Connect with us

Nasional

Kontroversi TWK KPK, Setara Institute: Pernyataan Jokowi Bersayap

Published

on

Channel.id-Jakarta. Kontroversi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) belum berakhir. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait permasalahan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itupun bersayap dan tidak tegas.

Hal itu disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi dalam pernyataan tertulis yang diterima Channel9, pada Jumat (21/05).

“Pernyataan Jokowi yang bersayap dan tidak tegas menggambarkan keraguan sikapnya terkait politik hukum pemberantasan korupsi,”ujar Hendardi.

Baca juga: Jokowi: Hasil TWK Tidak Serta Merta Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK 

Sementara itu, menurut Hendardi, bagi 75 pegawai KPK penyataan Jokowi itu merupakan ‘pembelaan’ nyata atas mosi yang disampaikannya di ruang publik terkait dengan protes hasil TWK.

“Sementara bagi pimpinan KPK, pernyataan Jokowi bisa jadi ditafsir sebagai bentuk teguran dan inkonsistensi Jokowi dalam menjalankan amanat UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,”jelasnya.

Hendardi menuturkna, publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK, dimana Jokowi dengan 50% kewenangan yang dimilikinya Jokowi telah menyetujui revisi.

Selain itu, lanjutnya, publik juga bisa mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin Jokowi menyetujui hak inisiatif DPR yang mengusulkan revisi UU KPK. Namun, setelah produk hukum itu selesai dan dijalankan oleh pimpinan KPK, Hendardi menilai Jokowi seolah cuci tangan.

Pimpinan KPK hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara menjadi ASN. Oleh karena itu wajar jika oleh sebagian kalangan Jokowi dianggap basa basi.

Lebih lanjut Hendardi menilai, alih status 75 pegawai KPK sebenarnya secara normatif bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang tersedia dari mulai menggugat produk-produk administrasi negara yang dikeluarkan KPK maupun melalui Ombudsman terkait dugaan maladministrasi, sebagaimana sudah dilakukan oleh 75 pegawai KPK.

“Akan tetapi amplifikasi di ruang publik menjadikan isu ini bergeser menjadi narasi mematikan KPK, padahal masih terdapat lebih dari seribu insan KPK lain di dalam institusi ini,”tegasnya.

Hendardi menilai, pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting, juga bisa dianggap mengabaikan fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang sudah banyak bersarang di tubuh institusi-institusi negara.

Hendardi pun memberi masukan untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi di KPK.

“Pertama, Jokowi konsisten mendukung penegakan UU 19/2019 yang disetujuinya pada 2019 silam dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body; atau bisa mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK,”paparnya.

Kedua, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan.

“Ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia,”tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sejumlah penghargaan tersebut meliputi Top 15 Kelompok Khusus, Top 15 Kelompok Replikasi, dan Top 99.

Baca juga: Perkuat Kerja Sama, BPP Kemendagri dan KemenPANRB Bangun Inovasi Penanganan Covid-19 

Berikut adalah daftar inovasi dan pemrakarsanya yang meraih pengharagan tersebut:

Peraih Top 15 Kelompok Khusus:
1. Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi ‘KUWALAT SILA KIA’
2. Dukcapil Prov Kaltara dengan produk inovasi ‘SIPELANDUK KILAT’

Peraih Top 15 Kelompok Replikasi:
1. Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi ‘SI BULAN’
2. Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi ‘e-OPEN’.
3. Dukcapil Kab Kotawaringin Barat dengan produk inovasi ‘SIDA KAM KOBAR’.
4. Dukcapil Kab Banjar dengan produk inovasi ‘JEMPOL PELANDUK’.

Top 99
1) Dukcapil Kab Karanganyar dengan produk inovasi, ‘PAK TUJI’.
2. Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, ‘AKU WARAS’.
3. Dukcapil Kota Pasuruan denga produk inovasi, ‘PASTI DAKU KAWIN’.
4. Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama ‘D’SIGN’ (Digital Signature Dukcapil).

Dengan rincian tersebut, maka ada 10 produk inovasi Dukcapil yang meraih penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari KemenPAN-RB.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengaku pihaknya bangga atas penghargaan yang diterima dan telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Mohon doa dan dukungan Bapak Menteri dan Bapak/Ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5,” kata Zudan, Minggu (20/06).

Menurutnya, capaian ini menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayan masyarakat di Dukcapil. “Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa ruh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi,”ujarnya.

“Bagi Dukcapil yang menerima penghargaan kali ini, saya ingatkan untuk tak mudah berpuas diri, harus terus berinovasi dan membaca dengan baik laju teknologi. Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yg lebih baik,” tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Bahtiar Ingin MIPI Jadi ‘Think Thank’ Bidang Ilmu Pemerintahan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Paradigma Pelayanan Publik’, Sabtu 19 Juni 2021.

Dalam sambutannya, Ketua MIPI Bahtiar menyampaikan, kegiatan ini diadakan untuk mengisi kekosongan diskusi-diskusi ilmiah mengenai persoalan pemerintahan saat ini.

“Setelah melihat fakta di lapangan, ruang publik kosong dan sangat minim dengan diskusi-diskusi ilmiah bersifat substantif yang menyentuh persoalan-persoalan di pemerintahan saat ini. Makanya saya berinisiatif mengambil peluang dengan menggelar webinar ilmiah secara rutin setiap minggunya,” kata Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menyampaikan, ingin menjadikan MIPI sebagai lembaga ‘Think Thank’ dalam ilmu pemerintahan. Dia berharap, MIPI bisa memberikan wawasan dan kontribusi dalam kemajuan pemerintahan.

Webinar ini menghadirkan Wakil Sekjen PP MIPI Periode 2016-2021 James R Pualilin sebagai narasumber. James menyampaikan persoalan-persoalan birokrasi yang harus diperbaiki supaya birokrasi mampu bekerja sesuai tuntutan zaman.

James menyampaikan, struktur birokrasi mempengaruhi kualitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publuk. Struktur yang terlalu besar dan gemuk cenderung bekerja lamban.

Baca juga: Wasekjen MIPI: Mindset Birokrasi Pemerintah Harus Diubah, Jadi Melayani

“Mekanisme koordinasinya agak susah dan mensinergikan masing-masing unit akan sulit karena tidak bisa menemukan titik temu,” ujar James.

Persoalan birokrasi lain adalah masalah skill. Menurut James, selama ini penunjukan pegawai untuk mengerjakan tugas tertentu dilihat dari jabatanya, bukan skillnya. Padahal, di era ini, dibutuhkan birokrasi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai kebutuhan.

“Hari ini yang kita butuh birokrasi yang tidak terjebak dalam struktur jabatan. Yang kita butuhkan memiliki kemampuan keahlian dan kompetensi berdasarkan kebutuhan. Sayangnya, kita banyak memasukkan orang dari kepangkatan tapi tidak punya skill,” kata James.

“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” lanjutnya.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan.

“Karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk mengontrol cara kerja pemerintahan,” ucap James.

HY

Continue Reading

Nasional

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Published

on

By

Delapan Kasus Varian Delta Terdeteksi di Jawa Timur

Channel9.id-Surabaya. Beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa ada tiga pasien yang terinfeksi virus corona varian Delta di wilayah Jawa Timur.

Namun seiring berjalannya waktu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur kembali menemukan lima tambahan kasus infeksi virus corona varian B.1.617.2 atau varian Delta. Sehingga saat ini total ada delapan kasus infeksi virus corona varian Delta yang ditemukan di wilayah Jawa Timur.

“Lima kasus yang terbaru, sebelumnya tiga kasus. Sehingga sampai sekarang ada delapan kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana, ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Baca juga: Penanganan Covid, Kapolri Tegaskan Bangkalan Harus Maksimalkan 3T dan 5M

Herlin menjelaskan bahwa dari delapan pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 varian Delta, empat orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, tiga orang dirawat di rumah sakit swasta, dan satu orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro.

“Mereka di antaranya merupakan orang yang terjaring dari penyekatan di Jembatan Suramadu, tapi juga ada yang telah dirawat di rumah sakit,” kata dia.

Pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi penularan virus corona varian baru dilakukan pada pasien Covid-19 dengan nilai Ct di bawah 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Apabila Ct Value-nya di bawah 25, maka kami antisipasi untuk dilakukan (analisis) genome sequencing (pengurutan genom),” katanya.

Herlin mengimbau masyarakat mewaspadai penularan virus corona varian Delta, yang bisa menular dengan cepat. “Kita semua harus lebih ekstra hati-hati menghadapi varian dari India ini,” kata Herlin.

Continue Reading

HOT TOPIC