Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

“Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” ujar Ida.

Terkait hal tersebut, Gubernur setiap Provinsi diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah provinsinya.

Ida menyebutkan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menilai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab memiliki hak untuk pulang ke Indonesia karena berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Dia juga mengatakan, kedatangan Rizieq bisa memperkuat persatuan bangsa.

“Kehadiran beliau bisa menambah amunisi para aktivis muslim dalam merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan RI. Banyak pihak yang sangat merindukan kehadiran beliau di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).

Selain itu, Junaidi menilai banyak pihak yang merindukan Rizieq Shihab di Tanah air.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah warga negara Indonesia yang punya legitimate right untuk pulang ke negaranya,” katanya.

Menurutnya, Rizieq merupakan seorang ulama yang memiliki intelektual dan komitmen tinggi membangun Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila.

Selain itu, Muhyiddin menuding pelbagai pandangan negatif terkait Rizieq selama ini sengaja dihembuskan oleh para pendengung atau buzzer di media sosial yang tak memiliki etika. Ia menilai umat Islam masih membutuhkan ulama yang bisa dijadikan figur pemimpin di Indonesia saat ini.

“Umat Islam dan bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan figur pemimpin yang tutur katanya sesuai dengan perbuatannya,” kata dia.

Rizieq mengklaim akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat bersama keluarganya untuk berjuang bersama umat Islam dalam video yang viral di media sosial Twitter.

“Dimana Insyaallah kalau tak ada halangan, saya dan sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insyaallah dalam waktu dekat, saya kembali ke Indonesia ke tanah air. Dan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta,” kata Rizieq.

Sementara, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman membenarkan bahwa Imam Besar FPI Imam Besar Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia. Ia menuturkan bahwa kepulangan akan segera diumumkan oleh Rizieq sendiri.

“Insya Allah beliau akan segera umumkan langsung hari dan tanggal kepulangannya,” kata Munarman, Selasa (27/10).

Munarman menuturkan tak ada persiapan khusus terkait kepulangan pentolan FPI tersebut. Pihak internal juga belum berencana melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepulangan Rizieq. “Persiapan biasa saja,” singkat dia.

Lebih lanjut Munarman tak menjelaskan detail alasan Rizieq pulang ke Tanah Air. Ia juga tak menjawab saat ditanya mengenai hubungan dengan Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang bergejolak di Indonesia.

Munarman hanya mengatakan bahwa Rizieq berhak pulang ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Beliau WNI yang berdasarkan konstitusi berhak pulang ke negaranya sendiri yang sangat beliau cintai,” tutup Munarman.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menuturkan bahwa Rizieq bakal pulang sekitar akhir bulan Oktober.

Namun ia tak menjelaskan pasti kapan Rizieq kembali dari Arab Saudi.

“Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan ini yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” kata Novel, Senin (26/10).

Namun, menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan bahwa Rizieq belum bisa keluar dari Arab Saudi. Sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi menunjukkan Rizieq belum bisa keluar dari Arab.

IG

Channel9.id – Jakarta. Kordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Kaki publik) Wahyudin Jali meminta kepada KPK menyelidi kasus-kasus APBD kabupaten Tuban, saat dipimpin oleh Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Dia menyampaikan, dalam APBD kabupaten Tuban ditemukan banyak kasus dugaan penyimpangan.

“Pada tahun 2005 – 2008 ditemukan 182 kasus, dan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.4 miliar. Dan pada tahun 2009 – 2011 ditemukan 139 kasus Dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.5.9 miliar,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin (26/10).

“Jadi, bila ditotal potensi kerugian negara dari tahun 2005 – 2011, adalah sebesar Rp.9.3 miliar dengan 321 kasus,” lanjutnya.

Di samping itu, saat menjabat sebagai Bupati, Haeny Relawati Rini Widyastuti selalu dinilai publik bukan hanya sebagai simbol kekuasaan di Bumi Ronggolawe itu, tapi juga simbol kekayaan.

“Dinilai sebagai Simbol kekuasaan karena dua kali berturut-turut menjadi orang nomor satu di kabupaten Tuban. Sedangkan dicap sebagai simbol kekayaan lantaran, saat diumumkan harta kekayaan oleh KPU pada tahun 2011 sebesar Rp 62,3 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004-2020.

Kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, Firli menjabarkan sejumlah provinsi lainnya yang terdapat kasus korupsi, yakni Jawa Barat 101 kasus, NTB sebanyak 12 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatra Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatra Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatra Barat sebanyak 3 kasus.

Selanjutnya, menurut Ketua KPK, Firli, Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Untuk itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran Pilkada serentak, termasuk di NTB.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/2020).

(HY)