Connect with us

Nasional

Lagi, Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Salah seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam mengundurkan diri dari lembaga antirasuah tersebut. Dia mengaku merasakan perbedaan di tubuh lembaga yang didirikan pada 2003 lalu, setelah adanya revisi UU KPK.

“Jadi 2019 akhir, kami juga sudah merenung sama-sama dengan teman-teman, kemudian kami berikhtiar setahun berjalan. Ternyata saya kira ini bukan tempat saya,” kata Nanang Farid Syam di Jakarta, Ahad (15/11).

Secara pribadi Nanang merupakan salah satu pegawai KPK yang mempersoalkan perubahan UU KPK. Dia mengaku, revisi UU tersebut memberikan dampak secara pribadi. Dia merasa bahwa revisi UU KPK membuat kondisi internal lembaga tidak bertemu dengan ekspektasi yang dia miliki.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sindir Pegawai KPK yang Mundur

“Artinya kalau dari sisi itu publik pasti tahulah apa yang terjadi. Saya merasa apa yang saya jalani sudah cukup, mungkin saya membutuhkan rel baru untuk berlari lagi,” lanjutnya.

Nanang Farid Syam merupakan pegawai KPK di Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Dia mengungkapkan bahwa sudah ada empat pegawai yang mengundurkan diri terlebih dahulu di PJKAKI KPK.

Nanang  mengungkapkan, revisi UU KPK membuat beberapa pegawai dalam kondisi yang tidak nyaman. Lanjutnya, revisi UU itu juga bertentangan dengan ekspektasi masyarakat, dengan apa yang menjadi ruh KPK untuk memberantas korupsi.

Nanang mengakui bahwa dalam setahun ini nyaris tidak ada aktivitas signifikan yang dilakukan KPK. Kondisi itu ditambah buruk dengan pandemi Covid-19 sehingga para pegawai berada dalam kondisi kebingungan untuk melakukan pekerjaan mereka.

“Sekarang kan webinar-webinar saja kan. Intinya orang bekerja dalam suasana yang penuh ketidakpastian, ya pasti tidak nyaman,” katanya.

Kendati sudah mengajukan pengunduran diri setelah 15 tahun bekerja di KPK, Nanang berharap langkah tersebut tidak diikuti oleh pegawai lainnya. Nanang  meminta rekan-rekan KPK untuk tetap berikhtiar sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan tetap mempertahankan integritas terhadap lembaga.

“Karena saya yakin yang membedakan temen-temen KPK dengan kapasitas mereka ya integritas. Jadi, modal pegawai KPK ya integritas. Saya berharap mereka yang masih bertahan,” katanya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi perihal kemunduran salah satu pegawai mereka. Dia mengatakan, KPK sebenarnya berharap Nanang Farid tetap tidak mengundurkan diri dan terus bekerja bersama para pegawai lainnya. “Informasi yang kami terima karena akan membuka usaha mandiri,” kata Ali Fikri.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa KPK tetap menghargai keputusan yang telah diambil Nanang. Dia melanjutkan, KPK mendorong para alumni tetap memegang nilai integritas dan menularkan sikap anti korupsinya dimanapun mereka berada.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 5.534, Jangan Lupa Terapkan Prokes

Published

on

By

Channel9.di-Jakarta. Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 5.534 orang pada hari ini, Rabu (25/11). Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid-19 mencapai 511.836 orang.

Penambahan kasus ini memecah rekor harian yang sebelumnya terbanyak 5.444 pada 13 November 2020.

Awal pekan ini kasus positif covid-19 telah menembus 5 ribu kasus sejak pertama ditemukan pada 2 Maret 2020.

Pemerintah telah berupaya menekan laju penyebaran covid-19. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga meminta agar rencana libur dan cuti bersama akhir tahun pada perayaan Natal dan Tahun Baru dipangkas.

Rencana ini guna mengurangi potensi lonjakan kasus usai libur panjang. Berkaca dari libur panjang akhir Oktober lalu, kasus positif covid-19 kemudian melonjak.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes 

Penambahan kasus harian bahkan menyentuh rekor lebih dari 5 ribu kasus.

Hingga 22 November lalu, jumlah klaster covid-19 mencapai 1.600. Sejumlah klaster itu disebut baru muncul beberapa waktu terakhir.

Tim Satgas Covid-19 pun diklaim telah menerjunkan 5 ribu petugas pelacak kontak di 10 provinsi prioritas yakni Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara, sebanyak 429.807 orang dinyatakan sembuh dan 16.225 orang lainnya meninggal dunia. Data tersebut dihimpun dari Satgas Covid-19.

Sementara rencana penyuntikan vaksin baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Jadwal ini mundur dari sebelumnya pada November sampai Desember 2020.

Menurut keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), izin pakai vaksin covid-19 atau emergency use of authorization (EUA) dari Sinovac baru bisa dikeluarkan pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Ketua KI Pusat: Banyak BP yang Belum Melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh melaksanakannya. Padahal BP diwajibkan melaksanakan UU tersebut sejak 2010, hal tersebut tampak jelas dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin pada acara anugerah keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas Wapres RI, Rabu (25/11).

Baca juga: Kemendagri Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Bada Publik Kategori Informastif 

Gede menjelaskan bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya, nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, menuju Informatif 80-89,9, sedangkan cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif (40-59,9), dan tidak informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0.

“Besarnya presentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif masih memperihatinkan, maka harus digaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” jelas Gede.

Menurutnya, kondisi yang memperihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP dan Komisi Informasi. Ia juga menilai, masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” imbuh Gede.

Meski masih ada BP yang tidak informatif, sambungnya, tidak sedikit juga BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publiknya.

“Seperti peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

Gede mengaku prihatin lantaran ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori menuju informatif. Untuk itu, ucapnya, pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP informatif.

Continue Reading

Hot Topic

Pangdam Jaya Sebut Rizieq Shihab Bukan Musuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Panglima Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tegaskan pihaknya tidak pernah menganggap Rizieq Shihab atau Front Pembela Islam (FPI) sebagai musuh.

Menurut Dudung, yang harus diwaspadai adalah ajakan revolusi akhlak oleh Rizieq Shihab, karena bisa menyebabkan retaknya persatuan bangsa. Sehingga pihaknya harus bersikap tegas karena ancaman merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Tidak kepada individunya, tapi itu yang mengajak revolusi dan sebagainya itu yang kita hindarkan sehingga saya harus tegas bukan karena orangnya tetapi karena ajakan-ajakan yang sudah mempengaruhi retaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini,” ungkapnya dalam acara ‘Ngopi bareng Pangdam Jaya’ di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (25/11).

Baca juga: Pencopotan Baliho Rizieq, Pangdam Jaya: Itu Perintah Saya! 

Menurut Dudung, Rizieq sama seperti masyarakat lainnya. Mereka yang dianggap sebagai musuh, kata Dudung, adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh, atau menganggap Habib Rizieq juga sebagai musuh juga tidak ada, itu saudara-saudara kita, yang justru kita musuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya

Dudung sebelumnya mengatakan akan membubarkan FPI yang dipimpin Rizieq Shihab. FPI dinilai sudah merasa dirinya paling benar. Setibanya Rizieq Shihab ke Indonesia, ia langsung menyerukan revolusi akhlak kepada para jemaat dan pengikutnya.

“Kepulangan kali ini saudara, tidak lain, tidak bukan, saya menyerukan dan mengajak kepada semua umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Setuju?” kata Rizieq yang disambut pernyataan setuju oleh massa yang hadir.

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC