Connect with us

Hot Topic

Kementerian Dalam Negeri Sebut 48 Daerah Belum Susun Aturan Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih terdapat 48 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. “Untuk provinsi, sudah 34 provinsi (100 persen) menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 48 kabupaten/kota atau 9 persen yang belum menyelesaikan, 33 kabupaten/kota (7 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 432 kabupaten/kota (84 persen),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, Rabu, 23 September 2020.

Sebelumnya, Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyelesaikan perkada-nya paling lambat Jumat, 18 September 2020. “Saya tekankan kepada seluruh jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, untuk memastikan dan dikoordinasikan, dilakukan atensi khusus, dan terus di-‘update’ apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” kata dia.

Sebanyak 48 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan perkada tersebut, yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Lebong, Seluma, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Kediri.

Kemudian, Sambas, Maybrat, Pegunungan Arfak, Kab Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Kemendagri juga merilis khusus data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. “Ada sembilan provinsi yang melaksanakan pilkada selesai semua perkada-nya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng,” kata Bachtiar.

Sudah ada 34 kota yang menyelesaikan, sementara tiga kota lainnya belum selesai dari total 37 kota yang melaksanakan Pilkada 37 kota, sementara dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada ada 36 kabupaten yang belum menyelesaikan perkada. Bahtiar memberikan catatan khusus bahwa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan sebagian besar di daerah yang menggelar Pilkada 2020.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polisi Amankan Enam Admin Grup WA STM Se-Jabodetabek Penggerak Demo Ricuh

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya mengamankan enam admin Grup WhatsApp yang menggerakkan massa pelajar STM dalam demo menolak UU Ciptaker untuk membuat ricuh.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyampaikan, penangkapan itu merupakan hasil pengembangan dari 143 tersangka demo menolak UU Ciptaker yang berujung ricuh, beberapa waktu lalu.

“Ini mereka adalah selama ini membuat, merupakan kreator dan admin grup WA Jakarta Timur, terkait undang-undang Omnibus Law,” kata Nana di Polda Metro Jaya, Selasa (27/10).

Nana menjelaskan, polisi mulanya menahan tiga orang yang merupakan admin Grup WA Jakarta Timur. Ketiganya adalah FI, MM, dan MA.

Kemudian, polisi meringkus dua orang yang merupakan kreator dan admin Grup WA Demo Omnibus Law. Keduanya yakni AP dan FS.

Polisi kembali melakukan pengembangan dan meringkus seseorang berinisial MAR. Dia merupakan admin dari Grup WA STM seJabodetabek.

“MAR ini adalah yang mengambil postingan-postingan sebagai bahan hasutan dari akun Facebook STM seJabodetabek ke Grup WA,” katanya.

Dari Grup WA ini, Nana menyampaikan, masih ada tiga orang yang menjadi DPO dan dalam proses pengejaran.

“Ini pengungkapan krimum, dari Grup WA STM seJabodetabek, ini para pelaku adalah semuanya anak pelajar,” ujar Nana.

(HY)

Continue Reading

Ekbis

Duh, Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya jmemutus kontrak 700 karyawannya. Ratusan karyawan tersebut telah menjalani kebijakan unpaid leave sejak Mei 2020 lalu.

Irfan menjelaskan, ratusan karyawan tersebut diselesaikan lebih awal kontraknya. Mereka juga merupakan karyawan dengan status tenaga kerja kontrak.

“Melalui penyelesaian kontrak lebih awal tersebut, Garuda Indonesia memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban Perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Garuda Terancam Bangkrut

Irfan menambahkan, keputusan tersebut terpaksa diambil perusahaan setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19.

“Ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, kami terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja Perusahaan demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis Garuda Indonesia,” kata dia.

Irfan mengakui, keputusan berat tersebut terpaksa harus diambil ditengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini.

“Kami turut menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini, atas dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan terhadap Perusahaan hingga saat ini,” ungkapnya.

Irfan menjelaskan, pandemi Covid-19 ini diluar perkiraan dirinya. Kondisi pandemi ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan yang mana kondisi perseroan sampai saat ini belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

“Namun kami yakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan kami lakukan kedepan,  dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia agar dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan Perusahaan di masa yang akan datang,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ngabalin: Semoga Saja Refly Harun Menyusul Sugi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berharap Refly Harun dipenjara bersama Gus Nur.

Dia menyampaikan, Refly Harun adalah pakar hukum tata negara yang melakukan wawancara dengan Gus Nur untuk membongkar NU di era Jokowi. Karena pernyataan di video Refly Harun itu, Gus Nur ditangkap.

“Sugi selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau, tahukah kau wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada Bareskrim Polri kita,” kata Ngabalin di akun Instagramnya, Selasa (27/10).

Baca juga : Pengacara Gus Nur Ajukan Penahanan, Lakpesdam NU: Lebih Baik Ditahan

Tak hanya Refly Harun, Ngabalin berharap aparat menangkap Ustaz Yahya Waloni. Lantaran, dia juga gencar mengkritik Pemerintahan Jokowi di berbagai kesempatan.

“Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refly bisa nyusul kau, biar kalian tahu inilah demokrasi, Pancasila azas negeri ini,” katanya.

Ngabalin pun meminta para penghujat yang lain berhenti melakukan tindakan demikian. Hal itu, katanya, tidak elok dilakukan.

“Sugi semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain, kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini semua komunitas rukun dan damai Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu serta aliran kepercayaan, semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebarkan kebencian,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC