Channel9.id – Jakarta. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan anggaran pengentasan kemiskinan senilai Rp 500 triliun telah digunakan dengan efisien dan sesuai alokasi. Hal ini ia ungkapkan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menuduh anggaran pengentasan kemiskinan dihabiskan untuk rapat-rapat dan studi banding di kementerian.
“Yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani uang perlindungan sosial di Malang juga menyebutkan itu ada Rp500 triliun. Nah uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, diantaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas,” ujar Risma saat kunjunngan kerja di Sumenep, Jawa Timur pada Minggu 29 Januari 2023.
Risma menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp500 triliun yang tersebar di kementerian dan lembaga. Sementara Kemensos, kata Risma mendapatkan anggaran sebesar Rp78 triliun.
Baca juga: Presiden: Target Kemiskinan Ekstrem Harus 0 Persen di 2024
Baca juga: Pemerintah Alokasikan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 476 Triliun
Dari jumlah tersebut, Risma mengatakan sebanyak Rp74 triliun dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), yakni melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara sisanya digunakan untuk penanganan bencana hingga kawasan adat terpencil (KAT).
Maka dari itu, lanjut Risma, bantuan tersebut tidak diterima masyarakat dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk subsidi kebutuhan sehari-hari.
“Lalu, Rp4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, untuk orang kena narkoba, anak terlantar lainnya juga untuk kawasan KAT tertinggal, terdepan, yang terpencil itu kami tangani. Itu sisanya,” tambah Risma.
Sebelumnya, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menuding banyak program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang tak berdampak. Menurut Anas, program yang menghabiskan dana Rp500 triliun itu tidak selaras dengan target prioritas.
Program pengentasan kemiskinan tidak berdampak yang dimaksud Anas berupa program rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel, hingga studi banding tanpa hasil yang jelas.
Anas pun mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Setelah dipilah-pilah, ia mengatakan bahwa ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.
“Misalnya ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada,” ujar Anas dikutip keterangan tertulis Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).