atau tindakan pidana lainnya, Pemprov DKI akan segera menyelidiki pihak-pihak mana yang terlibat.

“Kalau kemudian terjadi ada masalah, itu di sini kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, modifikasi dan sebagainya. Kalau masalah tanah di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks,” ungkap Riza di Balaikota, Jakarta, Senin (8/30) malam.

Meski begitu, ia tak memungkiri permasalahan tanah di Jakarta sangat kompleks. Dirinya memandang tak mudah bagi Pemprov DKI mengatasi hal ini.

“Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama. Bukan pekerjaan yang mudah kita tahu. Dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus,” kata Riza.

Disinggung mengenai lahan diperuntukan proyek rumah dp Rp 0, Riza mengaku tidak tahu. Secara normatif dia berharap agar mafia tanah tidak terus menerus merampas hak warga.

“Saya belum dapat informasi yang detil dan yang jelas dari yang bersangkutan atau dari biro hukum, sekilas yang kami tahu ini terkait pengadaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia tanah, apalagi yang mempermainkan merebut hak tanah warga-warga terlebih lagi masyarakat kecil,” kata Riza.

Riza juga memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama non aktif Yoory C Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi.

Sarana Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov yang mengerjakan program rumah DP Rp 0.

“Insya Allah tidak terganggu, karena ini kasus yang lama kalau tidak salah,” kata Riza.

Politikus Gerindra itu menuturkan dalam satu perusahaan memiliki struktur organisasi berjenjang, sehingga jika pucuk pimpinan mengalami kendala dalam pekerjaannya pemangku jabatan akan menanganinya.

Dengan begitu, kata Riza, semua program yang sudah direncanakan tidak akan terganggu akibat kasus hukum yang membelit per orangan.

Riza pun berharap Yoory menjalankan proses hukum dengan lancar, bahkan bisa bebas dari segala dugaan.

“BUMN itu kan tidak hanya satu orang, ada direktur, manajer, jadi satu tim. Kalau kebetulan Pak Yoory sedang menjalani proses hukum kita hormati kita beri kesempatan, kita tentu berharap yang bersangkutan ke depan bisa bebas haknya,” kata Riza.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.

 

Salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

“saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (8/3).

Ali masih enggan membeberkan detail kasus berikut tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi pembelian tanah program DP nol rupiah Pemprov DKI.

“Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan,” tutur Ali.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Ajak Pihak Swasta Sukseskan Vaksin Merah Putih

Published

on

By

Vaksin Palsu Telah Ditemukan di Afrika Selatan dan Cina

Channel9.id-Jakarta.  Pengembangan Vaksin Merah Putih yang merupakan karya anak bangsa, saat ini prosesnya sudah pada tahapan penelitian berskala laboratorium atau lab skill research dan tahapan faktor ekspresi. Dalam tahapan pengembangannya ini, terus dimonitor oleh Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Naisonal (Kemenristek BRIN).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Senin (08/03) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Wiku menjelaskan, Pemerintah sudah mempersiapkan proses pengadaan vaksin hingga tahapan industrialnya demi terjaminnya produksi vaksin dalam jumlah besar. Pemerintah pun membuka peluang kerjasama dengan pihak industri swasta nasional untuk turut serta mensukseskan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih yang menjadi modal bangsa dalam penanganan pandemi Covid-19 jangka panjang.

“Dibuka seluas-luasnya, dibawah koordinasi pemerintah untuk hilirisasi, baik meningkatkan kapasitas produksi, memfasilitasi proses uji pre klinis dan uji klinis, maupun meluaskan target pasar,”ujar Wiku.

Wiku menuturkan, dengan memproduksi vaksin milik sendiri, maka akan menjamin terpenuhinya kebutuhan vaksinasi.

“Selain itu, Indonesia juga dapat menjadi potensi Indonesia di masa mendatang dengan berperan aktif mencapai ketahanan kesehatan global,”imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Sindikat Vaksin Palsu Tidak Ditemukan di Indonesia 

Diketahui, dalam upaya percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih merupakan kolaborasi lembaga riset, lembaga pemerintah non kementerian, dan perguruan tinggi, seperti LBM Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan Universitas Gajah Mada.

Pengembangannya menggunakan platform protein rekombinen, viral factor termasuk inactivated virus dan genetik menggunakan DNA atau MRNA. Dalam pengembangan vaksin, tidak hanya menggunakan pendekatan medis, namun melibatkan unsur lain yang kompleks. Selain itu juga sesuai prosedur dan cara kerja sesuai standar atau mengacu good manufacturing practice sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Tahun 20212 tentang Penerapan Pedoman Cara Lembuatan Obat Yang Baik.

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19: Sindikat Vaksin Palsu Tidak Ditemukan di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 buka suara terkait isu adanya sindikat vaksin palsu. Baru-baru ini interpol membongkar jaringan sindikat vaksin palsu yang berada di China dan Afrika Selatan.

Hal itu ditegaskan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, yang menyebut hingga saat ini sindikat vaksin palsu tidak ada di Indonesia.

“Sampai saat ini, sindikat semacam itu tidak ditemukan di Indonesia. Semua pengadaan vaksin dilakukan melalui skema G to G (government to government) sehingga terjamin keaslian vaksinnya,” tegas Wiku dalam International Media Briefing, Senin (08/03) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Baca juga: Polri: Belum Ada Kasus Vaksin Palsu di Indonesia 

Meski demikian, Wiku menegaskan bahwa pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin. Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.

Wiku menuturkan, setiap vaksin yang diadakan perusahaan, juga harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau Distribution License Number dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM).

“Patut diperhatikan bahwa pemalsuan vaksin Covid-19 merupakan kejahatan yang membahayakan kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC