Connect with us

Politik

Komisi II DPR Sebut 3 Indikator Sukses Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pilkada Serentak 2020 yang digelar ditengah pandemi virus corona menjadi tantangan tersendiri. Namun, bukan berarti Pilkada tidak dapat berhasil terselenggara. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut ada tiga indikator pelaksanaan Pilkada 2020 dikatakan sukses. Pertama, seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan sukses.

Doli menyebut sudah ada belasan tahapan yang terlewati dan berjalan lancar. “Tinggal tiga tahapan lagi yang akan dilaksanakan yaitu masa tenang antara 6-8 Desember 2020,”katanya dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu.

Kemudian, lanjut Doli, tahapan pencoblosan tanggal 9 Desember 2020. Tahap berikutnya adalah proses rekapitulasi yang dilanjutkan gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Pilkada Untuk Pilih Pemimpin, Bukan Lahirkan Koruptor

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menuturkan, indikator sukses kedua adalah tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada. KPU telah tetapkan target 77,5%. Target ini cukup realistis karena mengacu pada pengalaman Pemilu Serentak 2019, yang partisipasi pemilih mencapai 83%.

“Mungkin tidak bisa apple to apple antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020, tapi dengan angka 77,5% itu kita harus tetap optimistis,” katanya.

Untuk indikator sukses ketiga, Doli menyebut Pilkada berjalan selamat dan sehat. Kondisi ini ditujukan kepada para pemilih, penyelenggara, paslon dan seluruh komponen masyarakat. Jika semua selamat dan sehat maka Pilkada 2020 menjadi transformasi pola baru kehidupan masyarakat yang beradaptasi dengan Covid-19.

“Kalau Paslon, penyelenggara, pemerintah dan seluruh stakeholder memberikan edukasi pada masyarakat cara hidup sehat dengan disiplin pada protokol kesehatan, saya kira masyarakat akan terbiasa. Pilkada menjadi satu media untuk membiasakan pola hidup baru tersebut,” pungkas Doli.

Sekjen Jatim Institute Yudo Adianto Salim mengaku optimis ketiga indikator sukses Pilkada Serentak 2020 seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bisa terpenuhi semuanya.

“Ketiga indikator sukses Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 yang diungkap Ketua Komisi II DPR memang benar adanya. Itulah kondisi riil yang terjadi. Perhelatan Pilkada 2020 hingga jelang satu bulan kurang ini relatif berjalan sesuai harapan,” ujar Adi sapaan akrabnya, Rabu (11/11).

Ia menambahkan, ketiga indikator sukses tersebut bisa terwujud dengan catatan semua stakeholders bersinergi dengan baik agar Pilkada demokratis, sehat dan aman Covid-19 seperti yang kita harapkan bisa terealisasi,” tuturnya.

Esensi dari Pilkada, sambung Adi, ialah mekanisme transisi kekuasaan politik dengan damai dan pilar utama untuk memenuhi kehendak serta aspirasi rakyat.

“Itu artinya, jika Pilkada tidak berjalan sesuai rencana. Atau ada tahapan yang mandek tidak sesuai rencana, hingga menimbulkan konflik baik secara horizontal di masyarakat maupun vertikal antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, maka indikator sukses pertama seperti kata Ketua Komisi II DPR tidak sesuai harapan,” urainya.

Kemudian, masih kata Adi, jika partisipasi politik masyarakat rendah, indikator sukses kedua juga bisa dikatakan gagal.

“Karena itu, Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu harus melibatkan seluruh unsur peserta baik Paslon, Timses, masyarakat pemilih agar Pilkada berlangsung semarak dengan tetap sesuai Protokol Kesehatan,” bebernya.

Menurut Adi, dengan demikian jika peserta Pilkada bisa diyakinkan dengan sejumlah regulasi yang ada bisa menjamin Pilkada sehat dan aman Covid-19.

“Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu tentu telah berupaya keras untuk meyakinkan publik kalau TPS itu aman dari penyebaran Covid-19. Kita semua juga harus berperan untuk menangkal segala berita hoaks atau propaganda yang menyebut Pilkada akan menjadi kluster penyebaran Covid-19,” urainya.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, jika publik bisa diyakinkan bahwasannya seluruh proses tahapan Pilkada sesuai dengan Prokes ketat.

“Sehingga indikator sukses Pilkada ketiga sesuai harapan Ketua Komisi II DPR yaitu Pilkada aman dan sehat bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota DPRD Jabar Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabar duka datang dari DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar). Nur Supriyanto, anggota DPRD Provinsi Jabar dikabarkan meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19.

Alumni UNJ ini meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sekitar pukul 23.00 WIB, Kamis (26/11).

Dilansir JabarNews.com, Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya membenarkan informasi tersebut.

Abdul menyampaikan, sejak awal bulan November kondisi kesehatan rekannya itu menurun hingga pada 19 November Nur Supriyanto dimasukkan ke ruang ICU.

“Iya, jadi beliau tanggal 19 November itu dibawa ruangan ICU rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Tadi jam 11 malam (meninggalnya), saya dapat berita jam 11.20 malam,” kata, Jumat (27/11).

Saat ditanya aktivitas reses, Abdul menjelaskan bahwa Nur belum mengambil reses dikarenakan kondisinya yang semakin memburuk.

“Sebelumnya kegiatan reses kondisinya agak ngedrop. Tekanan darah turun, ya nyambung saja takdirnya seperti itu. Reses enggak ngambil. Reses mulai tanggal 4,” jelasnya.

Nur akan dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Abdul pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan takziyah ke rumah duka.

“Disarankan untuk mendoakan dan melakukan sholat ghaib dari tempat masing-masing demi menjaga penerapan protokol kesehatan dan kebaikan kita semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Nur Supriyanto lahir pada 8 April 1965 adalah seorang anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Dapil 8 Kota Depok dan Kota Bekasi periode 2019-2024. Dia juga salah seorang pendiri PKS di Jabar khususnya di Bekasi.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Prabowo Harus Bicara ke Publik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto berbicara ke publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo.

Sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo tidak boleh diam saja. Lantaran, seluruh kader Gerindra menunggu arahan dan perintahnya.

“Saya meminta Mas Bowo bicara, bicaralah, jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini,” kata, Kamis (26/11).

Dia mendorong Prabowo segera bicara dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kasus dugaan korupsi Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Maaf Khianati Kepercayaan Jokowi dan Prabowo 

Menurutnya, sikap Gerindra atas kasus Edhy tersebut tak bisa disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Ketua umum saya kok diam saja, keluar dong, tunjukan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat terkait Edhy. Jangan cuma ketua harian yang bicara di publik,” katanya.

Arief percaya, Prabowo bukan sosok yang pengecut. Menurutnya, pernyataan Prabowo soal Edhy sangat penting karena menyangkut masa depan Gerindra.

“Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan izin ekspor benih lobster atau benur.

“Terlepas dari kasus yang terjadi hari ini (penangkapan Menteri KKP-red), dari awal saya konsisten tidak setuju izin ekspor baby lobster,” ujar Dedi, saat diwawancara sebuah stasiun tv, Rabu (25/11).

Dedi menuturkan, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, pengelolaan perikanan laut harus berkesinambungan dan benih lobster merupakan aset dari perikanan laut Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya.

Sehingga, lanjutnya, kalau sejak kecil sudah di ekspor, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut dan berdampak bagi produksi lobster. Bahkan, menurut Dedi, dalam jangka panjang bisa jadi akan susah didapat oleh nelayan.

“Kalau ikan besar saja kita ekspor, ngapain anak-anak harus kita ekspor juga? Kita kan tidak dalam posisi kelaparan, dimana anak-anak (benur) dieksploitasi?”katanya.

Baca juga: KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP 

Kedua, lanjut Dedi, ekspor benur dikirim ke Vietnam yang juga merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan laut. Vietnam disebut Dedi memiliki teknologi budiaya benih lobster yang sangat memadai. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan Vietnam tidak akan berarti bila tidak ada suplai benih.

“Nah, kita ini aneh, kita punya lawan dalam kompetisi, tapi lawan kita kasih umpan-umpan yang sangat baik untuk dia berproduksi. Untuk itulah kita tidak akan tumbuh menjadi kekuatan produksi ikan laut karena kita telah memberikan suplai benih-benih yang bisa jadi suatu saat malah akan kita impor,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Diduga, penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster.

Selain Edhy, turut diamankan istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC