Channel9.id-Surabaya. Kasus dugaan pelecehan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, yang dilakukan oleh pemilik sekolah tersebut berinisial JE dan sempat viral beberapa waktu lalu memasuki babak baru.

Setelah berjalan 67 hari sejak laporan awal, hari ini Polda Jatim melakukan gelar perkara kasus kekerasan tersebut. Gelar perkara dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Hasil gelar perkara ini nantinya akan menentukan nasib JE.

Pada gelar perkara ini polisi turut menghadirkan satu saksi korban yang didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak (PA).

Baca juga: Lecehkan Siswa, KPA Lapor Pemilik SMA SPI Batu ke Polda Jatim

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak sebagai pendamping pelapor menyatakan, dalam gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kombes. Pol. Totok Suharyanto, Direktur Reskrim Umum kali ini juga dihadiri Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Bidang Hukum, Bidang Profesi dan Pengamanan, Penyidik Madya, serta Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita.

Arist mengaku pihaknya telah lama menunggu pelaksanaan gelar perkara ini. Sebab dari hasil gelar perkara ini akan menentukan status JE sebagai saksi terlapor menjadi tersangka.

“Ini sudah kita tunggu 67 hari. Dan hari ini cukup berbahagia bagi Komnas PA dan pelapor akhirnya hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah terduga pelaku dari status saksi menjadi tersangka,” jelas Arist, Kamis (5/8/21).

Menurut Arist, ada dua sesi dalam gelar perkara ini. Pada sesi pertama saksi korban dan pelapor akan menyampaikan informasi tambahan kepada polisi. Sedangkan pada sesi kedua polisi akan menentukan status saksi terlapor.

“Gelar perkara cuma sekali, tapi ada dua sesi. Dan ini sangat menentukan. Harapan saya pada sesi kedua ini terduga pelaku ini statusnya sudah bisa ditingkatkan menjadi tersangka,” terang Arist.

“Tadi yang pertama yang menyampaikan adalah pelapor,” terang Arist. Pelapor menyampaikan informasi-informasi yang tersimpan dalam benak pelapor. Setelah itu saya diberikan kesempatan sebagai pendamping bersama dengan tim LPSK juga tim hukum dari LBH Surabaya,” imbuhnya.

Menurut Arist, selama ini pihak korban dan pelapor sudah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada polisi. Sehingga ia berharap dengan adanya status tersangka, polisi bisa langsung menahan terlapor.

“Ada testimoni dari pelapor, kemudian CCTV ada juga dokumen-dokumen lain, rekaman video lainnya. Lalu ada juga keterangan saksi di luar pelapor yang pernah merasakan tindakan oleh terduga pelaku. Cukup sekali. Lalu olah TKP dan visum juga sudah dilakukan,” kata Arist.

“Jadi dengan digelarnya kasus ini adanya harapan bahwa status terduga saksi terlapor bisa menjadi tersangka. Dan mungkin bisa segera ditahan dan segera diserahkan kepada jaksa. Supaya status tersangka itu tidak menghilangkan barang bukti yang sudah ada yang disampaikan pelapor,” tandas Arist.

Seperti diketahui, Komnas PA mendatangi Polda Jatim untuk mendampingi para terduga korban melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual, fisik, serta eksploitasi ekonomi oleh JE pendiri sekolah SPI Batu kepada belasan muridnya.

Channel9.id-Jakarta. Polisi menangkap artis Dinar Candy terkait aksi protesnya dengan cara mengenakan bikini di pinggir jalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menyebut, tindakan terhadap Dinar dilakukan didasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Ini yang perlu dipahami bahwa negara kita ini negara Pancasila, negara (dengan) norma-norma agama, norma-norma kesusilaan. Ini paling kental di negara ini. Ini yang menjadi dasar,” kata Yusri di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis, 5 Agustus 2021.

Yusri meyakini, masyarakat yang melihat unggahan video berbikini Dinar Candy bakal berpendapat bahwa itu merupakan perbuatan yang kurang beretika. “Teman-teman netizen yang membaca dan melihat, akan keluar satu pendapat-pendapat yang kurang etikanya,” kata dia.

Oleh karena itu lah, lanjut Yusri, Dinar diamankan dan kini diperiksa oleh aparat di Mapolres Jakarta Selatan. Ia akan dijerat menggunakan Undang-Undang (UU) Pornografi & UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Untuk sementara, lanjut Yusri, diketahui bahwa Dinar sendiri yang memerintahkan adiknya merekam aksi berbikini tersebut. Dinar pula lah yang mengunggah video itu di akun Instagram pribadinya.

Selain memeriksa Dinar, kata Yusri, penyelidik juga akan meminta keterangan adiknya beserta saksi lain. Barang bukti yang telah diamankan adalah dua ponsel milik Dinar.

Baca juga: Bareskrim Tangkat Pendiri Pasar Muamalah Depok

Ia memperkirakan, gelar perkara kasus ini akan dilakukan Kamis (5/8) sore. “Kalau memang nanti memenuhi unsur yang dipersangkakan dalam UU ITE dan Pornografi, ini akan naik ke tingkat penyidikan,” kata Yusri.

Namun, Yusri belum menyebutkan pasal yang mana dalam UU Pornografi dan ITE yang akan digunakan untuk menjerat Dinar. Sebab, pasal yang akan disangkakan masih dikaji oleh penyelidik dengan meminta masukan dari saksi ahli.

Aparat Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan Dinar saat dia hendak meninggalkan kediaman rekannya di kawasan Lebak Bulus pada Rabu sekitar pukul 21.30 WIB. Ia langsung dibawa ke Mapolres Jaksel.

Sebelumnya, aksi Dinar Candy menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video, tampak dia mengenakan bikini di pinggir Jalan Adiaksa Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (4/8) sore. Ia berbikini sembari menenteng sebuah papan bertuliskan, “Saya stres karena PPKM Diperpanjang”.

Video itu diunggah sendiri oleh Dinar Candy dalam akun Instagram pribadinya, @dinar_candy. Belakangan, dia menghapus video tersebut. Namun demikian, video itu sudah terlanjur tersebar di jagat maya dan mendapat sorotan publik dengan berbagai komentar.

IG

Channel9.id-Jakarta. LSM Pegiat Anti Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menjawab surat somasi dari pihak Moeldoko terkait temuan ICW tentang obat Ivermectin.

ICW mengklarifikasi sejumlah hal tentang temuan ICW berjudul `Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis`.

“Intinya kita sudah menjawab surat somasi dari rekan Otto Hasibuan, dan memberikan klarifikasi,” ujar pengacara ICW, Muhammad Isnur, Kamis, 5 Agustus 2021.

Isnur mengatakan pihak ICW langsung membalas surat somasi itu. Surat dikirim Selasa, 3 Agustus kemarin. “Kami jawab dalam waktu 24 Jam setelah kami terima surat dari rekan Otto,” kata Isnur.

Sebelumnya, pengacara Moeldoko, Otto Hasibuan, mengatakan surat somasi Moeldoko kepada ICW itu dikirim Senin, 2 Agustus, karena ada kendala administrasi sebelumnya.

“Benar, ada kendala administrasi soal pengiriman suratnya. Jadi kami akan kirim somasinya hari Senin, 2 Agustus,” ujarnya.

Baca juga: Otto Hasibuan Minta ICW Buktikan Tuduhannya kepada Moeldoko 

Moeldoko melalui Otto Hasibuan meminta ICW mencabut pernyataan terkait `promosi` Ivermectin sebagai `obat` Corona (COVID-19). Moeldoko juga memberi ICW kesempatan 1×24 jam untuk meminta maaf secara terbuka di media.

“Dengan ini, saya sebagai kuasa hukum daripada Bapak Moeldoko memberikan kesempatan supaya ini fair, supaya tidak dianggap Pak Moeldoko melakukan kekuasaan sewenang-wenang seakan antikritik, dengan ini saya meminta memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada Saudara Egi 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras,” ujar Otto dalam konferensi pers virtual, Kamis, 29 Juli lalu.

Jika ICW tidak meminta maaf atau mencabut pernyataan tentang temuan terkait tudingan promosi Ivermectin serta bisnis ekspor beras, Moeldoko akan melaporkan ICW ke polisi. Pernyataan ICW, kata Otto, telah memenuhi unsur pidana.

“Jadi, kalau 1×24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, Saudara Egi tidak membuktikan tuduhannya dan tidak mencabut ucapannya, dan tidak mencabut pernyataannya, dan tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami secara terbuka, maka dengan sangat menyesal tentunya kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib,” tegasnya.

“Kami sebagai kuasa hukum telah menganalisis kasus ini, saya dengan tim dan juga dengan tim LBH bantuan hukum HKTI juga telah bicara dan bentuk tim, kami berpendapat bahwa dari fakta yang disampaikan ICW, kami berpendapat sangat cukup bukti bahwa perbuatan yang dilakukan ini terhadap Pak Moeldoko memenuhi unsur-unsur pidana, memenuhi unsur Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU tersebut,” ujar Otto.

IG