Channel9.id-Jakarta. Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Tahun Anggaran 2021. Dari jumlah tersebut, termasuk Rp17,3 miliar untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Penyusunan RKA K/L sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI serta Pengambilan Keputusan di Ruang Rapat Komisi II (KK III), Jakarta, Senin (21/09).
Baca juga: Realisasi Anggaran Daerah Belum Maksimal, Mendagri: Kami Pantau Terus
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus ex officio Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal-hal pokok terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendagri dan BNPP untuk Tahun 2021.
“Berkaitan dengan RKA K/L Kemendagri 2021 highlight yang kami sampaikan yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa penetapan alokasi sebanyak lebih kurang Rp 3,204 triliun itu meliputi beberapa program,” ujar Tito.
Adapun rincian alokasi anggaran Kemendagri meliputi beberapa program, yakni pembinaan politik dan pemerintahan umum Rp153,13 miliar dan program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa Rp524,30 miliar.
Selanjutnya, program tata kelola kependudukan Rp681,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp1,845 triliun.
Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Rp227,70 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, salah satunya dukungan manajemen Rp170,75 miliar.
