Connect with us

video

(Video) Mendagri Ajak Kepala Daerah Turun Langsung Bawa Bantuan Sosial

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian tinjau langsung situasi pemberian bantuan sosial di Kota Depok. Bersama Walikota Depok Mohammad Idris, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak kepala daerah turun langsung membawa bansos.

Menurut Mendagri, para Kepala Daerah jangan menunggu dari pusat datang. Pusat memang ada bantuan dari Ibu Mensos, Kementerian UMKM, ESDM, dari BUMN ada juga kartu pra kerja.

“Sebagai Mendagri saya mengetahui ada anggaran Pemerintah Daerah di Dinas Sosial yang merupakan belanja rutin, juga ada Anggaran Tak Terduga yang bisa dicairkan sebagai bansos,” katany di kantor Walikota Depok Jumat (23/7/2021).

Saya memohon dan meminta kepada para Kepala Daerah, kita sharing burden, berbagi beban. Tidak hanya menggunakan anggaran dari pusat tetapi juga gunakan anggaran yang ada di daerah, dengan mata anggaran yang bisa digunakan untuk bantuan sosial.

Segera belanjakan untuk bansos dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan, ujar Tito Karnavian.

“Saya ingin temen-temen Kepala Daerah turun langsung membawa bansos, karena pengaruhnya akan lebih besar dibandingkan Kepala Dinas Sosial atau.staff lain yang turun,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri kalau para kepala daerah turun langsung ke masyarakat membawa bantuan tunai atau dengan sembako, sampaikan kepada publik. Ini menunjukkan Pemerintah daerah dan pusat hadir di tengah masyarakat yang sedang sulit.

Tito menyampaikan dia sendiri akan turun langsung ke daerah-daerah lain untuk mengecek pelaksanaan bantuan kepada masyarakat, ujarnya dalam konferensi pers bersama Walikota Depok Mohammad Idris.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

video

(Video) Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Published

on

By

Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Channel9.id-Bandung. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang dimulai berlangsung hari-hari ini. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dalam Forum Group Discusion yang di SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Muzani menyampaikan di awal Pemerintahan Keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berjanji meningkatkan sumber daya manusia. Namun, persoalan Covid-19 yang menimpa negeri kita dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk pendidikan. “Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyainya,” tambah Muzani karena semua dilakukan cara daring dan online.

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet. “Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan,” ujarnya.

Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.

Aspek keimanan, ketaqwaan dan ahlak seperti yang tertuang dalam UUD 1945, dari tujuan pendidikan kita bila hanya dilakukan dengan cara daring akan sulit tercapai, hal itu karena persoalan pendidikan kita yang begitu kompleks.

Karena itu Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juga guru honor menjadi pegawai PPPK. Hal itu menurut Muzani, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

Lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes. “Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” kata Muzani dalam sambutan FGD seputar pendidikan di SMA Darul Hikam Bandung.

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil. Meskipun perhatian negara kepada mereka amatlah minim.

Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. “Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka,” ujar Muzani.

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia.

FGD dengan tema “Pola Pendidikan Pasca Covid-19” ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan lainnya.

Continue Reading

video

(Video) Mahasiswa Jepang Belajar Degung dan Jaipong

Published

on

By

(Video) Mahasiswa Jepang Belajar Degung dan Jaipong

Channel9.id-Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan pariwisata “Indonesia Day: Pesona Seni Budaya Jawa Barat” pada Rabu (15/9). Acara dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya serta jajaran pejabat KBRI Tokyo lainnya.

Sebanyak 26 mahasiswa pemelajar dan pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Universitas Keio Kampus Shonan Fujisawa, Kanagawa yang berjarak 60km dari Tokyo hadir langsung di ruang promosi Japan Indonesia Partnership Lounge (Jaipong) KBRI Tokyo. Hadir secara daring para pelajar dan pemelajar BIPA dari berbagai belahan dunia.

“Saya bangga melihat generasi muda Jepang antusias belajar bahasa dan budaya Indonesia. Hari ini mereka juga belajar Tari Jaipong dan Degung. Saya berharap ini bisa membuat mereka semakin mencintai Indonesia,” demikian disampaikan Dubes Heri usai berdiskusi dalam Bahasa Indonesia dengan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Keio.

Para mahasiswa Universitas Keio memanfaatkan acara ini dengan melakukan diskusi langsung dengan Dubes Heri. Berbagai pertanyaan seputar Indonesia diajukan para mahasiswa dan dijawab langsung oleh Dubes Heri.

Lihat juga: Ratri/Alim Ukir Sejarah Raih Emas, Dubes Heri Bangga Kibaran Merah Putih dan Kumandang Indonesia Raya di Paralimpiade Tokyo 2020

Sementara itu, Profesor Yo Nonaka yang juga merupakan Ketua Program Bahasa Indonesia Universitas Keio mengaku gembira dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap, para mahasiswanya dapat lebih bersemangat dalam mempelajari kekayaan seni dan budaya Indonesia.

“Akibat kondisi pandemi, kami tidak dapat berkunjung ke Indonesia. Jadi, kami berusaha menghadirkan Indonesia dengan membawa para mahasiswa ke KBRI Tokyo. Mereka bisa merasakan suasana Indonesia dengan melihat dan belajar langsung tari Jaipong dan Degung Jawa Barat. Para mahasiswa juga antusias bisa diskusi langsung dengan Bapak Duta Besar. Terima kasih kepada KBRI Tokyo,” ujar Profesor Yo Nonaka.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini bertujuan mempromosikan seni, budaya, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Jepang khususnya mahasiswa dari Universitas Keio dan memberikan wadah bagi para pemelajar Bahasa Indonesia di Universitas Keio untuk dapat mempraktikkan dan memperkaya kemampuan Bahasa Indonesia.

Mahasiswa dan pengajar dari Universitas Keio yang hadir luring tampak antusias disuguhi dengan Tari Jaipong serta kesenian Degung Jawa Barat. Peserta yang hadir secara luring juga berkesempatan untuk melakukan workshop singkat memainkan degung dan menari Jaipong. Selain itu, para peserta yang hadir juga mendapat ragam jajan khas Jawa Barat seperti gehu dan pisang molen sebagai “omiyage” (oleh-oleh) untuk dibawa pulang.

Sebagaimana kegiatan lain di masa pandemi Covid19, acara Pesona Seni Budaya Jawa Barat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

video

(Video) Seteru Tanah, Rocky Gerung Permasalahkan Mantan Pimpinan KPK Jadi Komisaris Sentul City

Published

on

By

Seteru Tanah, Rocky Gerung Permasalahkan Mantan Pimpinan KPK Jadi Komisaris Sentul City

Channel9.id-Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung kembali angkat suara terkait sengketa lahan rumahnya dengan perusahaan property Sentul City, di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rocky mengatakan dirinya menaruh curiga mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki Sentul City terhadap tanah yang ditempatinya.

“Ketika ketua BPN siapa dia dapat sertifikat. Kita tahu pemilik Sentul City dipenjara KPK karena nyogok Bupati Rahmat Yasin waktu itu. Kenapa Sentul City nyogok Bupati Bogor, karena Sentul City mau tanah,” ungkap eks dosen filsafat UI dalam video singkat yang diterima Channel9.id, Rabu (15/9).

Lihat juga: Kekayaan Pejabat Meningkat.., Jumlah Penduduk Miskin Bertambah..

Dalam video yang tersebar di media sosial itu, Rocky didatangi Sosiolog UI Tamrin Tamagola, Said Didu, dan Prof Hafidz Abas, eks Komisioner Komnas HAM.

Lebih lanjut, Rocky pun mempertanyakan eks Komisioner KPK Basaria Pandjaitan bisa menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sentul City. Diketahui, bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala terlibat kasus penyuapan Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri sekitar 2014 silam. Mereka berdua sama-sama dijebloskan oleh KPK.

“Nah, yang sekarang viral kenapa eks Komisioner KPK ada di jajaran komisaris Sentul City. Mungkin itu soal teknis saja. Tapi di Indonesia yang teknis itu di belakangnya ada koordinasi politik,” ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, mendesak Dewan Pengawas KPK memeriksa Basaria dengan alasan guna mencari tahu latar belakang penunjukan Basaria. Dalam hal ini ia menyinggung kasus yang menjerat mantan petinggi Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, yang diproses oleh KPK.

Adapun Dewan Pengawas KPK hanya bisa memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan komisi aktif. Hal itu berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dewas harus bisa membatalkan atau memerintahkan Basaria Panjaitan untuk mengundurkan diri sebagai Preskom PT Sentul City karena, apa kata dunia, KPK sebagai lembaga hukum yang dipercaya rakyat dan pernah memenjarakan Swie Teng karena korupsi, kini (bekas) pimpinannya berbangga diri jadi karyawan orang yang pernah dipenjarakannya,” ucap Adhie dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Continue Reading

HOT TOPIC