Channel9.id – Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Banten Tabrani menyayangkan tidak ada koordinasi dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membuka rekrutmen untuk satu juta formasi guru honorer skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menjelaskan, pihaknya pertama kali mendengar ada perekrutan PPPK dan para guru honorer sangat bahagia. Namun, ketika mendapatkan informasi bahwa kuota PPPK itu dibatasi, mereka tidak berharap banyak. Diketahui, target itu pun saat ini masih belum mampu terpenuhi karena hanya berjumlah 500 ribu.
“Kami berharap pemerintah itu ke depan untuk tenaga pendidik ini bisa dipenuhi kebutuhannya, bila melalui PPPK itu bisa dilakukan, kami pemprov harusnya diajak bicara, bukan hanya sekedar informasi bahwa hanya akan direkrut tenaga PPPK, kemudian kami mengusulkan data, setelahnya di sana (seleksi di pusat),” ujar Tabrani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (23/3).
Belum lagi banyaknya guru honorer di Provinsi Banten yang tingkat kesejahteraannya masih terbilang kurang, khususnya di sekolah swasta. Pelaksanaan seleksi bagi mereka yang memiliki pengalaman puluhan tahun pun dirasa tidak adil.
“Kita bisa bayangkan teman-teman guru yang usianya 50-an tahun, yang posisi hari ini dihadapkan pada serba digital, itu belum tentu mereka memahami, sementara ada guru baru yang mereka jauh lebih baik dan akhirnya (bisa) sampai dengan 60 tahun hanya honorer (tidak lolos seleksi),” imbuhnya.
Padahal, mereka sama-sama mendidik anak bangsa. Harapannya, untuk rekrutmen ke depan, Pemda diajak berkomunikasi oleh pemerintah pusat.
“Mana tau ke depan dalam rekrutmen ini diajak bicara,” pungkasnya.
IG
