Connect with us

Hukum

KPK Minta MA Memperhatikan Fenomena PK Para Koruptor

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memperhatikan dan membaca adanya fenomena PK yang kerap dimohonkan oleh para terpidana korupsi.

Hal tersebut tak lepas banyaknya koruptor yang melayangkan PK guna mendapatkan diskon masa tahanan.

“Kendati, KPK mengaku menghormati setiap putusan majelis hakim baik ditingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK. PK memang merupakan hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (6/1).

Baca juga: KPK Periksa Saksi Kasus Suap Wali Kota Cimahi Non Aktif

Ali mengaku mengkhawatirkan jika fenomena ini tetap berlanjut maka tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun. Masalah tersebut berdampak pada upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan sehingga tidak membuahkan hasil maksimal.

“Oleh karena itu jika memang banyak koreksi terhadap putusan perkara tipikor sebelumnya maka kami memandang bahwa soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim tipikor di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA,” katanya.

Diketahui, KPK akan menghadapi peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi, Zumi Zola. Lembaga antirasuah itu mengaku sudah mempersiapkan dan akan segera menyerahkan kontra memori PK dari terpidana kasus suap dan gratifikasi tersebut.

“KPK tentu siap menghadapi Permohonan PK yang diajukan oleh pihak terpidana tersebut,” kata Ali.

Dia mengatakan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA. Hal itu akan diserahkan melalui Majelis hakim PK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.

Sidang PK perdana Zumi Zola digelar pada Rabu (6/1). Sidang akan dilanjutkan pada (22/1) nanti dengan acara bukti dari pemohon dan dilanjutkan penyampaian pendapat jaksa.

Zumi Zola merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi yang telah divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta. Dia dinyatakan menerima uang gratifikasi sekitar Rp 37,47 miliar ditambah 173.300 dollar AS dan 100 ribu dollar Singapura serta satu unit Toyota Alphard dari rekanan atau pengusaha.

Mantan gubernur Jambi itu dinyatakan memberikan suap Rp 16,34 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Jatim Tangkap Penyebar Hoax Kasdim Gresik Meninggal Usai Vaksin

Published

on

By

Channel9.id-Gresik. Tim Cyber Satreskrim Polres Gresik akhirnya berhasil menangkap pelaku pembuat sekaligus penyebar kabar hoaks Kasdim 0817 Gresik meninggal dunia usai divaksinasi.

Hal itu disampaikan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi saat menggelar jumpa pers di Mapolres Gresik Rabu 20 Januari 2021. Menurutnya, pelaku berhasil ditangkap usai tim cyber Polres Gresik dan Polda Jatim melakukan patroli.Tersangka ialah Try Setyo (44) warga Kabupaten Gresik.

“Pelaku diduga telah membuat sekaligus menyebarkan konten bohong via Whatsapp group terkait kematian Kasdim 0817 Gresik, Mayor Sugeng Riyadi usai melakukan vaksinasi di rumah sakit Ibnu Sina, Gresik,” ungkapnya.

Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan hp yang digunakan pelaku.

“Untuk motifnya sampai saat ini masih didalami oleh tim penyidik,” imbuh Wakapolda.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Tak lupa, pihaknya terus mengajak masyarakat agar mau divaksin sebagai upaya menghentikan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Continue Reading

Hukum

Warga Surabaya Digegerkan Penemuan Granat Aktif dan 3 Peluru Tajam

Published

on

By

Warga Jalan Pakis Surabaya Digegerkan Oleh Penemuan Granat Aktif dan 3 Peluru Tajam

Channel9.id-Surabaya. Warga di jalan Pakis Surabaya digegerkan oleh penemuan granat dan peluru yang diduga masih aktif oleh petugas Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya saat membersihkan saluran air di Jalan Pakis, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan Surabaya, Rabu (20/1/21).

Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setyawan membenarkan adanya penemuan granat beserta peluru tersebut.

“Untuk sementara jalur Pasar Pakis arah Pakis Gunung ditutup. Ada penemuan granat dan peluru di tanah yang sedang dikeruk,” jelas AKP Wisnu Setyawan Kuncoro Kapolsek Sawahan.

Bahkan guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, petugas melakukan lokalisir wilayah penemuan granat. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika granat dan peluru tersebut masih aktif.
Mengetahui granat masih aktif, para petugas kebersihan lantas menjauh dari lokasi karena takut meledak.

AKP Wisnu menjelaskan sekarang petugas sedang sterilisasi lokasi dan sedang menunggu Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Gegana Polda Jatim.

Petugas masih mencoba mengamankan lokasi supaya masyarakat yang melihat ke lokasi tak mendekati daerah atau zona berbahaya ini. Sebab jika ada yang mendekat dan bahan peledak ini ada pemicu ledakan maka akan membahayakan warga.

Kini granat dan peluru tersebut sudah diamankan petugas dan dibawa ke Mako Brimob Polda Jatim untuk diamankan.

Continue Reading

Hukum

KPK Cecar Keluarga Mengenai Keberadaan Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mencecar saudara Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, mengenai keberadaan Harun Masiku pada Selasa (19/1). KPK berupaya mendalami mengenai dugaan adanya komunikasi Daniel dan keberadaan mantan calon legislatif PDIP tersebut.

“Didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya jalinan komunikasi saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan HAR,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (20/1).

Baca juga: Polisi Dalami Informasi Harun Masiku Meninggal 

Harun merupakan tersangka penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. KPK menduga Harun menyuap Wahyu supaya dipilih menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Akan tetapi saat operasi tangkap tangan, penyidik gagal menangkap Harun. Hingga sekarang Harun masih buron.

Ali mengatakan dari 2017 hingga 2020, KPK memiliki 10 orang yang berstatus buron. Tiga orang tersangka sudah ditangkap, di antaranya mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ali mengatakan KPK masih memiliki 7 orang tersangka buronan, salah satunya ialah Harun Masiku. Dia mengatakan KPK terus mencari para buronan itu. Menurut Ali, KPK telah berkoordinasi dengan polisi untuk mencari para DPO. Dia juga meminta masyarakat untuk menghubungi call center KPK di 198 bila melihat para buronan.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC