Connect with us

Hot Topic

Lemkapi: Kinerja Polri Berantas Terorisme Sepanjang Tahun 2020 Sangat Baik

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyampaikan, kinerja Polri dalam memberantas jaringan terorisme di Indonesia tahun 2020 sangat baik.

Kinerja baik itu ditambah keberhasilan Polri menangkap Upik Lawanga dan panglima Jamaah Islamiyah (JI) Zulkarnaen. Edi menyampaikan, pelaku Bom Bali I itu sudah 18 tahun jadi buronan. Bahkan, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah memburu Zulkarnaen sejak berpangkat AKBP.

“Kita apresiasi kinerja Kapolri dan seluruh jajarannya yang sudah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik,” kata Edi dalam rilis akhir tahun Polri, Selasa 22 Desember 2020.

Menurutnya, selama 1 tahun lebih Idham menjabat Kapolri, banyak prestasi dan inovasi yang dilakukan seluruh jajaran Polri. Mulai dari pengamanan dan kegiatan kegiatan kemanusiaan saat Covid 19.

Baca juga : Lemkapi: Kerja Keras Polri Berantas Narkoba Diapresiasi Publik

Polri hadir sebagai pelayan, pelindung, pengayom, penegak hukum yang tegas dan juga sebagai penolong masyarakat. Selain itu, Polri juga berhasil mengungkap ribuan ton narkoba, menangkap 228 tersangka terorisme, hingga pengamanan Pilkada Serentak 2020 yang kondusif.

“Kami mencatat, kinerja Kapolri dan seluruh jajarannya berprestasi dengan nilai 8 lebih,” katanya.

Lemkapi juga sebelumnya sudah melakukan survei tahun 2020 terhadap kinerja Polri. Dari survei ditekahui jika tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri pada masa pandemi Covid-19 berada pada angka 82.9 persen.

“Hasil penelitian kami menyebutkan, pelayanan Polri terus semakin baik. Kehadiran polisi pada masa pandemi banyak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Namun, Edi menambahkan, walaupun sudah berkinerja baik, tentu saja masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki oleh Polri ke depannya, khususnya dalam pelayanan polisi di tengah masyarakat.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pendapatnya Dikutip Panji, Tamrin Tomagola Bilang Begini

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sosiolog UI Tamrin Tomagola angkat suara terkait pernyataan komika Pandji Pragiwaksono usai mengaku membandingkan FPI dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tamrin Tomagola sendiri sudah sempat angkat bicara soal namanya yang ikut diseret Pandji Pragiwaksono soal perbandingan antara Muhammadiyah dan NU dengan FPI.

Belum berkata banyak, Tamrin Tomagola mengaku klarifikasinya sudah dia berikan ke Gus Sahal. Kata dia, kini terserah Gus Sahal apakah hendak berbagi ke publik atau tidak.

Hal itu disampaikan Tamrin Tomagola lewat jejaring Twitter miliknya, @tamrintomagola pada Kamis (21/1/2021).

“Klarifikasi sudah saya berikan ke Bung @Sahal_AS. Terserah Bung @Sahal_AS mau berbagi di Twitter atau tidak,” tulisnya dikutip Jumat (22/01).

Baca juga: Sebut NU-Muhammadiyah Jauh dari Rakyat, Ferdinand: Panji Harus Banyak Baca 

Dalam kicauannya, Tamrin Tomagola mengaku cenderung menghindari perdebatan soal FPI karena satu dua alasan.

“Saya cenderung menghindari perdebatan tentang FPI di Medsos karena ada ‘conflict of interest’,” ujar Tamrin Tomagola.

“Bersikap 100% obyektif, bebas-nilai, itu satu perjuangan sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Panji mengatakan bahwa FPI jauh lebih dekat dengan masyarakat dan dibanding kedua ormas yang disebutnya elitis.

Pandji Pragiwaksono mengklaim hanya mengutip pernyataan Tamrin Tomagola, seorang sosiolog yang pernah berbincang-bincang dengannya.

“Mohon maaf, tapi belum ditonton ya sumber video yang dijadikan kutipan? Saya bilang bahwa itu ucapan sosiolog, Pak Tamrin Tomagola waktu saya interview beliau di Hard Rock FM Jakarta awal 2012,” tutur dia.

IG

Continue Reading

Hot Topic

DPR Minta Pemerintah Serius Pantau Implementasi PPKM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengevaluasi implementasi di lapangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saran evaluasi tersebut menyusul pengumuman perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah serius memantau implementasi PPKM. Masih tingginya kasus positif Covid-19 terutama di zona merah, menunjukan pemberlakuan PPKM perlu diperbaiki.

“Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM,” ujar Azis lewat keterangan tertulisnya, Jumat 22 Januari 2021.

Azis menambahkan, aparat kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan terus menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Azis.

Kemudian, pemerintah daerah perlu meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah,” katanya.

Diketahui, pemerintah mengumumkan PPKM di Jawa hingga Bali diperpanjang selama 14 hari ke depan, dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

PPKM ini melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

Dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.

“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” ucap Airlangga.

PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Awas, Pembuat dan Pengguna Tes PCR Palsu Diancam Pidana 4 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bagi pemalsu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 bakal dikenakan sanksi pidana. Wiku menyebut, hal ini sudah diatur dalam Pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP.

“Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun. Baik yang membuat ataupun menggunakannya,” tegasnya saat siaran pers yang dikutip pada Jumat (22/01).

Baca juga: Polisi Tangkap Pembuat Surat Keterangan Hasil Swab PCR Palsu 

Wiku menuturkan, untuk mencegah pemalsuan surat PCR pihak verifikator akan memperketat pemeriksaan hasil tes Covid-19 bagi para calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia ataupun pelaku perjalanan domestik. Mereka diwajibkan mengantongi hasil tes Covid-19 yang menyatakan status negatif atau tidak terpapar.

“Petugas verifikator surat tes PCR, tes antigen atapun tes antibodi di bandar udara, terminal ataupun pelabuhan, ini akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan dengan tujuan mencegah imported case,” ungkapnya.

Wiku meminta masyarakat untuk menggunakan hasil tes PCR resmi yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.

“Ini bertujuan untuk menekan penularan yang berpotensi disebarkan dari para pelaku perjalanan yang masuk ataupun keluar antar daerah di Indonesia,” ucapnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC