Connect with us

Politik

Kesetaraan Gender Jadi Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan Lembaga Antar Pusat Daerah, Winarni Dien Monoarfa, menyampaikan kesetaraan gender adalah salah satu goals dari Tujuan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menyelamatkan manusia dan bumi.

Winarni menjelaskan, SDGs merupakan bentuk komitmen dunia yang ditandatangani lebih dari 190 negara untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan, ekonomi masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat, lingkungan dan tata kola.

“Kesetaraan gender masuk dalam goals dari pilar pembangunan. Goals lainnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan pendidikan,” katanya dalam Webinar Transformasi Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga dan Bisnis, Rabu (23/9)

Winarni menjelaskan, SDGs menjadi penting karena sejalan dengan tujuan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pun pelaksanaan SDGs sudah tertuang dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs.

Isu kesetaraan gender juga masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Karena itu, bagaimana langkah transformasi supaya peran perempuan menguat. Perlu ada komitmen dan kolaborasi supaya perempuan memiliki peran penting di segala sektor, terutama dalam isu penanggulangan kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan,” katanya.

Di samping itu, kualitas peran perempuan dalam kesetaraan gender bisa meningkat bila ikut menanggulangi perubahan iklim. Ini bisa jadi isu untuk menunjukan peran perempuan.

Namun, dia mengingatkan, perempuan perlu bekerja keras untuk ikut serta dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Lantaran, peningkatan peran perempuan saat ini memiliki banyak hambatan.

“Kesenjangan masih terasa di dunia kerja, perempuan mendapat upah lebih rendah. Terbatasnya akses perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki laki di berbagai bidang dan sebagainya,” kata dia.

Untuk mengatasi itu, Winarni menyarankan, perempuan harus menunjukan integritas bila diberikan amanat. Perempuan harus mampu menunjukan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain.

“Supaya kita mampu membawa kepercaayaan dan jejaring,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKS dan Nasdem Dorong Presidential Threshold Diturunkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan PKS tetap mendorong agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 4 hingga 10 persen.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak calon presiden yang akan berkontestasi.

“Kalau di 10 persen kita entry to barrier-nya akan kecil. Kita akan punya lima mungkin ya, bisa tiga sampai lima pasangan calon,” kata Mardani dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Ahad (25/10).

Menurutnya, makin banyak jumlah pasangan calon yang akan maju maka akan semakin sehat bagi demokrasi. Anggota Komisi II DPR itu berharap dengan demikian maka akan ada kontestasi karya dan gagasan.

“Justru pembatasan 20 persen kursi dan 25 persen suara ini catatan besar, membuat kita seperti oligarki yang berkembang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi orang-orang yang sudah menyatakan diri untuk maju sebagai calon presiden. Menurutnya, sudah seharusnya ada rasionalisasi dalam pilpres.

“Untuk pilpres makin banyak makin bagus. Semua partai lebih cepat mengumumkan bagus, karena itu kemarin saya bilang ada yang udah umumkan, bagus, karena kita tidak membeli kucing dalam karung,” kata dia.

Senada, politikus Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan partainya mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pilpres 2024 mendatang diturunkan menjadi 15 persen.

Usulan ini berkaca pada pengalaman dua kali pemilihan presiden (pilpres), yakni 2014 dan 2019, yang hanya diikuti dua calon menyisakan polarisasi di masyarakat sampai saat ini.

“Nasdem sendiri bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden, jadi tidak lagi 20 persen parlemen, 25 persen suara, tapi kita turunkan walaupun kita masih minta turunkan sampai 15 persen,” kata Saan dalam sebuah diskusi, Ahad (25/10).

Saan mengatakan, alasan Partai Nasdem ingin presidential threshold 15 persen agar calon presiden yang berkompetisi ada lebih dari dua pasangan calon. Ia berharap pengalaman di dua pilpres sebelumnya bisa menjadi bahan evaluasi.

“Karena polarisasinya sudah sangat mengkhawatirkan, tentu juga itu mengancam tadi, terhadap keberagaman, karena menguatnya politik identitas dan sebagainya,” ujarnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading

Hot Topic

Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP.

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dukung Kader Maju Pilkada 2020

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus  menjadi ajang sinergitas kekuatan kader,”katanya.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” tandas Suharso.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC