Connect with us

Ekbis

Pertalite Jadi Rp6.450, Premium Resmi Dihapus Januari 2021

Published

on

Channel9.id-Jakarta. PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Rp6.450 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter. Penurunan ini di tengah rencana penghapusan BBM jenis Premium pada 1 Januari 2020.

Konsumen dapat membeli Pertalite dengan harga Rp6.450 per liter, lebih rendah Rp1.200 dari harga normal Pertalite yaitu Rp7.650.

Penurunan harga Pertalite ini merupakan langkah Pertamina yang terus menggenjot Program Langit Biru (PLB). Setelah dilaksanakan di sejumlah kota wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) program tersebut hadir di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Baca juga: Untuk Gaet Investor, Ahok Buat Tim Khusus di Pertamina

Melalui PLB, Pertamina meluncurkan program Pertalite Harga Khusus Rp6.450 per liter. Adapun PLB berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot) serta taksi plat kuning.

Unit Manager Communication, Relation & CSR Marketing Operation Region III Eko Kristiawan mengatakan, selain kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Pertamina juga menyasar angkot dan taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik.

“Sehingga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan beralih ke bahan bakar berkualitas. Selain itu dengan harga khusus, kami mengajak pengendara ini mendapatkan customer experience, bahwa dengan BBM berkualitas mesin kendaraannya lebih awet dan bertenaga,” ujar Eko.

Untuk Jakarta Pusat, terdapat 11 SPBU yang melayani pertalite harga khusus ini mulai Minggu hari ini. Sedangkan di wilayah Kota Jakata Utara, terdapat 18 SPBU.

“Konsumen dapat mengenali SPBU yang melayani promo tersebut, melalui spanduk yang terpasang pada totem SPBU. SPBU tersebut siaga melayani masyarakat yang ingin menikmati BBM berkualitas dan lebih ramah lingkungan,” kata dia.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, meski menggelar promo, Pertamina tetap menyediakan Premium di wilayah DKI Jakarta, termasuk Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) angkat bicara mengenai rencana penghapusan BBM jenis Premium yang mulai diberlakukan 1 Januari 2021. Penghapusan BBM Premium ini dilontarkan oleh pejabat Kementerian LHK.

Pertamina memastikan tetap menjalankan penugasan Pemerintah untuk menyalurkan Premium, termasuk di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 serta Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018.

Pjs VP Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari menjelaskan sebagai badan usaha hilir yang mendapat penugasan dalam menyalurkan BBM, Pertamina tidak akan menghapuskan Premium. Sebab menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah.

“Pertamina tunduk pada regulasi yang ada. Yang dilakukan saat ini yakni mengedukasi konsumen untuk menggunakan BBM ramah lingkungan dan yang lebih berkualitas dalam meningkatkan performa kendaraan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2020).

Untuk tahap pertama, penghapusan BBM jenis premium akan dilakukan mulai dari Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Setelah itu, akan diikuti oleh kota-kota lainnya hingga ke seluruh Indonesia

“Senin malam yang lalu saya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina, beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali khususnya itu akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

DFW Indonesia Kepada LBP: Fokus Program di Pesisir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu,” kata Arif, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan,” tutur Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

“PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP.

“Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat,” tandas Arif.

IG

 

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Logam Mulia Antam Dibanderol Rp951.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun menjelang akhir pekan. Logam mulia Antam diperdagangkan Rp951.000 per gram atau turun Rp2.000 perdagangan kemarin, Kamis (26/11).

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali turun Rp3.000 menjadi Rp826.000 per gram.

Baca juga: Tak Bergerak, Emas Antam Dibanderol Rp953.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Jumat, 27 November 2020:

1 gram Rp 951.000

2 gram Rp 1.842.000

3 gram Rp 2.738.000

5 gram Rp 4.530.000

10 gram Rp 9.005.000

25 gram Rp 22.387.000

50 gram Rp 44.695.000

100 gram Rp 89.312.000

Continue Reading

Ekbis

KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Published

on

By

Chanel9.id-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat sementara ekspor benih lobster. Hal ini merupakan tindak lanjut atas penahanan Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara ekspor benih lobster ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 November ini diteken Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Resmi Ditahan, Edhy Prabowo Mundur Sebagai Menteri dan Waketum Gerindra 

“Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL (benih bening lobster) dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan,” demikian tulis beleid tersebut, Kamis (26/11).

Penerbitan Surat Edaran itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan.

Penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC