Connect with us

Nasional

Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat. Maka Kemendagri membuat surat keberatan tentang itu langsung ke KPU,” ujar Tito saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/09).

Meski demikian, Tito menilai jika semua kerumunan menjadi kurang fair bagi non petahana. Menurutnya, jika dibatasi total maka yang diuntungkan adalah petahana.

“Agak kurang fair jika dibatasi total, karena yang diuntungkan adalah petahana. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Oleh karena itu sebagai Mendagri, telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang,” jelasnya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Tito menuturkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang besar, dirinya juga mendorong kampanye daring.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” ucapnya.

Pilkada ini, sambungnya, sebetulnya jika setting-nya baik menjadi momentum emas untuk membuat 270  daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Tito mendorong adanya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif. Misalnya, lanjut Tito, dengan membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

UMP Tidak Naik, KSPI: Pengusaha Lagi Susah, Buruh Jauh Lebih Susah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021. Keputusan itu mendapatkan respons keras dari berbagai serikat buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal memahami di kondisi saat ini pengusaha memang sedang susah, tapi buruh kondisinya juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum 2021.

Dia pun memastikan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said Iqbal, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya bagi perusahaan yang tidak mampu seharusnya dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker.

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November mendatang.

Aksi ini akan diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan permintaan membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum di 2021.

Andi Gani mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

“Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat,” tuturnya.

Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Dirinya mengaku pengusaha memang banyak yang tengah kesulitan, tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.

Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

“Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” ujar Ida.

Terkait hal tersebut, Gubernur setiap Provinsi diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah provinsinya.

Ida menyebutkan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Continue Reading

Nasional

Waketum MUI: Kehadiran Rizieq Perkuat Kesatuan dan Persatuan RI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menilai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab memiliki hak untuk pulang ke Indonesia karena berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Dia juga mengatakan, kedatangan Rizieq bisa memperkuat persatuan bangsa.

“Kehadiran beliau bisa menambah amunisi para aktivis muslim dalam merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan RI. Banyak pihak yang sangat merindukan kehadiran beliau di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).

Selain itu, Junaidi menilai banyak pihak yang merindukan Rizieq Shihab di Tanah air.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah warga negara Indonesia yang punya legitimate right untuk pulang ke negaranya,” katanya.

Menurutnya, Rizieq merupakan seorang ulama yang memiliki intelektual dan komitmen tinggi membangun Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila.

Selain itu, Muhyiddin menuding pelbagai pandangan negatif terkait Rizieq selama ini sengaja dihembuskan oleh para pendengung atau buzzer di media sosial yang tak memiliki etika. Ia menilai umat Islam masih membutuhkan ulama yang bisa dijadikan figur pemimpin di Indonesia saat ini.

“Umat Islam dan bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan figur pemimpin yang tutur katanya sesuai dengan perbuatannya,” kata dia.

Rizieq mengklaim akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat bersama keluarganya untuk berjuang bersama umat Islam dalam video yang viral di media sosial Twitter.

“Dimana Insyaallah kalau tak ada halangan, saya dan sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insyaallah dalam waktu dekat, saya kembali ke Indonesia ke tanah air. Dan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta,” kata Rizieq.

Sementara, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman membenarkan bahwa Imam Besar FPI Imam Besar Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia. Ia menuturkan bahwa kepulangan akan segera diumumkan oleh Rizieq sendiri.

“Insya Allah beliau akan segera umumkan langsung hari dan tanggal kepulangannya,” kata Munarman, Selasa (27/10).

Munarman menuturkan tak ada persiapan khusus terkait kepulangan pentolan FPI tersebut. Pihak internal juga belum berencana melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepulangan Rizieq. “Persiapan biasa saja,” singkat dia.

Lebih lanjut Munarman tak menjelaskan detail alasan Rizieq pulang ke Tanah Air. Ia juga tak menjawab saat ditanya mengenai hubungan dengan Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang bergejolak di Indonesia.

Munarman hanya mengatakan bahwa Rizieq berhak pulang ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Beliau WNI yang berdasarkan konstitusi berhak pulang ke negaranya sendiri yang sangat beliau cintai,” tutup Munarman.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menuturkan bahwa Rizieq bakal pulang sekitar akhir bulan Oktober.

Namun ia tak menjelaskan pasti kapan Rizieq kembali dari Arab Saudi.

“Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan ini yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” kata Novel, Senin (26/10).

Namun, menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan bahwa Rizieq belum bisa keluar dari Arab Saudi. Sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi menunjukkan Rizieq belum bisa keluar dari Arab.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC