Connect with us

Hukum

KPK: Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Bisa Dijerat Hukuman Mati

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Dua mantan menteri yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelauatan dan Perikanan Edhy Prabowo terancam dijerat hukuman mati. Keduanya pun bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan alat bukti yang mencukupi.

Hal tersebut dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Rabu (17/2).

“Pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU,” ujarnya.

Menurut Ali, hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut Juliari dan Edhy layak dituntut hukuman pidana mati. Ia menyebut kemungkinan pidana mati tersebut bisa diterapkan tim penyidik kepada keduanya.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya. Benar, secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan,” kata Ali.

Baca juga: Diduga Korupsi 17 Miliar, Juliari Batubara Terancam Hukuman Mati 

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.’

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.’

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, ‘Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi’.

Ali mengatakan, dalam menuntut terdakwa kasus korupsi dengan pidana mati, tim penuntut umum harus bisa membuktikan seluruh unsur yang ada dalam Pasal 2 UU Tipikor tersebut.

“Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi,” ucapnya.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, untuk saat ini pihak lembaga antirasuah masih fokus menangani Juliari dan Edhy Prabowo dengan pasal penerima suap, yakni Pasal 12 UU Tipikor. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara seumur hidup.

“Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan. Kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat,” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Hal ini disampaikan Eddy Hiariej, sapaan Edward Omar Hiariej saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ‘Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi’ yang ditayangkan secara daring di akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa, 16 Februari 2021.

“Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” kata Omar dalam acara tersebut.

Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster. Sementara Juliari tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Menurut Eddy Hiariej, kedua mantan Menteri itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan mereka sebagai menteri.

“Jadi dua yang memberatkan itu, dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor,” kata Eddy.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Ditetapkan Tersangka KPK, Nurdin Abdullah: Saya Ikhlas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Dia diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Tak hanya Nurdin, KPK juga menetapkan tersangka terhadap Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Baca juga: Kronologi KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Edy Rahmat. Kendati demikian, ia akan mengikuti proses hukum tersebut.

“Saya ikhlas menjalani proses hukum. Tidak tahu apa-apa kita, ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya,” kata Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Minggu dinihari (28/2).

Nurdin menegaskan dirinya tidak mengetahui sedikit pun persoalan tersebut. Untuk menguatkan itu, dia pun bersumpah atas nama Tuhan. “Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, Demi Allah,” kata dia.

“Ya saya mohon maaf,” sambung Nurdin.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengungkapkan, Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar.

“AS (Agung) pada 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin) melalui ER (Edy),” ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Minggu (28/2) dini hari.

Sementara gratifikasi sejumlah Rp 3,4 miliar diterima Nurdin dari beberapa kontraktor. Namun KPK tak menyebutkan siapa kontraktor pemberi gratifikasi kepada Nurdin.

“Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, yakni pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp 200 juta, pertengahan Februari 2021, NA melalui SB (ajudan) menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2,2 miliar,” kata Firli.

Firli menjelaskan, Agung telah lama kenal baik dengan Nurdin yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Terlebih, Agung sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel.

Menurut Firli, sejak Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah untuk bisa memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

“Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh Agung Sucipto,” kata Firli.

Firli menyebut, pada Februari 2021, ketika Nurdin Abdullah sedang berada di Bulukumba bertemu dengan Edy Rahmat dan juga Agung yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira. Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan pada Edy Rahmat bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali di kerjakan oleh Agung.

Kemudian Nurdin memberikan persetujuan dan memerintahkan Edy untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD 2022,” kata Firli.

Kemudian, pada akhir Februari 2021, ketika Edy bertemu dengan Nurdin disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu Nurdin mengatakan yang penting operasional kegiatan tetap bisa di bantu oleh Agung.

“Agung selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada NA melalui ER,” kata Firli.

Usai Edy menerima suap dari Agung, terjadilah operasi tangkap tangan. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper yang berada di rumah dinas Edy.

Sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teoris di Jatim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 12 terduga teroris disejumlah di wilayah Jawa Timur, Jumat (26/2). Meski begitu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono masih belum merinci kelompok teroris jaringan mana yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror tersebut.

“Dalam operasi penangkapan di Jawa Timur, tim Densus 88 menangkap 12 orang terduga teroris,” ujar Argo, Sabtu (27/2).

Menurut Argo, saat ini tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan pendalaman lebih lanjut di lapangan. Ia berjanji jika nanti sudah lengkap akan dirilis secara resmi.

Sebelumnya, Densus 88 diketahui menangkap seorang terduga teroris berisinial AIH di sebuah rumah, Jalan Medokan Sawah No. 121, Rungkut, Surabaya. Densus 88 menyita sejumlah barang bukti, seperti panah, samurai, dan alat-alat bela diri.

Keduabelas terduga teroris itu berinisial UBS alias F, TS, AS, AIH alias AP, BR, RBM, Y, F, ME, AYR, RAS, dan MI. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda-beda dalam jaringan terorisme.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Segel Kamar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan sejumlah orang di Kota Makassar pada Sabtu dinihari (27/2).

Usai melakukan penangkapan, Petugas KPK menyegel sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel. KPK juga menyegel kamar di lantai 2 rumah pribadi Nurdin Abdullah di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar.

Nurdin Abdullah saat ini sudah tiba Gedung Merah Putih KPK. Untuk menjalani pemeriksaan. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status Nurdin Abdullah.

Mengutip dari KabarMakassar.com, suasana rumah pribadi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Kecamatan Tamalanrea tampak lengang.

Hanya ada tiga petugas Satuan Kepolisian Pamong Praja yang melakukan penjagaan.

Dilansir KabarMakassar.com, rumah Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea ini didatangi sejumlah orang menggunakan sepeda motor. Kemudian beberapa saat mereka pergi.

Menurut salah satu personil Satpol-PP, sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dan menyegel kamar pribadi Nurdin Abdullah yang terletak di lantai 2.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC