Connect with us

Hukum

KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Edhy Prabowo untuk Penyewaan Apartemen

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami saksi Putri Elok selaku pihak swasta terkait penyewaan apartemen oleh tersangka Amiril Mukminin (AM) yang merupakan sekretaris pribadi eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang sudah berstatus tersangka.

“Putri Elok didalami pengetahuannya terkait adanya penyewaan unit apartemen oleh tersangka AM (Amiril Mukminin) atas perintah tersangka Edhy Prabowo,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (18/2).

Ali menyebut, dugaan sumber uang berasal dari korupsi izin ekspor benur/benih lobster tahun 2020.

“Adapun sumber uang untuk penyewaan apartement tersebut diduga berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP,” ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan bahwa Edhy memakai uang izin ekspor benih lobster untuk kebutuhan pribadinya. Salah satu yang diungkap KPK, untuk membeli beberapa unit mobil. Kemudian, adanya penyewaan apartemen untuk sejumlah pihak.

Baca juga: Edhy Prabowo Akui Sewakan Apartemen untuk Debby dan Putri Sejak 2010

Adapula, uang suap itu juga digunakan Edhy untuk pembelian minuman beralkohol jenis Wine. Kemudian, memakai uang suap lobster untuk membeli sejumlah bidang tanah.

KPK pun kini tengah membuka peluang Edhy Prabowo akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain, kasus suap yang kini telah menjerat Edhy.

Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.

Edhy bersama istrinya Iis Rosita Dewi ditangkap tim satgas KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Operasi tangkap tangan itu dilakukan KPK seusai Edhy dan istrinya melakukan kunjungan dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.

Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 17 orang. Namun, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik antirasuah dan pimpinan hanya tujuh orang yang ditetapkan tersangka termasuk Edhy.

Sementara istrinya, Iis Rosita Dewi lolos dari jeratan KPK. Iis kembali dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan intensif di KPK.

Edhy menjadi tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka adalah stafsus Menteri KKP, Safri; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito. Kemudian, dua staf pribadi menteri KP Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Balai Karantina Pertanian Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal

Published

on

By

Karantina Pertanian Surabaya Gagalkan Penyelundupan Ratusan Satwa Ilegal

Channel9.id-Sidoarjo. Balai Karantina Pertanian Surabaya menggagalkan pemasukan 633 burung dan kura-kura tanpa dokumen resmi yang dikirim dari Makassar. Peyergapan tersebut berkerja sama dengan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penanggung jawab Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak, Tetty Maria mengatakan, penggagalan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penyelundupan hewan tanpa dokumen. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk. Pemeriksaan dilakukan pejabat karantina dan petugas kepolisian.

“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan di belakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah tiga buah truk, ” kata Tetty Maria, Selasa (2/3/21).

Baca juga : Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Kepala Karantina Pertanian Surabaya Mussyafak Fauzi mengatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi, serta 285 ekor kura-kura.

Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan burung ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.

“Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” kata Musyaffak Fauzi.

Karena itu Musyaffak mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.

Berdasarkan data otomasi perkarantinaan IQfast, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari-Februari 2021 sebanyak sembilan kali dan 1 kali pelimpahan dari Polairud.

Continue Reading

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hukum

Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

“Iya laporannya saat ini sedang diproses oleh penyidik,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/3). Namun, Yusri masih enggan berbicara banyak terkait pelaporan tersebut.

“Kita baru lihat LP (laporan polisi) nya saja. Sementara benar atau tidaknya dugaan kekerasan tersebut. Makanya kami dalami dulu,” ujar Yusri.

Laporan polisi diterima dengan nomor polisi LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ. Pelapor adalah RL sementara terlapor Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Pelapor mengancam terlapor dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC