Connect with us

Hukum

Menantu Nurhadi, Rezky Disebut Kerap Titipkan Uang Lewat Staf

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Terdakwa kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA), Rezky Herbiyono disebut-sebut kerap menitipkan uang kepada stafnya yang disinyalir merupakan uang suap dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto terkait pengurusan perkara di MA.

Hal tersebut terungkap dalam kesaksian staf Rezky, Calvin Pratama saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/11).

Calvin menyebut uang dalam jumlah besar dititipkan Rezky yang merupakan menantu eks Sekretaris MA Nurhadi itu kepada dirinya selama kurun 2015-2016. Calvin adalah mantan staf Rezky di PT Herbiyono Industri Energi.

“Transfer dari Hiendra Soenjoto kepada rekening saudara pastinya ada berapa kali?” tanya majelis hakim.

“Banyak. Saya hanya ingat bulan Desember secara berturut-turut sekitar 10 kali atau 9 kali gitu,” jawab Calvin.

Totalnya, berdasarkan data yang diterima Majelis Hakim dari tim penyidik, ada empat kali uang transfer yang diterima Calvin dari Hiendra selama 2015 sampai awal 2016. Rinciannya yakni, 16 Oktober 2015 Rp1,5 miliar; 28 Desember 2015 Rp2,5 miliar. Kemudian pada 29 Desember Rp1,8 miliar; dan terakhir pada 22 Januari 2016 sejumlah Rp5 miliar.

Baca juga: Bos PT MIT Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Langsung Jalani Pemeriksaan KPK

Calvin menuturkan, uang milik Rezky yang dititipkan kepadanya biasanya digunakan untuk sejumlah keperluan perusahaan, seperti membayar gaji karyawan dan sebagainya. Rezky, kata Calvin, biasanya akan memberi catatan pendek lewat kertas kecil terkait kegunaan uang yang dititipkan kepadanya.

“Biasanya Rezky kalau transfer dia kasih kertas kecil untuk apa, apa. Sampai habis. Sampai 0,” katanya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan jaksa KPK, Calvin mengaku ada sekitar Rp15-17 miliar uang suap dari Hiendra untuk Rezky yang dititipkan di rekening miliknya. Dari jumlah tersebut beberapa kali sempat ditukar ke mata uang asing seperti dolar Singapura, dolar Amerika, hingga Yen.

Selain itu, Calvin juga mengungkapkan bahwa selain PT. Herbiyono, Rezky juga memiliki sejumlah dua usaha lain yakni Showroom di Surabaya dan lahan kelapa Sawit yang baru dibeli. Namun, Calvin mengaku tak mengetahui persis sejak kapan perusahaan itu dibeli.

“Kalau nggak salah jumlah sekitar Rp13 miliar. Saya juga pernah melihat dokumen-dokumen itu balik atas nama Rezky dan Rizki Aulia waktu itu,” tutur Calvin.

Dia bercerita, kala itu dirinya sempat diminta untuk membuat rekening baru dari Bank Bukopin untuk transaksi pembelian lahan sawit. Rekening itu digunakan untuk menyimpan uang cash senilai Rp13 miliar dalam bentuk dolar Amerika, sebelum kemudian di transfer ke rekening atas nama Iwan.

Namun demikian, Calvin tak dapat memastikan bahwa uang tersebut berasal dari Hiendra atau bukan.

“Dari Hiendra saya lupa apakah bentuk dolar apa gimana lupa,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman bersama menantunya Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp83 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Khusus suap, Rezki dan Nurhadi disebut total menerima uang senilai Rp45 miliar dari Hiendra.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujar Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/10).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polisi Pastikan Perkara RS Ummi Tetap Dilanjutkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan, kepolisian sudah memanggil sejumlah pihak terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19.

“Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu,” katanya, Senin (30/11).

Menurutnya, langkah Rumah Sakit atau RS Ummi yang diduga menghalangi Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor termasuk pidana murni.

“Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini,” kata Ahmad Dofiri.

Baca juga: Polisi Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini 

Satgas Covid-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Rumah Sakit Ummi ke polisi pada Sabtu, 28 November 2020. Rumah sakit diduga menghalangi upaya tes swab oleh tim satgas COVID-19 terhadap Rizieq Shihab.

Dofiri mengatakan polisi bakal bertindak tegas terhadap siapapun yang kurang serius dalam penanganan Covid-19.

“Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur,” kata Dofiri.

Sebelumnya, Direktur Utama RS Ummi Andi Tata mengatakan RS Ummi didatangi Satgas Kota Bogor dan meminta tetap dilakukan uji usap kepada Rizieq. Bahkan menurut Andi, pihak Satgas menunggu hingga larut malam.

Menurut Andi, dari pertemuan dengan Satgas, pihak rumah sakit kemudian meminta Rizieq Shihab melakukan swab test.

Pada Jumat, 27 November, Rizieq kemudian melakukan tes usap. Tapi bukan pihak rumah sakit yang melakukannya, melainkan lembaga bernama Mer-C. “kami pun belum diberi tahu. Kalau sudah ada infonya, kami pasti koordinasikan dengan Pemkot,” kata Andi, Ahad, 29 November 2020.

Meski telah dilakukan swab test, Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan hal tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga akhirnya pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi menghalang-halangi tugas Satgas.

“Tapi setelah melakukan klarifikasi dan kami mengakui ini kelemahan internal kami dalam koordinasi dan komunikasi, pihak Pemkot pun memahami dan mencabut laporan itu,” kata Andi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Beredar video berupa azan yang menyelipkan lafaz ‘hayya alal jihad’ viral di media sosial. Muhammadiyah mengaku tak menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut.

“Saya belum menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut. Saya juga tidak tahu apa tujuan mengumandangkan azan dengan bacaan ‘hayya alal jihad’,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Senin (30/11/2020).

Abdul meminta aparat keamanan menelusuri sejumlah video yang beredar di masyarakat ini. Kementerian Agama juga harus meneliti hal itu.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Seruan Jihad FPI 

“Aparatur keamanan dapat melakukan penyelidikan dan memblokir supaya video azan tersebut tidak semakin beredar dan meresahkan masyarakat. Balitbang Kementerian Agama dapat segera meneliti,” ucapnya.

Abdul mengatakan ormas Islam di Indonesia juga wajib menuntut anggotanya tetap teguh ikut ajaran yang baik.

“Ormas-ormas Islam perlu segera memberikan tuntunan kepada para anggota agar tetap teguh mengikuti ajaran agama Islam yang lurus,” ujarnya.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyampaikan salah satu azan yang menyelipkan kata jihad memang ada di masjid yang berada di sekitar lingkungan Petamburan, Jakarta Pusat.

Aziz mengatakan seruan seperti itu wajar karena masyarakat menganggap ada ketidakadilan.

“Iya benar. Macam-macam itu di mana-mana ada di Petamburan, ada di Bogor,” ungkap Aziz saat dihubungi terpisah.

Ia menilai seruan azan dengan lafaz jihad wajar karena menilai ada ketidakadilan kepada ulama yang tak sepaham dengan pemerintah. Azis pun meminta ada perlakuan yang sama di sektor hukum.

“Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah.  Kan seharusnya tidak seperti itu, masyarakat kan diajarin pemerintah demokrasi Pancasila seperti apa menghargai pendapat, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum,” ujar Aziz.

“Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal sebaliknya. Ya wajar kalau rakyat marah makanya saya memiliki pandangan perlakukan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Dinilai Melemah, Novel Baswedan Ungkap Rencana Mundur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan sempat ingin mengundurkan diri dari lembaga antirasuah. Alasannya, kondisi pemberantasan korupsi melemah setelah Undang-undang KPK direvisi.

“Saya memang sejujurnya beberapa waktu yang lalu sudah ingin mundur,” kata Novel saat berbincang dengan Karni Ilyas di akun Youtube ‘Karni Ilyas Club’ yang diunggah Minggu (29/11).

Namun Novel kemudian mempertimbangkan kembali keinginannya itu. Ia mengatakan, akan mundur dari KPK ketika sudah merasa tak lagi bisa berbuat apapun untuk lembaga anti korupsi tersebut.

“Kemudian ketika saya timang-timang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai di masa saya enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa berbuat, saya akan mundur,” ucap Novel.

Baca juga: KPK Sita Uang dan Dokumen Dari Gedung KPK

Novel mengaku mulai merasakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi usai UU KPK disahkan. Salah satu poin pelemahan yang ia soroti adalah perihal nilai independensi.

Menurut dia, independensi merupakan poin penting untuk bisa bekerja jujur dan profesional serta terhindar dari intervensi pihak lain.

Sementara di UU KPK baru, pegawai antirasuah menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia khawatir perubahan ini akan mengintervensi aparat penegak hukum di KPK saat menyidik kasus.

Ia menilai independensi pegawai di KPK akan sangat berkurang apabila menjadi ASN. Bahkan, Novel mengaku kerap mendengar keluhan dari sejumlah rekannya yang berstatus ASN ketika bekerja dengan benar justru dipindahkan ke bagian lain.

“Tentu kita bisa melihat, selama ini aparat penegak hukum ketika melakukan penanganan perkara besar problemnya adalah intervensi. (Misalnya) ketika bekerja di tengah jalan kemudian dipindahkan, justru mungkin yang bekerja diberikan sanksi dan tidak bisa berbuat apapun untuk menegakkan proses dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.

Novel tak menampik bahwa persoalan tersebut menjadi hal yang merisaukan bagi dirinya ketika saat ini bekerja di KPK. Ia berharap pemerintah lebih memahami bahwa upaya pemberantasan korupsi bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Memberantas korupsi tanggung jawabnya di presiden. Soal presiden membagi kekuasaan kepada siapa melaksanakan, beliau yang punya otoritas,” tuturnya.

Sepanjang periode Januari-November 2020, KPK mencatat 38 pegawai telah mengundurkan diri dari institusi. Dua nama besar yang telah mengundurkan diri adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan mantan Penasihat Wadah Pegawai KPK Nanang Farid Syam.

Alasan kebanyakan pegawai mengundurkan diri diklaim karena ingin mengembangkan karier di tempat lain.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC