Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid merespons kemunculan Front Persatuan Islam setelah pemerintah resmi melarang aktivitas dan penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI).
Ia mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak berserikat dan berpendapat, asalkan mengedepankan persatuan, ketertiban, dan taat hukum
“Kami berharap ormas yang ada (Front Persatuan Islam) harus taat pada hukum. Jangan melenceng dari Pancasila.,” ujar Jazilul kepada wartawan, Sabtu (2/1).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan jika nantinya Front Persatuan Islam melakukan tindakan yang menyimpang seperti FPI, pemerintah akan kembali melakukan tindakan tegas.
“Jika dalam perjalanannya ormas tersebut, baik yang lama ataupun yang baru melakukan pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum yang adil dan objektif,” katanya.
Sebelumnya, Organisasi Front Pembela Islam (FPI) dilarang beraktivitas pada Rabu (30/12) oleh pemerintah. Pengumuman tersebut pun mengejutkan berbagai pihak termasuk FPI sendiri. Atas pembubaran tersebut, FPI menyatakan membentuk organisasi baru yakni Front Persatuan Islam.
Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan, dengan pergantian nama FPI tidak berubah, melainkan hanya berganti nama untuk kendaraan baru dalam berjuang.
Wadah baru tersebut hanya berbeda nama tengah, dan tetap dengan singkatan yang sama, yakni Front Persatuan Islam (FPI). Front Persatuan Islam ini dideklarasikan oleh 19 tokoh FPI.
IG
