Channel9.id-Jakarta. Google baru saja meluncurkan fitur keamanan baru yang memungkinkan pengguna di bawah 18 tahun meminta gambar mereka dihapuskan dari hasil pencarian. Pada Agustus lalu, fitur ini diluncurkan secara terbatas, namun kini sudah tersedia secara luas.

Siapa pun bisa menghapus dari halaman bantuan Google. Pemohon harus memberi URL gambar yang ingin dihapus dari hasil penelusuran, kata yang memunculkan gambar tersebut, nama, dan usia anak, serta nama wali yang bertindak atas nama pemohon.

Baca juga: Google Makin Cuan di Kuartal Ketiga 2021

Adapun kemampuan itu diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan atau pelecehan, dan membuat proses verifikasi menjadi lebih mudah.

Namun, The Verge mengatakan sulit untuk memastikan dengan tepat kriteria apa yang akan diterapkan Google dalam penilaiannya. Sementara itu, perusahaan mencatat akan menghapus gambar anak di bawah umur, dengan pengecualian kasus yang menarik minat publik atau kelayakan berita. Menafsirkan bagaimana istilah-istilah ini berlaku dalam situasi yang berbeda adalah hal yang sulit, misalnya pada kasus-kasus kontroversial yang melibatkan undang-undang “hak untuk dilupakan” di Uni Eropa.

Tampaknya, dari istilah yang digunakannya, Google tak akan memenuhi permohonan penghapusan gambar, kecuali orang dalam gambar tersebut berusia di bawah 18 tahun. Jadi, jika pengguna berusia 30 tahun, pengguna tak bisa mengajukan permohonan untuk menghapus gambar di masa lalu saat berusia 15 tahun.

Google juga menekankan bahwa menghapus gambar dari hasil pencariannya, tentu saja, tidak menghapusnya dari web. Perusahaan mendorong pemohon yang memohon melalui aplikasi untuk menghubungi webmaster secara langsung. Meskipun dalam kasus di mana hal itu tidak berhasil, menghapus informasi dari indeks Google tentu saja merupakan hal terbaik berikutnya.

Selain opsi penghapusan gambar untuk anak di bawah umur ini, Google juga menawarkan cara lain untuk pengajuan penghapusan konten tertentu. Ini termasuk gambar eksplisit non-konsensual, pornografi palsu, informasi keuangan atau medis, serta informasi “doxxing”, termasuk alamat rumah dan nomor telepon.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Pasar ilegal terbesar di dark web, DarkMarket, akhirnya ditutup. Hal ini juga disusul oleh penangkapan 150 tersangka penjual dan pembeli narkoba. Semua langkah ini diambil setelah investigasi selama 10 bulan.

Untuk diketahui, DarkMarket dipaksa offline pada tahun ini setelah terciduk oleh operasi internasional. Menurut laporan penegak hukum Uni Eropa, Europol, situs ini memiliki sekitar 500.000 pengguna dan memfasilitasi sekitar 320.000 transaksi—dengan klien yang membeli dan menjual berbagai hal, mulai dari malware dan informasi kartu kredit curian, hingga senjata dan obat-obatan.

Pada Januari lalu, pihak berwenang Jerman menangkap tersangka operator situs tersebut. Mereka juga menyita bukti berharga transaksi, yang berujung pada penangkapan pemain kunci situs, pada minggu ini.

Berdasarkan keterangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Europol, Operasi Dark HunTor melihat penegak hukum melakukan banyak penangkapan di AS (65), Jerman (47), Inggris (24), Italia (4), Belanda (4), Prancis, (3), Swiss (2), dan Bulgaria (1). Kemudian ada lebih dari $31,6 juta uang tunai (atau Rp450 miliar) dan cryptocurrency disita selama penangkapan, serta 45 senjata api dan sekitar 234 kilogram obat-obatan—termasuk kokain, opioid, amfetamin, MDMA, dan fentanil.

“Sejumlah penyelidikan masih berlangsung,” ujar Departemen Kehakiman AS.

Sebagai bagian dari operasi, pihak berwenang Italia juga menutup dua pasar situs gelap lainnya, yaitu DeepSea dan Berlusconi. Mereka menangkap empat tersangka administrator dan menyita €3,6 juta (atau Rp59 miliar) dalam cryptocurrency.

Meskipun situs gelap pernah dianggap sebagai tempat yang relatif aman bagi mereka yang menjual dan membeli obat-obatan, operasi internasional seperti Dark HunTor mampu menangkap tersangka secara teratur dan cepat menutup situs tersebut. Dalam setahun terakhir ini, sudah ada beberapa pasar di situs gelap yang ditutup, termasuk Dream, WallStreet, White House, DeepSea, dan DarkMarket.

Kendati penegak hukum harus memainkan Whac-A-Mole dengan situs-situs semacam itu—mengingat pasar baru kemungkinan segera bermunculan, pembeli dan penjual akan kesulitan membangun bisnis yang stabil.

“Inti dari operasi seperti ini adalah untuk membuat para penjahat di dark web menjadi waspada: komunitas penegak hukum memiliki sarana dan kemitraan global untuk membuka kedok mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas aktivitas ilegal mereka, bahkan di area dark web,” kata Wakil Direktur Eksekutif Operasi Europol, Jean-Philippe Lecouffe, dalam sebuah pernyataan pers, dikutip dari The Verge.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Perangkat 4G dan 5G wajib memiliki komponen lokal sebanyak 35%. Kebijakan ini berlaku enam bulan ke depan sejak disahkan pada pertengahan Oktober 2021.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Teknologi Long Term Evolution (LTE) dan teknologi berbasis International Mobile Telecommunication-2020 (IMT-2020) atau 5G.

Baca juga: Gelar 5G Banyak Tantangan, Operator Seluler Sebaiknya Merger

Sebelumnya, aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) itu mengatur ponsel 4G wajib memiliki komponen lokal hingga 30%. Aturan ini juga berlaku untuk perangkat 5G, yang belum lama ini hadir di Indonesia.

“Aturan TKDN ini harus punya nilai tambah di dalam negeri, karena nilai tambah di dalam negeri itu akan memberi dampak pada perekonomian nasional,” ujar Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dikutip Selasa (26/10). “Kalau ponsel 4G dan 5G diproduksi di dalam negeri, kan Indonesia itu cukup kompetitif di dalam biaya produksinya, kita harapkan lebih kompetitif.”

Selain itu, Johnny mengatakan bahwa aturan TKDN itu memungkinkan harga perangkat 4G dan 5G di Indonesia bisa jadi lebih terjangkau dari sebelumnya. Perihal kualitasnya, ia pastikan tak akan berkurang.

“Kalau kualitas itu sudah harus mengikut standar, tidak mungkin kalau di luar standar. Di Kominfo juga ada balai pengujian, standarnya itu nanti diuji dahulu agar mendapatkan sertifikasi Kominfo sebelum dipasarkan untuk memastikan perlindungan terhadap konsumen,” terang dia.

(LH)