Channel9.id – Jakarta. Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, terkait dimasukannya korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos). Menurut IDEAS, bansos tersebut lebih tepat bila diberikan kepada para guru, khususnya guru honorer.
“Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat Bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer,” kata peneliti IDEAS Muhammad Anwar dalam keterangan tertulis, Jum’at (14/06/2024).
Anwar beralasan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia pada Mei 2024, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan Bansos.
Survei tersebut dilakukan kepada 403 responden guru di 25 provinsi dengan komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK.
“Survei kami pada bulan Mei lalu menunjukan sebanyak 63,2 persen guru mengaku tidak pernah mendapatkan bansos dalam bentuk apapun baik dari Pemerintah Pusat, Daerah maupun lembaga sosial,” tuturnya.
Anwar menambahkan, hanya 36,7 persen saja guru yang pernah mendapatkaan Bansos. Dari angka itu, tidak semuanya berasal dari Pemerintah. Ia merincikan, sebanyak 35,5 persen bansos berasal dari Pemerintah Pusat dan 33,7 persen berasal dari Pemerintah Daerah.
Selebihnya bansos yang didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat sebanyak 14,2 persen, Baznas 10,1 persen, masjid 4,7 persen, dan lembaga lain 0,5 persen.
Walaupun dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, menurut Anwar, tekad guru Indonesia sangat membanggakan lantaran sebanyak 93,5 persen guru berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun.
“Sangatlah ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri daripada guru mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak,” ungkapnya.
“Dalam survei yang sama kami menemukan bahwa sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 Juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan dibawah Rp500 Ribu per bulan. guru-guru ini sangat layak untuk menerima bansos,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anwar menyebut pemerintah seharusnya mengambil langkah yang lebih krusial untuk mengatasi mewabahnya judi online.
“Seharusnya pemerintah mencegah masyarakat terjebak judi online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum. Bukan malah memadamkan kebakarannya tapi tidak memadamkan sumber apinya,” pungkas Anwar.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online bisa mendapatkan bansos. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami sudah banyak memberikan advokasi, mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Dia mengatakan sudah banyak korban judi online dan tidak hanya segmen masyarakat tertentu seperti masyarakat kelas bawah saja.
“Tapi juga masyarakat (kelas) atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena.”
HT
