Kominfo Pastikan ASO Tepat Waktu
Techno

Kominfo Pastikan ASO Tepat Waktu

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan migrasi TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada 2 November 2022.

“Kominfo terus menyiapkan agar proses ASO bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada PM Kominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan perubahannya,” ujar Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, dikutip Rabu (3/11).

Diketahui, mulanya ASO Tahap 1 akan dimulai pada 17 Agustus 2021 lalu, namun harus diundur karena darurat pandemi COVID-19 dan masih perlunya sosialisasi. Selain itu, ASO yang sebelumnya dibagi menjadi lima tahap, kini menjadi tiga tahap. Secara rinci, ASO Tahap 1 ASO dimulai 30 April 2022. Kemudian Tahap 2 pada 31 Agustus 2022, dan terakhir Tahap 3 dilakukan pada 2 November 2022.

“Pelaksanaan penataan penyiaran di Indonesia, salah satunya melalui ASO, merupakan program prioritas Pemerintah sesuai UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah oleh UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” pungkas Dedy.

Sementara itu, di lain kesempatan, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan bahwa distribusi set top box (STB) gratis TV digital kepada keluarga miskin jangan sampai telat.

Untuk diketahui, STB sendiri merupakan alat untuk mengonversi sinyal digital supaya gambar dan suara bisa ditampilkan di TV Analog biasa. Alat ini membantu mengakselerasi ASO di Indonesia.

“Kemarin ditunda kan soal STB ini masih belum disebar dan alokasi jumlahnya juga masih sedikit,” kata Heru.

Kominfo sebelumnya mengatakan bahwa ada sekitar tujuh juta keluarga miskin yang akan menerima STB gratis. Adapun kriteria penerima bantuan ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Namun, Heru berpendapat bahwa pemerintah dan penyelenggara multipleksing seharusnya cermat memilih penerima STB gratis. “Perlu dihitung dengan cermat berapa real set top box yang harus dialokasikan. Tujuh juta itu untuk masyarakat sangat miskin, yang rentan miskin dan menengah bagian bawah kan total ada 32 juta-an sesuai data BPS. Jadi, tujuh juta itu kurang. Minimal 20 juta STB,” tutur Heru.

Ia mengatakan, sumber tambahan bantuan tersebut bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggara multipleksing.

(LH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4  +  5  =