Connect with us

Internasional

Masa Blokir Donald Trump di Facebook Diperpanjang

Published

on

Masa Blokir Donald Trump di Facebook Diperpanjang

Channel9.id-Amerika. Dewan pengawas juga mengkritik keputusan blokir permanen dari Facebook karena hukuman itu tidak seperti hukuman biasanya di Facebook.

“Akun Facebook Donald Trump harus tetap diblokir,”, ucap dewan pengawas Facebook pada Rabu(5/5/2021) malam.

Dewan pengawas meminta Facebook untuk meninjau kembali keputusannya dan cari tanggapan pantas yang juga dapat diaplikasikan ke semua orang, termasuk pengguna biasa.

Mantan presiden Amerika itu di blokir dari Facebook dan Twitter setelah kericuhan yang terjadi di Gedung Capitol.

Dewan pengawasan mengatakan keputusana awal memblokir permanen Donald Trump adalah keputusan yang masih belum pasti dan tidak mendasar, dan tanggapan yang benar harusnya konsisten dengan peraturan yang juga berlaku ke semua orang yang menggunakan platform tersebut.

Facebook mempunyai waktu enam bulan untuk mengeluarkan pernyataannya, ucap dewan pengawas.

Di pres konferensi, wakil dewan pengawas Facebook, Helle Thorning-Schmidt mengakui: “Tidak mudah bagi kami untuk menemukan jawaban yang pas,” katanya.

Dia juga menambahkan kalau Facebook akan menghargai keputusan dewan pengawasnya.

“Kami meminta Facebook untuk kembali dan lebih transparan lagi tentang bagaimana mereka menilai masalah seperti ini. Perlakukan semua pengguna dengan adil dan jangan berikan hukuman yang tidak mendasar,” ucapnya.

Dalam tanggapannya, Facebook mengatakan kalau mereka akan “mempertimbangkan keputusan dewan dan akan menentukan langkah yang jelas dan tepat,” kutip pernyataannya.

Dewan pengawas juga memberikan beberapa rekomendasi lainnya tentang bagaimana Facebook dapat meningkatkan kebijakannya dan Facebook berjanji akan meninjau saran-saran tersebut.

Sebelumnya, dewan pengawas dijadwalkan harus mengeluarkan keputusannya bulan lalu namun diundur karna mereka juga harus meninjau lebih dari 9,000 kasus lainnya.

Setelah dikeluarkannya pernyataan dari dewan pengawas Facebook, Trump menulis kalau “Apa yang Facebook, Twitter dan Google sudah lakukan itu sangatlah memalukan,” kutipnya. “Kebebasan berbicara telah dirampas dari Presiden Amerika Serikat karena orang-orang sayap kiri yang gila dan radikal takut dengan kebenaran,” bunyi tulisannya yang mereferensikan dirinya sebagai presiden.

“Rakyat amerika tidak akan terima akan hal ini! Perusahaan-perusahaan sosial media yang korup itu harus membayar semua ini dan mereka harus tidak diperbolehkan lagi menghancurkan proses pemilu,” tambahnya.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Terungkap, Korupsi di Eropa Makin Menjamur di Tengah Pandemi Corona

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Transparency International merilis survei terbarunya awal minggu ini di Berlin. Dalam laporan tahunan Barometer Korupsi Global untuk Uni Eropa, organisasi anti-korupsi itu mengatakan bahwa perawatan kesehatan telah menjadi “titik rawan korupsi”, ketika warga sangat membutuhkan dukungan medis dan vaksinasi di tengah wabah Covid-19.

Transparency International yang bermarkas di ibu kota Jerman, Berlin, melakukan survei terhadap lebih 40.000 warga yang tinggal di 27 negara anggota Uni Eropa antara bulan Oktober sampai Desember 2020.

“Survei itu menunjukkan bahwa 29% warga menggunakan koneksi pribadi seperti teman atau keluarga yang terhubung dengan baik untuk mendapat perawatan medis dan 6% warga membayar langsung uang sogok untuk mendapat perawatan kesehatan,” demikian bunyi survei Transparency International, Minggu, 20 Juni 2021 dikutip DW.Com.

Tingkat penyuapan di bidang perawatan kesehatan yang tertinggi ditemukan di Rumania (22%) dan Bulgaria (19%), sementara memanfaatkan koneksi pribadi paling sering terjadi di Republik Ceko (54%) dan Portugal (46%).

Banyak responden di Uni Eropa yang juga percaya bahwa pemerintah mereka tidak menangani pandemi secara transparan. Di Prancis, Polandia, dan Spanyol, 60% responden atau lebih mengatakan pemerintah mereka tidak transparan.

“Nyawa bisa hilang ketika orang-orang yang punya koneksi mendapatkan vaksin COVID-19 atau perawatan medis, sebelum orang-orang yang memiliki kebutuhan lebih mendesak,” laporan itu memperingatkan.

Baca juga: Khawatir Virus Corona, Bursa Pariwisata Berlin Batal Digelar

“Sangat penting bahwa pemerintah di seluruh Uni Eropa menggandakan upaya untuk memastikan pemulihan yang adil dan merata dari pandemi yang sedang berlangsung,” kata laporan itu.

Survei Transparency Interantional menyebutkan di Hungaria dan Polandia pemerintah telah memanfaatkan pandemi sebagai “alasan untuk menghambat demokrasi” dengan memberlakukan langkah-langkah yang melemahkan institusi demokrasi.
Banyak politisi melihat krisis kesehatan “sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan,” kata Transparency International, menunjuk pada skandal yang melibatkan beberapa anggota parlemen Jerman yang mendapat uang ketika menjadi makelar pengadaan masker.

Survei Transparency Internasionl menyebutkan bahwa di Uni Eropa, Jerman menjadi satu dari empat negara yang mendapat penilaian terburuk untuk situasi korupsi. 26,4% responden percaya bahwa tingkat korupsi di Jerman meningkat selama setahun terakhir. Sedangkan lebih dari sepertiga responden menganggap korupsi pada pemerintahan federal Jerman sudah menjadi masalah besar.

Sekalipun responden di Jerman secara umum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada polisi dan lembaga peradilan, 61,6% responden memiliki persepsi bahwa pemerintah Jerman sebagian besar dikendalikan oleh beberapa kelompok kepentingan besar. Lebih sepertiga responden Jerman percaya bahwa semua atau sebagian besar pemimpin bisnis di Jerman terlibat korupsi, sementara 57,5% menduga bahwa perusahaan menggunakan uang atau koneksi untuk mendapatkan kontrak publik.

“Ini adalah nilai-nilai persepsi,” kata Ketua Transparansi Jerman Hartmut Bumer. Jadi tidak mencerminkan bagaimana realita masalah korupsi yang sebenarnya di Jerman, dia menambahkan.

IG

Continue Reading

Internasional

Ahli Medis Jepang Sarankan Olimpiade Tanpa Penonton

Published

on

By

Ahli Medis Jepang Sarankan Olimpiade Tanpa Penonton

Channel9.id-Jepang. Menghadapi tugas berat jalankan acara olahraga terbesar di dunia dengan aman, beberapa pekerja kesehatan yang bertugas di beberapa stadium Olimpiade Tokyo meminta panitia untuk acara olimpiade tanpa penonton, Minggu (20/6/2021).

Para panitia baru akan menentukan keputusannya pada hari Senin nanti mengenai isu tersebut.

Kepala Olimpiade Tokyo sebelumnya sudah merencanakan kalau ia hanya akan mengizinkan 10,000 penonton per stadium. Keputusan ini mendapatkan peringatan dari pemerintah dan ahli medis.

Penolakan dari publik Jepang kian mereda walaupun hasil polling hari Jumat dari Jiji News menemukan kalau masih ada 41% masyarakat Jepang yang ingin Olimpiade dibatalkan. Jika Olimpiade tersebut tetap dilaksanakan, polling tersebut menunjukkan 64% warga menginginkan kalau acara tersebut diadakan tanpa ada penonton..

Dari 42 stadion olahraga sudah ditempatkan masing-masing pekerja kesehatan. Puluhan pekerja medis veteran ditugaskan untuk mengatasi masalah kesehatan selama berlangsungnya acara.

Dengan dibukanya acara pada tanggal 23 Juli nanti, Shoji Yokobori, kepala departemen emergency dan obat-obatan ruang ICU  Rumah Sakit Sekolah Medis Nippon yang merupakan salah satu pekerja kesehatan untuk stadion angkat berat, mengatakan kalau ia merasa khawatir mengenai berapa banyak orang yang akan hadir untuk menonton.

“Skenario ‘tak ada penonton’ jauh lebih baik daripada opsi lainnya. Kemungkinan kami masih akan menghadapi pandemi yang parah di musim panas ini,” kata Yokobori.

“Saya adalah komandan stadion. Seberapa banyak penonton yang hadir adalah kekhawatiran besar saya. Saya harap nanti tidak banyak penonton yang hadir,” ujarnya.

Yokobori dan dua petugas kesehatan lainnya mengatakan kepada Reuters kalau pandemi ini menambah beban yang berat untuk mengadakan Olimpiade.

Panitia Olimpiade selalu mengadakan diskusi dengan para dokter sekali atau dua kali selama sebulan, namun Yokobori mengatakan kalau diskusi itu masih belum memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah penonton..

“Kami tak mempunyai banyak informasi mengenai seberapa banyak penonton dan seberapa banyak atlit yang akan datang. Karena itu kita tak bisa membayangkan acara nanti seperti apa,” pungkasnya.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

KBRI Tokyo–Universitas Osaka Jalin Kerja Sama Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi

Published

on

By

KBRI Tokyo–Universitas Osaka Jalin Kerja Sama Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi

Channel9.id-Jepang. KBRI Tokyo dan Universitas Osaka melakukan kesepakatan kerja sama di bidang Kesehatan, Pangan dan Bioteknologi di Osaka Jumat (18/6). Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi dan Presiden Universitas Osaka, Shojiro Nishio. Turut hadir mendampingi Dubes Heri Akhmadi, Konsul Jenderal RI Osaka Diana ES Sutikno dan pejabat KBRI dan KJRI lainnya.

Penandatanganan kerja sama ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional pada masa pandemi global Covid-19. Termasuk dalam mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang terkait.

Baca juga: Warga Jepang Promosikan Batik Indonesia, Nuning Akhmadi Mengaku Bangga

Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, “Indonesia meyakini komunitas global harus bekerja lebih erat lagi untuk mengatasi krisis global yang dipicu pandemi Covid-19, mengingat tidak ada satupun negara yang mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain.”

Lebih lanjut Dubes Heri mengatakan, “Amat penting kerja sama internasional antara Indonesia dan Jepang dalam menanggapi pandemi global. KBRI Tokyo menyambut baik upaya memperkuat kerja sama yang sudah ada maupun yang akan datang antara Indonesia dan Jepang. Terutama antar pemangku kepentingan di bidang kesehatan, pangan dan bioteknologi.”

Komunikasi dengan pihak terkait di Indonesia menurut Dubes Heri perlu terus dilakukan, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Institut Teknologi Bandung dan lembaga penelitian di Indonesia, untuk mendorong kerja sama yang konkret dengan Universitas Osaka.

Menanggapi hal itu, Presiden Universitas Osaka, Shojiro Nishio menyampaikan, pihaknya menyambut baik kerja sama dan kemitraan Indonesia – Jepang. Ia berharap kerja sama yang lebih erat dengan institusi di Indonesia, baik Pemerintah, swasta dan akademisi.

Dubes Heri Akhmadi di akhir pertemuan berharap pertemuan secara virtual antara berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dengan Universitas Osaka untuk membahas ruang lingkup sama antara Indonesia dan Jepang dapat segera dilakukan.

Kesepakatan kerja sama antara KBRI Tokyo dan Universitas Osaka merupakan tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia pada Oktober 2020 lalu. Salah satu hasil penting yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo dan PM Yoshihide Suga adalah kesepakatan penguatan kerja sama lebih erat di bidang kesehatan antara Indonesia – Jepang.

Continue Reading

HOT TOPIC