Connect with us

Hot Topic

Kementerian ATR/BPN Akan Kaji Sengketa Tanah Rocky Gerung dengan Sentul

Published

on

Kementerian ATR/BPN Akan Kaji Sengketa Tanah Rocky Gerung dengan Sentul

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menanggapi kasus sengketa lahan antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City.  Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengkaji terlebih dahulu terkait permasalahan sengketa tersebut.

“Untuk kedua kasus ini nantinya Kementerian ATR/BPN baik Pusat maupun Kantor Pertanahan akan melihat terlebih dahulu koordinatnya di mana, apakah titik koordinatnya tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak. Serta nantinya harus mengecek seluruh dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) baik data fisik maupun data yuridis serta dokumen yang juga dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah sengketa yang salah satunya yaitu Rocky Gerung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/9).

Lebih lanjut Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan jika ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam aturan main soal kepemilikan tanah. Pertama, mengantongi bukti kepemilikan berupa surat atau sertipikat tanah. Kedua, penguasaan secara fisik. Jika dalam kasus ini PT Sentul City mengklaim sebagai pemegang sertipikat HGB, maka perusahaan harus meminta ke pengadilan untuk mengosongkan tanah sengketa terlebih dahulu.

“Nantinya pengadilan yang akan mengeksekusi dan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak maupun dilakukan paksa dengan mengarahkan Satpol PP ataupun preman,” tuturnya.

Baca juga: Sentul City Ancam Bongkar Rumahnya, Rocky Gerung: Saya Anggap Ini Prank

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari kasus sengketa lahan ketika akan membeli tanah. Saat ingin membeli tanah harus lebih teliti, apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak sehingga tanah tersebut harus benar-benar clean and clear sehingga ke depannya tidak akan terjadi permasalahan sengketa yang tidak diinginkan.

“Di beberapa wilayah memang banyak permasalahan sengketa yang melibatkan mafia tanah dan tiba-tiba tanah sudah berpindah tangan ke pihak lain, maka di sini masyarakat harus lebih selektif lagi dalam membeli tanah,” tegasnya.

Untuk diketahui, adu klaim kepemilikan terjadi antara salah satu warga yaitu Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk. atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. PT Sentul City Tbk., mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertipikat tersebut yang saat ini ditempati oleh Rocky Gerung. Sedangkan, Rocky membantah menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli tanah dan bangunan di lokasi itu secara sah dan dicatat lembaga negara sejak 12 tahun lalu, atau di tahun 2009.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Dituding Endapkan Dana di Bank, Ini Respon Ganjar Pranowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis tudingan terkait banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ia mengatakan, tudingan tersebut menggelikan.

“Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan,” kata Ganjar dalam acara diskusi virtual bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” yang disiarkan Youtube Kemendagri, Kamis (16/9).

Ganjar menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Pihaknya, kata dia, tidak ada upaya kesengajaan untuk mengendapkan dananya di bank.

Ganjar menjelaskan dana yang mengendap di bank adalah proses yang normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Pasalnya, seluruh dana yang masuk dan keluar harus lewat rekening daerah yang ada di perbankan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian,” ungkap Ganjar dalam Talkshow `Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan`, Kamis (16/9).

Baca juga: Dukung PPKM, Ganjar Pranowo: Prioritaskan Kesehatan Dulu 

Sementara, Ganjar menyebut seluruh pendapatan asli daerah (PAD) akan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dengan begitu, saldo di RKUD akan bertambah setiap hari.

“Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan,” terang Ganjar.

Ganjar juga membantah bahwa pemprov atau pihaknya sengaja menyimpan dana di bank dalam waktu lama demi imbal hasil atau bunga. Menurutnya, bunga dari dana yang disimpan di perbankan bukan target pemprov.

“Apalagi bunga diambil kepala daerah, itu berlebihan deh,” imbuh Ganjar.
Selain itu, beberapa hal lain yang membuat ada dana yang disimpan lama di bank lantaran ada aturan tertentu kapan pemda bisa mengeluarkan uang tersebut. Sebagai contoh, pemda bisa membayar barang yang dibeli setelah barang itu diterima.

“Sesuai aturan pembayaran APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kadang kan ada yang terlambat juga (barang atau jasanya),” kata Ganjar.

Selain itu, dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di daerah tak bisa dicairkan cepat karena kontraktor terkadang tak ingin terima uang muka.

“Banyak kontraktor tidak mau ambil uang muka karena modal kerja mereka kuat. Otomatis uang daerah yang belum digunakan akan mengendap di bank,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sebesar Rp178,95 triliun per akhir Agustus 2021. Angkanya naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp173,73 triliun.

Ia menjelaskan simpanan ini terdiri dari pemerintah provinsi yang sebesar Rp56,42 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp122,53 triliun.

Lebih rinci, mayoritas simpanan itu disimpan dalam bentuk giro, yakni Rp122,42 triliun. Sisanya, sebesar Rp51,86 triliun dalam bentuk deposito dan tabungan Rp4,67 triliun.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kejagung Tetapkan Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin sebagai tersangka. Ia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kalsel, Siapa Saja yang Diamankan 

“Tersangka AN (Alex Noerdin) menyetujui dilakukannya kerja sama PDPDE Sumatra Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (16/9).

Tak hanya Alex, Kejagung menjerat Direktur PT DKLN Muddai Madang yang merangkap sebagai komisaris utama PDPDE Gas sekaligus direktur utama (dirut) PT PDPDE Gas. Ia diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Namun, Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima Alex maupun Muddai dalam kasus tersebut. Ia beralasan, informasi tersebut sudah masuk pokok perkara.

Keduanya kini ditahan selama 20 hari, mulai hari ini. Alex dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muddai di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Alex dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Continue Reading

Hot Topic

2 Nakes yang Hilang Usai Penyerangan KKB Ditemukan, 1 Masih Hidup dan 1 Lagi Meninggal

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tim gabungan TNI-Polri berhasil menemukan dua tenaga medis yang hilang di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pascapenyerangan dan pembakaran fasilitas umum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dua tenaga medis itu yakni Kristina Sampe yang ditemukan dalam keadaan hidup, sementara Gabriela Meilan meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, tim personil gabungan TNI-Polri menerima informasi bahwa masyarakat telah menemukan dua orang tenaga medis yang hilang pasca penyerangan oleh KKB di dasar jurang.

“Rabu 15 September 2021 pukul 15.30 WIT mendapat laporan tersebut, personil gabungan TNI-Polri bergerak menuju lokasi tempat terlemparnya kedua korban,” kata Kamal dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Kemudian, pada pukul 16.30 WIT personel gabungan tiba di lokasi terlemparnya kedua korban. Tim lantas menemukan korban Kristina Sampe dalam keadaan hidup, sementara untuk korban Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal dunia.

Baca juga: KKB Lamek Tablo Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok, Papua

“Pukul 16.32 WIT personel Gabungan melakukan evakuasi korban Kristina Sampe dari jurang dan selanjutnya korban dibawa ke Pos Pamtas 403/WP guna mendapatkan perawatan medis,” ucap Kamal.

Selanjutnya, sekitar pukul 19.35 WIT pada saat akan dilakukan evakuasi terhadap korban Gabriela Meilan cuaca memburuk dan medan yang sangat terjal, sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenazah.

Untuk diketahui, hlangnya dua tenaga medis tersebut terjadi pada Senin 13 September 2021 pasca penyerangan fasilitas umum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC