Connect with us

Hukum

KPK Bakal Periksa Eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Terkait Suap

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Mantan Bupati Purwakarta itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Dedi Mulyadi [anggota DPR RI],” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ali belum mau menyampaikan materi yang hendak didalami melalui pemeriksaan ini. Selama proses penanganan perkara, KPK juga belum pernah menyampaikan keterlibatan Dedi.

Baca juga: Kasus Suap, Dua Politisi Jabar Ditahan KPK 

KPK sebelumnya sudah mendalami perihal kasus dugaan suap ini melalui pemeriksaan terhadap kolega Ade Barkah di DPRD Jawa Barat. Pada Selasa, 27 April, KPK memanggil empat anggota DPRD Jawa Barat, yakni Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, dan Lina Ruslinawati.

Ade Barkah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar Rp750 juta terkait pekerjaan proyek infrastruktur.

Uang itu berasal dari pengusaha bernama Carsa ES yang mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar.

Selain itu, komisi antirasuah juga menetapkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, sebagai tersangka dalam kasus ini. Siti diduga menerima suap Rp1,050 miliar dari Carsa.

“Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut [proyek jalan], ABS [Ade Barkah Surahman] dan STA [Siti Aisyah Tuti Handayani] beberapa kali menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis, 15 April.

Atas perbuatannya itu, Ade Barkah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Jumhur Hidayat: Saya Tidak Berbohong, Hanya Komentari Berita

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang perkara pidana dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait Omnibus Law dengan terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Moh Jumhur Hidayat di PN Jaksel pada Kamis 16 September 2021.

Agenda sidang kali ini yakni pembacaan keterangan terdakwa. Agenda ini sempat tertunda beberapa kali karena yang bersangkutan harus menjalani operasi bedah kantung empedu dan liver di RSPAD beberapa waktu lalu.

Di hadapan majelis hakim, Jumhur menegaskan bahwa cuitannya bukan berita bohong. Dia menyatakan, cuitannya untuk mengomentari berita dan menganalisisnya.

“Saya tidak berbohong, karena saya hanya mengomentari berita, yang tidak berbeda dengan fakta. Saya analisis berita, meskipun itu pendek,” kata Jumhur, Kamis 16 September 2021.

Jumhur juga menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi dengan menuliskan cuitan itu. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan para pembuat onar dalam aksi menentang UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun lalu.

Baca juga: Jalani Sidang Lagi Kamis, Jumhur: Mudah-mudahan Lebih Terang

“Saya tidak punya koneksi dengan mereka,” katanya.

Bahkan, Jumhur kala itu tidak mengetahui situasi kerusuhan tersebut. Dia mengaku sedang dirawat di rumah sakit untuk operasi kantong empedu.

Jumhur menyatakan, maksud cuitan itu murni untuk mengkritik pemerintah bukan karena membenci pemerintah.

Dalam konteks itu, Jumhur merasa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perumusan draf UU Omnibus Law sebelum disahkan DPR.

“Civil society merasa tidak diajak. Jadi ini mungkin kalau kira-kira suasana kebatinan saya membuat narasi di Twitter selemah-lemahnya perjuangan lah,” katanya.

Pada Kamis 23 September 2021 mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Jumhur pun berharap tuntutan padanya ringan.

Jumhur Hidayat selaku Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Aktivis buruh itu juga dituduh menyebarkan ujaran kebencian lewat cuitannya di media sosial Twitter, yang isinya mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020.

Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”.

Dalam cuitannya, Jumhur mengutip tautan (link) berita yang disiarkan oleh Kompas.com berjudul “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja”.

Akibat cuitan itu, Jumhur terancam dijerat oleh dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Lakukan OTT di Kalsel, Siapa Saja yang Diamankan?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melalukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang diamankan oleh penyidik lembaga antikorupsi.

“KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (16/9). Ali

memaparkan bahwa penangkapan dilakukan pada Rabu (15/9) sekitar pukul 8 malam.

Saat ini, tm KPK dan pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan permintaan keterangan. Menurut Ali, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Berhentikan 56 Pegawai, Termasuk Novel Baswedan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberhentikan 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes alih status kepegawaian per 30 September 2021. Dari 56 pegawai itu diantaranya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Pengambilan keputusan itu didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi antara Menkumham, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan 5 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 September 2021.

“Memberhentikan dengan hormat kepada orang 50 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat [TMS] per tanggap 30 September 2021,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu, 15 September 2021.

Baca juga: KPK Akui Tawari Novel CS Bekerja di BUMN

Sementara itu, sebanyak 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan, Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan namun tidak mengikutinya juga tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat pada saat yang sama yakni 30 September 2021.

Alexander menjelaskan, sebanyak 18 orang pegawai KPK akan diangkat dan dilantik menjadi ASN karena dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

Diketahui, KPK berkerjasama dengan BKN melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan  (TWK) pada 18 Maret hingga 9 April 2021 yang diikuti 1.351 pegawai KPK. Hasilnya, sebanyak 1.274 orang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, lalu 75 pegawai tidak memenuhi syarat, dan yang tidak hadir sebanyak 8 orang.

“Pegawai yang dinyatakan telah memenuhi syarat telah diangkat di sumpah dan dilantik menjadi ASN pada tanggal 1 Juni tahun 2021,” tandas Alexander.

Continue Reading

HOT TOPIC