Connect with us

Hot Topic

MA Tolak Gugatan Yusril soal AD/ART Partai Demokrat

Published

on

Yusril Nilai Wajar Pencabutan Perpres Miras Karena Pertimbangan Agama

Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menolak judicial review atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam perkara yang tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021 itu, tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly. Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

“Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11).

Baca juga: Tanggapi Mahfud MD, Yusril: Sebaiknya Bersikap Netral 

Majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan alasan penolakan MA tersebut lantaran MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik.

“MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP,” kata Andi dalam keterangan resminya, Selasa (9/11).

Objek permohonan sengketa perkara tersebut yakni AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. AD/ART itu diketahui telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART.

Andi menjelaskan AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, melainkan hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan. Ia juga menyebut jika parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU.

“Tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Cegah Penyebaran Omicron, Wisatawan Asing Masuk Wilayah RI Dibatasi

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Beberapa negara di dunia saat ini telah mengkonfirmasi ditemukan Varian Omicron. Seperti Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, dan Israel. Bahkan, saat ini Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia juga telah mengkonfirmasi kasus varian Omicron.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan langkah antisipasi mencegah masuknya varian ini agar tidak menyebar lebih luas di tanah air. Dan ini sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah negara-negara lain mengantisipasi varian Omicron. Keberhasilan Indonesia akan berpengaruh terhadap penanganan pandemi COVID-19 tingkat global.

Saat ini, Indonesia memberlakukan kebijakan karantina internasional 10 hari dengan pengujian pada hari ke-1 dan ke-9, serta pembatasan sementara terhadap wisatawan internasional yang tinggal atau memiliki riwayat singgah di negara-negara Afrika bagian selatan. Pembatasan masuk ke negara ini juga terus dipantau.

“Penting untuk diingat bahwa pembatasan sementara masuknya wisatawan internasional tidak sama dengan melarang masuknya warga negara dengan kewarganegaraan resmi,” Wiku dalam International Media Briefing di Graha BNPB, Selasa, (7/12/2021).

Baca juga: Waspada Covid-19 Varian Omicron, Presiden Jokowi Gencarkan Vaksinasi 

Wiku menuturkan, pembatasan sementara ini dikenakan pada wisatawan internasional dari negara mana pun. Baik kepada yang tinggal, atau memiliki riwayat transit di negara-negara yang dikenakan daftar pembatasan.

Untuk itu, sambungnya, upaya antisipasi seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat juga akan terus dilakukan. Terutama karena Indonesia akan segera memasuki periode Nataru dimana peningkatan aktivitas masyarakat berpeluang meningkatkan potensi penularan.

Penyesuaian aktivitas masyarakat dalam negeri menjelang periode Natal dan Tahun Baru merupakan bagian dari strategi mitigasi COVID-19. Sekaligus upaya untuk mencegah mutasi akibat tingginya angka penularan.

Karena itu, kata Wiku, belajar dari pelajaran masa lalu, Indonesia percaya bahwa tidak ada solusi selain bekerjasama sebagai masyarakat global untuk mencegah tragedi lain terjadi. Setiap pemerintah harus bekerja dalam solidaritas dan berkolaborasi untuk mencegah penyebaran Omicron.

“Kami percaya keberhasilan Indonesia dalam menurunkan kasus nasional akan berdampak besar pada perkembangan kasus di tingkat global,” jelasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Ditugasi Kawal Dana Covid-19 hingga Proyek Strategis

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyampaikan, dirinya dan rekan-rekannya akan fokus penugasan setelah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Beberapa tugas di antaranya mengawasi dana Covid-19 hingga proyek strategis nasional .

“Kami akan fokus dalam penugasan-penugasan yaitu pertama mengawasi dana Covid-19,” ujar Yudi seusai jalani uji kompetensi, Selasa 7 Desember 2021.

Yudi yakin bekal kemampuan yang dimiliki para mantan pegawai KPK akan berdampak positif untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik.

Baca juga: 12 eks Pegawai KPK Menolak Jadi ASN Polri

“Tentu kami yakin dengan kemampuan rekan-rekan yang bergabung Polri. Kami siap untuk mengawasi, tentu dengan sistem dan tata cara yang mungkin kami akan buat. Tetapi intinya bergabung dengan Polri adalah panggilan kembali dari Indonesia kepada kami setelah kami diberhentikan KPK,” katanya.

Diketahui, 44 dari 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan  dari KPK bersedia direkrut menjadi ASN Polri.

Adapun pengangkatan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1.308 Tahun 2021 terkait pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK tersebut telah terbit.

Pengangkatan khusus itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa 57 mantan pegawai KPK adalah 56 orang dan satu orang yang pernah sebagai pegawai dinyatakan tidak dapat dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK dan dengan Peraturan Kepolisian ini diangkat secara khusus menjadi pegawai ASN Polri.

HY

Continue Reading

Hot Topic

PPKM Saat Nataru, Ibadah Natal di Gereja Dibatasi 50 Persen dan Prokes Ketat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan baru untuk mencegah terjadinya gelombang tiga Covid-19 menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.

Adapun salah satunya menerapkan PPKM level 3 yang berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Penerapan PPKM Level 3 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021.

Dalam Inmendagri itu, ibadah dan perayaan natal di gereja boleh diselenggarakan secara hybrid. Di gereja dengan maksimal peserta 50 persen dan secara daring sesuai peraturan ibadah dan perayaan Hari Natal terbaru.

Baca juga: PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali Tersisa 64 Kabupaten/Kota

“Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,” tulis Inmendagri itu.

Selain itu, Gereja harus membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal, hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;

Kemudian, pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja.

“Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk,” ujarnya.

Selain itu. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.

Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja; 6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja.

“Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC