Connect with us

Politik

Muchdi PR Dipecat Sebagai Ketua dan Anggota Partai Berkarya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pucuk kepemimpinan Partai Berkarya dirombak oleh Majelis Mahkamah partai dalam sidang musyawarah mahakamah partai yang dibacakan pada Senin (7/6).

Ketua Majelis Mahkamah Partai Berkarya, Mayjen TNI (Purn) Syamsul Jalal membacakan poin-poin keputusan tersebut, yang salah satunya adalah memberhentikan Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.

Dalam poin pertimbangan sidang musyawarah mahakamah partai, Syamsul menyatakan bahwa Muchdi Pr telah terbukti menyalahgunakan kewewenangannya membentuk struktur kepengurusan dan memecat sejumlah anggota partai.

“Menyatakan saudara Muchdi sebagai ketua umum melakukan pelanggaran terhadap UU 2/2011 tentang partai politik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Berkarya dan Keputusan Mahkamah Partai nomor 003,”ujar Syamsul dikutip melalui video sidang, Senin (7/6).

Baca juga: Kubu Tommy Soeharto Menang di PTUN, Ketua AMPB: Belum Inkrah 

“Saudara Muchdi telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku Ketua Umum Partai Berkarya,” sambungnya membacakan.

Karena itu, Syamsul dalam poin keempat putusan sidang musyawarah mahakamah partai menyebutkan bahwa Muchdi Pr diputusakan untuk tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Berkarya, dan juga mencabut haknya sebagai anggota.

“Keempat, menghentikan secara tetap saudara Muchdi Purwoprandjono dari jabatannya sebagai ketua umum dan keanggotaan Partai Berkarya,” baca Syamsul.

Kemudian, Syamsul juga menyatakan bahwa Mahakamah partai juga menganulir semua keputusan yang dikeluarkan DPP Partai Berkarya yang ditetapkan oleh hasil putusan Mahkamah Partai 003, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sidang musyawarah mahkamah partai juga memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya untuk segera melaksanakan rapat harian atau pleno DPP untuk memilih Plt. Ketua Umum menggantikan Muchdi.

“Hasil rapat harian pleno berupa persetujuan, kesepakatan penunjukkan Plt. Ketua Umum dan disetujui oleh Dewan Pembina dan dikembalikan kepada Mahkamah Partai untuk ditetapkan,” tegas Syamsul.

Lebih lanjut, Syamsul juga membacakan poin ketujuh yang isinya memerintahkan kepada DPP Partai Berkarya untuk melaksanakan musyawarah wilayah.

“Kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh provinsi yang belum dilaksanakan musyawarah wilayah berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian Syamsul Jalal menutup.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Partai Nasdem Tolak Amandemen UUD 1945

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Nasdem tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, yang salah satu wacananya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain tambahan masa periode, partai pimpinan Surya Paloh ini tidak akan setuju dilakukan amandemen UUD 1945 untuk alasan apa pun.

“Kalau Nasdem dari awal tidak setuju amandemen UUD. Kami tetap ingin undang-undang yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan. Apa pun itu soal terkait GBHN dan sebagainya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

“Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi yang harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Menurut Saan, sudah ada catatan presiden yang berkuasa dalam jangka waktu lama di Indonesia yang justru membawa pengaruh tidak baik.

“Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali, itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kami ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja,” jelasnya.

Penegasan pembatasan masa jabatan dua periode, kata Saan, juga telah disampaikan berulang oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan, presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Politik

Legislator Anggap Wacana Presiden 3 Periode Hanya Buat Gaduh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta semua pihak jangan lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena akan membuat kegaduhan baru.

Dia menilai sebaiknya wacana tersebut diakhiri, karena Presiden Jokowi tegas menolaknya, bahkan Jokowi juga menaruh curiga yang mengusulkan wacana yang justru menjerumuskannya.

“Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini. Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga ‘cari panggung’ dan sensasi,” kata Guspardi dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

Gaus menilai pihak yang terus mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi. Wacana tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

“Munculnya relawan Jokpro 2024 yang kembali mendorong masa jabatan presiden tiga periode telah mengkhianati cita-cita reformasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945, dan menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional,” katanya lagi.

Dia merasa heran, kenapa masih ada upaya pihak tertentu mendorong kembali wacana jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Guspardi mengaku tidak tahu apa motif dan untuk kepentingan siapa wacana tersebut.

Gaus menegaskan kembali, gerakan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi yang jelas menolak maju tiga kali karena bertentangan UUD 1945. Menurut dia, jika ditelusuri usulan masa jabatan presiden tiga periode, pertama kali muncul pada November 2019, seiring dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945.

“Saat itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar jabatan presiden tiga periode terus muncul. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun telah menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden,” ujar politisi PAN itu.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, yaitu tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021. Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menilai, sikap Presiden yang tidak setuju MPR untuk mengamendemen UUD 1945 dan dua kali penolakannya, seharusnya menjadi rujukan semua pihak agar jangan lagi mewacanakan Jokowi 3 periode.

IG

Continue Reading

Politik

PAN Minta Pemerintah Terapkan Lockdown Akhir Pekan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar dilakukan karantina atau lockdown akhir pekan. Hal itu untuk mencegah orang berkerumun di akhir pekan.

“Lockdown akhir pekan adalah setelah hari Jumat sore seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, jadi kita punya waktu berarti Jumat sore kemudian Sabtu Minggu sampai Senin pagi itu tidak ada orang keluar, kalau ada dua malam orang tidak keluar rumah ini kan diharapkan tidak ada penyebaran, jadi saya minta tolong dipikirkan,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2021.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, sejumlah kepala daerah mulai mempertimbangkan melakukan lockdown. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengkubuwono X sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga meminta agar masyarakat tidak keluar rumah di akhir pekan. “Ini sebetulnya sama dengan lockdown akhir pekan itu. Karena itulah maka saya minta dicoba dulu, jangan alergi. Kemarin ini kan keliatannya langsung nolak aja gitu, pemerintah dengan usulan seperti ini. Tolong dipelajari lagi,” ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tegas dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 dan jangan sampai terlambat mengambil langkah. “Karena kalau nanti sudah terlalu banyak, kita yang akan kewalahan sendiri. Sementara kita mengerti betul bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga medis di seluruh indonesia dan bagaimana kemampuan finansial keuangan kita untuk menangani covid-19,” tuturnya.

Selain itu, Saleh juga meminta agar seluruh kebijakan yang sudah diambil pemerintah hari ini terkait dengan penanganan Covid-19 dievaluasi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal.

“Contoh PSBB kemarin sudah dilakukan  tapi kan hasilnya kurang maksimal, kemudian berubah menjadi kebijakan PPKM ini sudah berjilid-jilid, ibarat buku ini sudah mau khatam tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan ini kita sedang berada pada masa di mana kita khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19,” kata Saleh.

Ia menambahkan, belum lagi melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan okupansi rumah sakit dan darurat tenaga kesehatan dinilai masih menjadi persoalan meskipun PPKM diterapkan.

“Jadi karena itu saya kira harus ada kebijakan yang lain, ada inovasi kebijakan yang lain yang harus diambil,” ungkapnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC