Connect with us

Nasional

Klaster Pendidikan Ada di UU Omnibus Law, Taman Siswa Siap Gugat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan masih ada dalam UU Cipta Kerja.

Masalah ini menjadi sorotan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka terkejut mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal pendidikan.

Baca juga: Omnibus Law Disahkan, PP Muhammadiyah Sebut Pemerintah Defisit Moral

“Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraph 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja,” kata Ketua Umum PP PKBTS Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis, Senin (05/10/2020).

Berikut ini pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud:

Paragraf 12

Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” kata Cahyono.

Keluarga Besar Tamansiswa ingin pendidikan tidak dimasukkan ke UU Cipta Kerja. Soalnya, pendidikan bukanlah komoditas perdagangan. Bila pendidikan dimasukkan juga ke dalam UU Cipta Kerja, itu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa dan pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan itu hak setiap warga negara.

“Apabila Sidang Paripurna DPR RI tetap mengesahkan hal tersebut, maka kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Cahyono.

Sebelumnya, DPR menyatakan telah mencabut pasal Pendidikan dalam UU Cipta Kerja. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai penyelenggaraan klaster pendidikan akan melahirkan banyak mudarat daripada manfaat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Baleg DPR dan pemerintah yang mendengarkan aspirasi kami untuk mengeluarkan klaster pendidikan dari pembahasan RUU Ciptaker, karena kami meyakini banyak mudarat daripada manfaatnya ketika penyelenggaraan pendidikan diatur dalam RUU Ciptaker,” kata Syaiful Huda dalam keterangannya pada Kamis 24 September 2020.

Huda mengatakan RUU Ciptaker dapat membuat pendidikan di Indonesia menjadi pasar bebas. Selain itu, menurutnya, akan ada banyak kampus dalam negeri yang gulung tikar.

“Kami tidak bisa membayangkan jika RUU Ciptaker klaster pendidikan benar-benar disahkan. Pasti banyak kampus di Indonesia yang akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan berbagai perguruan tinggi asing yang lebih mapan,” ucapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri: Hoaks Covid-19 Bisa Dijadikan Alat Turunkan Partisipasi Pemilih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hoaks atau berita bohong terkait penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada harus diwaspadai. Pasalnya, hal ini berpotensi digunakan sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara di wilayah ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para pasangan calon.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

“Harus diwaspadai hoax terkait Covid-19 digunakan dalam upaya black campaign untuk saling menjatuhkan antar lawan politik di kontestasi Pilkada. Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilik merosot” katanya.

Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Dia mengatakan bahwa Mendagri telah meminta kepala daerah bersinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Forkompimda dan media lokal dalam upaya sosialisai pilkada dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

“Setiap minggu kita memonitor pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. Hasilnya sangat kondusif. Dari 9500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5%. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren yang menggembirakan” ujar Kastorius.

Kondisi ini pun membuatnya optimis bahwa partisipasi pemilih akan stabil tinggi seperti pilkada serentak sebelumnya. “Perlu digalakkan kampanye gerakan antihoax di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif sehingg masyarakat ikut aktif melawan hoax,” tuturnya.

Dia mengungkapkan adanya beberapa kemungkinan modus penyebaran hoaks menjelang pilkada. Misalnya, saja hoaks berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu.

“Sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon,” ujarnya.

Kastorius mengatakan, kemungkinan ini berkaca pada kasus UU Cipta Kerja banyak hoaks dan disinformasi yang beredar. Salah hoaks dihembuskan bahwa UU Cipta Kerja akan menyengsarakan nasib kaum buruh dan pekerja telah memicu tindakan anarkis.

 

Continue Reading

Hot Topic

Bawaslu: Paslon Kurang Kreatif Berkampanye

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebutkan, pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 tak kreatif. Sebab, hingga satu bulan masa kampanye, pertemuan tatap muka terbatas masih menjadi metode kampanye yang paling banyak dilakukan.

“Apa yang terjadi sekarang tatap muka yang paling diminati. Jadi ini enggak kreatif juga pasangan calon,” kata Bagja dalam sebuah diskusi daring, Rabu (28/10).

“Ini perlu disentil sedikit, kreatif sedikit, lah, jangan hanya tatap muka doang. Perlu kreativitas lah untuk berkampanye di tengah Pilkada,” lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada

Menurut Bagja, ada banyak cara yang bisa digunakan pasangan calon kepala daerah untuk berkampanye kreatif, khususnya secara virtual.

Misalnya, iklan kampanye dalam bentuk sandiwara radio atau memanfaatkan media sosial seperti TikTok.

Ia mengatakan, kini TikTok mulai banyak digunakan kepala daerah untuk membuat konten kreatif. Cara tersebut bisa ditiru oleh paslon yang berkompetisi di Pilkada 2020. Kampanye secara virtual, kata Bagja, juga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Kampanye metode ini juga yang didorong pelaksanaannya selama masa pandemi.

“Kalau kemudian terjadi penularan kan Bawaslu disebut sebagai lembaga yang mendukung penyebaran Covid-19, kan nggak boleh juga, bahkan ada klaster pilkada nanti bisa jadi masalah itu,” ujar dia.

Bagja pun mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memperpanjang masa iklan kampanye, bukan hanya 14 hari jelang masa tenang Pilkada.

Menurut Bagja, dengan dibatasinya kegiatan tatap muka, kampanye dapat dialihkan ke iklan melalui media massa.

Dengan demikian, visi dan misi peserta Pilkada tetap dapat tersampaikan melalui radio, televisi, media cetak atau media daring.

Selain itu, bertambahnya masa iklan kampanye juga diyakini akan meminimalisasi polusi visual yang ditimbulkan akibat pemasangan spanduk atau baliho paslon kepala daerah.

“Supaya gegap gempitanya Pilkada itu tetap ada tapi melalui teknologi informasi, tidak melalui pertemuan fisik lagi,”tandas Bagja.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Pertama Libur, Penyeberangan Banyuwangi Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Banyuwangi. Pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, memastikan tidak melayani pembelian tiket secara manual. Penumpang hanya bisa melakukan transaksi pembelian tiket melalui aplikasi online.

Penerapan pembelian tiket secara online tersebut, bertujuan mengantisipasi antrian panjang dan penumpukan kendaraan calon penumpang, di tengah merebaknya pandemi COVID-19.

PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang kapal Ferry dari dan menuju pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, sebanyak 10 persen dari hari biasanya.

Baca juga : Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana

Para penumpang tersebut, merupakan wisatawan yang menikmati libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Untuk menghadapi lonjakan penumpang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, telah menambah pintu pemeriksaan tiket masuk, dan menyiapkan tujuh dermaga ASDP dan landing craft mesin di Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk.

Selain itu, sebanyak 52 kapal Ferry telah disiapkan dengan mengoperasikan 32 kapal Ferry, untuk melayani penyeberangan lintas Selat Bali tersebut.

“Kami memastikan hanya melayani calon penumpang dengan pembelian tiket secara online. Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan calon penumpang dipintu masuk pelabuhan, di tengah pandemi COVID-19,” ujar General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banyuwangi, Fahmi Alweni.

Dia memprediksi lonjakan penumpang akan mulai dirasakan pada Rabu (28/10), karena bertepatan dengan dimulainya libur bersama. “Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami juga menerapkan protokol kesehatan kepada para penumpang, dengan wajib mengenakan masker, dan jaga jarak di dalam kapal,” tegasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC