Connect with us

Hot Topic

Lewat RUU Minol, Penjual Miras Diancam Hingga Rp 1 Miliar

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) mencantumkam sanksi pidana berupa denda hingga Rp1 miliar bagi siapa pun yang menjual minuman beralkohol di Indonesia.

Ancaman hukuman itu juga berlaku bagi orang-orang yang memasukkan, menyimpan, serta mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Indonesia.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” bunyi pasal 19 RUU Larangan Minuman Beralkohol seperti dikutip dari draf yang diunggah perkumpulan ICJR, Kamis (12/11).

Baca juga: Baleg DPR Akan Bahas Harmonisasi UU Larangan Minuman Beralkohol

Sanksi juga diberikan kepada pihak yang memproduksi minuman beralkohol. Mereka diancam penjara 2-5 tahun atau denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Jika mengakibatkan kematian, hukuman ditambah 1/3.

Hukuman pidana juga disiapkan bagi konsumen. Orang yang mengonsumsi minuman beralkohol bisa dipenjara 3 bulan sampai 2 tahun atau denda Rp10 juta hingga Rp50 juta.

Sanksi pidana bagi konsumen bertambah jika mengganggu ketertiban umum dam mengancam kehidupan orang lain.

Hukuman penjara jadi 1-5 tahun atau denda Rp20 juta-Rp100 juta. Hukuman bertambah 1/3 jika berujung hilangnya nyawa seseorang.

Meski begitu, ada pengecualian larangan minuman beralkohol. Pengecualian tercantum dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.

(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. kepentingan adat;
  2. ritual keagamaan;
  3. wisatawan;
  4. farmasi; dan
  5. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tempat-tempat yang diizinkan meliputi toko bebas bea, hotel bintang 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, klub malam, serta toko khusus penjualan minuman beralkohol.

RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk Prolegnas DPR RI 2019-2024. RUU ini adalah usulan komisi. Salah satu pengusul dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut aturan ini amanat UUD 1945 dan ajaran agama.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Heboh Peringatan Joe Biden, Hasto: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beberapa waktu lalu memperingatkan potensi tenggelamnya Jakarta akibat perubahan iklim global. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, peringatan sama telah dilontarkan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sejak 2015.

“Kemarin ketika Joe Biden prediksi Jakarta akan tenggelam tiba-tiba semua ribut. Padahal dari kronologis, Ibu Mega sejak awal sudah ingatkan hal itu,” katanya Hasto Kristiyanto, saat launching SIstem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometerologi secara virtual dari Kantor Pusat Partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8).

Hasto menjelaskan, atas arahan Megawati, DPP PDIP sudah mengirim surat resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Isinya mengingatkan agar Jakarta bersiap-siap ketika ada bencana yang datang. Dan kita harus melakukan mitigasi karena kita berada di wilayah cincin api atau ring of fire Pasifik,”jelasnya.

Hasto mengingatkan, pada 2015, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP melaksanakan pelatihan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikenal juga sebagai Basarnas. Saat itu, Megawati meminta agar PDIP membangun batalion khusus yang siap turun ke wilayah bencana, dan bekerja tanpa memperhatikan latar belakang pilihan politik masyarakat terdampak.

Selain itu, Megawati sampai menyampaikan persetujuan pemindahan ibukota. Alasannya, karena Jakarta tak terlihat menyiapkan perencanaan dan persiapan mitigasi bangunan dan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Pada 2018, Megawati mengkhawatirkan wilayah DKI Jakarta yang tidak serta-merta  aman dari bencana. Apalagi letak Jakarta tak  jauh dari Selat Sunda, tempat Gunung Krakatau yang dikenal aktif. Jakarta juga punya  banyak gedung tinggi yang harus dipastikan memiliki sistem anti gempa.

Pada 2019, kembali Megawati mengingatkan bahwa Jakarta  dibayangi oleh gempa megathrust. “Inilah bukti kronologis bagaimana Ibu Mega menaruh perhatian besar. Inilah tacit knowledge kepemimpinan strategis beliau. Tak heran Unhan memberi gelar profesor kepada Ibu Mega. Karena kepemimpinan beliau visioner dan strategis,” ucap Hasto.

Menurutnya, kesadaran soal bencana dan mitigasinya harus dipersiapkan. Itulah salah satu alasan mengapa partainya menggelar launching sistem peringatan dini ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung pelatihan mitigasi berjalan dengan baik. Akan diresmikan Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi,” kata Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya mendukung peringatan dari Megawati agar budaya kesiapsiagaan menghadapi bencana segera dibangun. Sebab selain berada di wilayah ring of fire, Indonesia juga berada di wilayah tumbukan lempeng tektonik.

Baca juga: Cina dan AS Mengadakan Pembicaraan soal Iklim 

Itu sebabnya pulau-pulau di Indonesia berbentuk unik. Misalnya Pulau Sulawesi yang bentuknya seperti huruf K. Ini disebabkan oleh wilayah Indonesia yang berada di wilayah tumbukan lempeng tiga arah.

Sejak SD, anak Indonesia diajari bahwa negara berada diantara dua samudra dan dua benua. Hal ini ternyata menjadi penyebab fenomena iklim dan cuaca Indonesia yang berbeda dengan daratan Amerika, Eropa, dan Australia. Akibatnya, cuaca di Indonesia cepat berubah, dinamis, sehingga terdampak perubahan iklim global.

Ada pulau yang rentan terkena perubahan muka air laut. Dan karena wilayah maritim, suhu muka air laut kita mudah mengalami pemanasan. Hari ini, suhu muka air laut Indonesia lebih hangat dari normal.

“Inilah berdampak seperti prediksi BMKG, kemarau kali ini akan relatif lebih basah dari normalnya. Maka ada sebagian wilayah di Nusa Tenggara kekeringan, di wilayah utara ada banjir longsor, dan ada wilayah alami gempa bumi,” kata Dwikorita.

Selain itu, sambungnya, selain terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, kejadian cuaca ekstrem semakin tinggi, intensitas, dan frekuensinya semakin tinggi.

“Ujungnya, terjadi kerentanan resiko di wilayah kita jadi meningkat.  Makanya kita mendukung dibangun sistem peringatan dini ini,” tandas Dwikorita.

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Berhasil Identifikasi Dua Jasad Teroris MIT Poso

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi berhasil mengidentifikasi dua jasad anggota teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang tewas dalam kontak tembak di Pegunungan Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, polisi kesulitan melakukan identifikasi karena jasad sudah membusuk. Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso menyampaikan, keduanya adalah Qatar alias Farel dan Rukli.

“Olah DNA dari tiga daftar pencarian orang (DPO) yang terakhir, pertama Qatar, kedua Rukli, dan ketiga adalah Ambo,” katanya dilansir Antara, Rabu 4 Agustus 2021.

Abdul menjelaskan, Qatar merupakan DPO yang memimpin aksi pembunuhan di dua Desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.

“Hasil analisa intelijen itu Qatar yang melakukan pembunuhan di Lemban Tongoa dan Kalimago, kemudian seperti analisa kita mereka itu terbagi dari beberapa kelompok,” katanya.

Sebelumnya pada Juli 2021, selama sepekan terjadi dua kali kontak tembak antara satgas Madago Raya dengan DPO MIT Poso. Insiden Kontak tembak tersebut menewaskan tiga orang DPO MIT.

Insiden pertama terjadi pada Minggu 11 Juli 2021 di Pegunungan Desa Tanah Lanto Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong yang menyebabkan dua DPO MIT Poso tewas.

Kemudian pada Sabtu 17 Juli 2021 kontak tembak mengakibatkan satu DPO MIT Poso kembali tewas. Insiden terjadi di Desa Tolai Induk, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Tidak jauh dari lokasi kontak tembak yang pertama.

Dari dua lokasi tersebut, Satgas Madago Raya, mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api jenis revolver, amunisi, bom lontong, kompas, bendera, dan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan tiga DPO MIT Poso yang tewas tersebut.

Ketiga jenazah DPO MIT Poso ini dimakamkan di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namun, dari tiga jenazah ini baru satu jenazah yang berhasil diidentifikasi kepolisian.

Data kepolisian, saat ini DPO MIT Poso yang masih terus dilakukan pengejaran oleh Tim Satgas Madago Raya berjumlah enam orang.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, PPATK: Hampir Pasti Bohong

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 sejauh ini hampir dipastikan bohong.

“Sampai hari ini, hampir bisa dipastikan ini bodong,” katanya di Jakarta, Rabu (04/08).

Dian menyebut, pihaknya telah menelusuri dan menemukan jika pemberi tidak memiliki latar belakang pengusaha yang memiliki banyak penghasilan.

“Ini sebetulnya kenapa PPATK harus turun tangan yang pertama bahwa transaksi dalam jumlah besar seperti ini setelah kita hubungkan dengan profiling si pemberi atau sebagi profiling, ini adalah inkosistensi, ini adalah tentu saja ada masuk kriteria mencurigakan seperti ini,” jelasnya.

Baca juga: MUI Kecewa Bantuan 2 Triliun Ternayta Bohong 

Dian menjelaskan, PPATK turun tangan lantaran penerima bantuan adalah bagian dari kategori PEP (Politically exposed person).

“Menerima masuk dalam kategori PEP (Politically exposed person) atau kategori PPATK itu adalah ketegori dari pusat ke daerah berbagai level, yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif yang kita klarifikasi terkait transaksi-transaksi seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian janji kepada pejabat negara adalah hal serius. Seharusnya pemberian itu dipastikan terlebih dahulu apakah terjadi dan tidak mencurigakan. Sebab itu pihaknya saat ini terus menelitinya.

“Nanti kita meneliti, seandainya ini jadi terealisasi Rp 2 triliun itu tugas berat PPATK dari mana uang 2 T itu, jadi kalau misalnya jelas profile mungkin sudah bisa clear, tapi begitu nanti tidak bisa diklarifikasi mungkin nanti persoalan PPATK yang sangat serius,” paparnya.

Jika uang bantuan tersebut tidak terealisasi, sambung Dian, maka akan terjadi pencederaan. Apakah nanti terkait mengganggu integritas pejabat terkait dengan dugaan sistem keuangan.

“Dalam konteks bahwa sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main untuk kejahatan, itulah sebabnya kami melakukan penelitian dari awal sampai sekarang, dan sampai nantinya sampai hasil analisis PPATK yang ujungnya akan kita serahkan pihak kepada Kapolri,” tutupnya.

 

 

Continue Reading

HOT TOPIC