Connect with us

Politik

Legislator Anggap Wacana Presiden 3 Periode Hanya Buat Gaduh

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

Dia menilai sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya.

“Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga ‘cari panggung’ dan sensasi,” kata Guspardi dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

Gaus menilai pihak yang terus mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi. Wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

“Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945, dan menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional,” katanya lagi.

Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Guspardi mengaku tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut.

Gaus menegaskan kembali, gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945. Menurut dia, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

“Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden,” ujar politisi PAN itu.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021. Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Megawati Siap Melepas Jabatan Ketum PDIP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku siap jika tak lagi memimpin PDIP. Apabila para kader partai berlambang banteng itu sudah ikhlas tidak memerlukannya di pucuk pimpinan. Meskipun salah satu alasan kenapa masih dipercaya menjadi ketua umum karena ia bersemangat menjalankan tugas.

“Tapi kalau sudah melihat begitu anak-anak benar ikhlas enggak perlu saya, ya sayanya yo uwis,” ujar Megawati, Rabu, 5 Agustus 2021, dalam pidato pembukaan Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar secara daring.

Pengakuan tersebut, kata Mega, lantaran dirinya sudah lelah menjadi ketua umum.

“Coba tanya saja anak buah saya, opo kok ngangkat saya mulu. Saya sendiri apa dipikir tidak capek? Ya capek lah,” ujar Megawati.

Baca juga: Megawati Tegur Ganjar Pranowo, Ini Masalahnya 

Dalam kesempatan itu, Megawati pun mengenang ketika dirinya menjadi Presiden RI. Ia mengaku terbelenggu ketika menjadi presiden. Sebab, posisi tersebut mengharuskannya untuk dapat menata tutur kata dan pernyataannya.

“Saya rasa terbelenggu ketika jadi wapres, presiden, saya harus menata cara bicara saya,” ujar Megawati.

Hal tersebut diakuinya sulit dilakukan, karena Megawati menilai dirinya sebagai orang yang berbicara apa adanya. Khususnya di hadapan kader partai berlambang kepala banteng itu.

“Saya suka merasakan, ini kadang-kadang kok tujuannya katakan ke sana, kok saya mesti belok-belok supaya sepertinya perkataaan itu menjadi manis,” ujar Megawati.

Setelah tak lagi menjadi presiden, ia mengaku masih dipercaya untuk menjadi ketua umum partai. Saat menempati posisi tersebut, ia sering diminta untuk membagikan wawasannya mengenai masalah bencana alam maupun konflik.

“Saya ini orang yang senang guyon sama diri sendiri. Saya bilang sama diri saya sendiri, lama-lama kok saya jadi konsultan ya, konsultan yang namanya bencana ya,” ujar Megawati.

Terkait tema utama acara tersebut, Megawati meminta kepada seluruh kader untuk terus menerapkan pelatihan mitigasi bencana. Menurutnya, tindakan pascabencana merupakan hal yang tak bisa diabaikan, terutama bagi masyarakat Indonesia.

“Mohon maaf, dari bagian keamanan dan pertahanan Republik ini, kalau buat saya kan kurang sekali ada pelatihan. Ya TNI, ya Polri, ya Basarnas, ya BNPB,” ujar Megawati.

Presiden kelima RI itu pun heran dengan masih sedikitnya kegiatan pelatihan untuk penanganan bencana. Menurutnya, hal tersebut dapat disampaikan kepada DPR agar pelatihan serupa dapat hadir.

“Tolong kalian yang sebagai pemimpin, saya sangat perlu dalam persoalan bencana ini adalah pemimpin lapangan,” ujar Megawati.

Megawati juga mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo terkait hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bencana alam. Menurutnya, status darurat dan penanganannya tak hanya disematkan saat pandemi Covid-19.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Megawati Tegur Ganjar Pranowo, Ini Masalahnya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti mengenai fenomena banjir rob yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah.

Untuk itu, Mega meminta kadernya yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan perhatian serius mengenai daerah-daerah rawan bencana itu.

“Tadi sekilas saya lihat ada Pak Ganjar. Ini kalau masih mendengarkan saya. Nah ini itu kan dari awal kamu saya jadikan (gubernur) kamu kan sudah pernah saya omongi kan soal urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya,” ujar Megawati dalam peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu, 4 Juli 2021.

Baca juga: Sekjen PDIP: Megawati Ingin Monumen Kudatuli Segera Dibangun 

Presiden RI ke-5 ini mengaku berani menegur Ganjar Pranowo lantaran sebagai anak buahnya sendiri. Namun dia menolak menegur kepala daerah lain lantaran takut dianggap macam-macam.

“Saya kalau sama anak buah saya, wani aku (berani aku-Red). Tapi kalau sama yang lain, sorry, saya nanti dianggap apa,” katanya.

Megawati mengingatkan Ganjar potensi banjir rob di Semarang. Menurut Megawati pencegahan harus selalu dilakukan sebelum menyesal dikemudian hari.

“Tuh, gimana tuh Semarang. Karena saya bilang, mengko yen wes enek rob nangis melulu (nanti kalau sudah ada banjir rob nanti nangis-Red),” ungkapnya.

Megawati pun mengajak semua pemegang kewenangan bersama-sama mencari solusi mengenai fenomena banjir rob ini.

Jangan sampai nanti seperti ramalan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa DKI Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang.

“Kan berarti koneksitasnya harus kepada pusat. Itu yang tadi saya bilang, ini seluruh pemegang kewenangan di republik ini ayo mencari inisiatif supaya kita jangan dibilang, enak aja 10 tahun lagi kita akan tenggelam. Astagfirullah, aku sampai bingung lho,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Politik

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Data Jumlah Anak yang Kehilangan Ortu

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mendata anak-anak yang kehilangan orang tua atau yatim piatu akibat dampak pandemi Covid-19 agar diberi perlindungan dan bantuan.

“Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua mereka karena Covd-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan,” kata Puan, Rabu 4 Agustus 2021.

Menurut Puan, data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi Covid-19. Perlindungan mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak.

“Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, kata Puan, anak-anak yatim dan/atau piatu akibat Covid-19 harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka.

Upaya tersebut, menurut politikus PDI Perjuangan ini agar semangat hidup dan semangat belajar anak-anak kembali pulih pasca ditinggal orang tua.

“Serapan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 harus digunakan untuk program-program perlindungan untuk anak yatim dan/atau piatu akibat pandemi. Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar,” ujar Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani memberikan bantuan untuk seorang anak yang viral bernama Alviano Dafa Raharja (8), anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat Covid-19.

Bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Kabupaten Sragen yang bernasib sama diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC