Channel9.id – Jakarta. Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Skema Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana rumah sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia.  Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.

“Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.

“Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

“Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

“Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.