Hot Topic
Menteri Tito: Pemerintah Siapkan Dua Perppu terkait Pilkada
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Kedua perppu juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung,” ujarnya, Minggu, 20 September 2020.
Tito menjelakan opsi perppu itu ada dua macam, yakni perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid-19, mulai pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Opsi kedua, perppu spesifik hanya masalah protokol Covid-19 untuk pilkada dan pemilihan kepala desa.
Tito mengatakan pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) menjalankan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi. Dia berharap penanganan perkara lebih objektif.
Baca juga : Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi
Selama ini, kata Tito, penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terasa kurang maksimal efektivitasnya. Oleh sebab itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol Covid-19. “Ini perlu dasar hukum juga. Seandainya opsi perppu dibuat, perppu itu bisa mengatur tentang penegakan kepatuhan pencegahan dan penanganan kepatuhan Covid-19,” kata Tito.
Tito mengatakan perppu akan mendapat pertentangan dari masyarakat sipil, terutama yang perhatian terhadap masalah hak melakukan kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk itu pemerintah menyiapkan opsi kedua, yaitu perppu yang spesifik mengatur khusus kepatuhan protokol Covid-19 pada pilkada berikut sanksinya. “Kami sudah menyiapkan juga sanksi itu, di antaranya sanksi administrasi dan pidana.”
Sanksi administrasi, secara perinci terbagi atas peringatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga terakhir adalah diskualifikasi pasangan calon. Tito mengatakan bahwa peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.
Channel9.id – Jakarta. Polda Jawa Barat menetapkan kembali Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.
Sebelumnya diketahui, Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun karena melakukan penganiayaan pada dua remaja.
Untuk kasus kali ini, Bahar diduga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Andriansyah di Bogor pada 4 September 2018.
Adapun penetapan tersangka tercantum dalam surat nomor B/4094/X/2020/Ditreskrimum yang dikeluarkan pada 21 Oktober di Bandung.
Surat tersebut ditandatangani langsung Direskrimum Polda Jabar, Kombes Patoppoi. Bahar diduga melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 351 KUHPidana.
Patoppoi membenarkan penetapan tersangka itu. Dia menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan rangkaian gelar perkara dengan kejadian dugaan penganiayaan di Bogor.
“Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka,” katanya, Selasa (27/10).
Patoppoi menjelaskan, pelapor merupakan korban sendiri dan dugaan penganiayaan terjadi di wilayah Bogor.
Namun, Pattopoi tidak menjelaskan rinci tentang kronologi dugaan penganiayaan yang membuat Bahar ditetapkan jadi tersangka.
(HY)
Channel9.id-Jakarta. Cuti bersama telah ditetapkan tanggal 28-30 Oktober 2020. Banyak traveller merencanakan liburan ke berbagai destinasi, namun ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati untuk mencegah pandemi Covid-19.
Mengutip akun Twitter Angkasa Pura II @AngkasaPura_2, Selasa (27/10/2020), syarat naik pesawat jelang libur cuti bersama masih merujuk pada Surat Edaran No.9/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca juga: Mendagri: Cuti Bersama Tidak Menjadi Ajang Penularan Covid-19
Adapun persyaratan terbagi menjadi dua, untuk rute domestik dan rute internasional.
Persyaratan penerbangan domestik diantaranya;
- Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
- Menunjukkan identitas diri berupa KTP/Tanda pengenal lainnya yang sah.
- Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR negatif atau surat keterangan uji tes rapid non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
- Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid.
Persyaratan penerbangan internasional diantaranya:
- Penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
- Jika tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan, setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan tes PCR pada saat tiba di bandara tujuan.
- Selama menunggu hasil pemeriksaan tes PCR, setiap orang wajib menjalani karantina khusus yang telah disediakan pemerintah.
- Memanfaatkan akomodasi karantina berupa hotel atau penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.
Traveller dapat melakukan tes rapid di sejumlah bandara, antara lain Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Juanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Sentani, dan lain-lain. Tarif untuk tes rapid adalah Rp85 ribu.
IG
Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya membuka peluang untuk memanggil Refly Harun terkait kasus ujaran kebencian dengan tersangka Gus Nur.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menahan Gus Nur usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Penghinaan itu dikeluarkan Gus Nur dalam tayangan video di Youtube.
Awi menjelaskan, tak hanya Refly Harun, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video itu akan diperiksa.
“Yang merekam, yang mengedit, yang mengundang atau meng-upload, semuanya akan dipanggil,” kata Awi, Selasa (27/10).
Awi belum mengungkapkan kapan pemeriksaan terhadap Refly Harun. Namun, pihaknya memastikan akan segera menjadwalkan pemeriksaan.
“Masih diperiksa di laboratorium digital forensik. Kita tunggu, nanti kalau sudah selesai akan diperiksa ahlinya. Ahli ITE,” pungkasnya.
(HY)
Antisipasi Libur Panjang, Polisi Siaga di Titik Rawan Bencana
Keren! Kemendagri Sediakan 20 Anjungan Dukcapil Mandiri di Hari Libur
Dirjen Dukcapil: Sanksi Bagi Petugas yang Menghambat Pelayanan
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan
Jelang Cuti Bersama, Begini Persyaratan Naik Pesawat
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
Bumi Alumni Siap Kembangkan UMKM Tembus Pasar Internasional
Kemasan Cantik Tingkatkan Daya Saing UMKM
Ungkap Kasus Begal Pesepeda, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus
Polisi Amankan Enam Admin Grup WA STM Se-Jabodetabek Penggerak Demo Ricuh
Duh, Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan
Ngabalin: Semoga Saja Refly Harun Menyusul Sugi
Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021
