Connect with us

Internasional

Oposisi Rusia Navalny Divonis 3,5 Tahun Penjara

Published

on

Dipenjara 3,5 TahunOposisi Rusia Navalny

Channel9.id-Jakarta. Setelah ditangkap pada tanggal 17 Januari kemarin yang juga memicu demo besar-besaran di Rusia, pengadilan Moscow memutuskan untuk memenjarakan Navalny selama tiga setengah tahun.

Penasehat hukum Navalny mengatakan sisa hukuman tersisa dua tahun delapan bulan, karena telah menjalani tahanan rumah.

Dikutip dari TheGuardian.com, dua pengacara Navalny, Olga Mikhailova dan Vladimir Kobzev mengatakan mereka akan mengangkat isu ini ke pengadilan hak kemanusiaan di Eropa. “Kalian melihat apa yang terjadi disini,” kata Mikhailova. “Sangat menyeramkan, seperti biasa.”

Baca juga : Penangkapan Navalny Memicu Demo Besar di Rusia

Setelah putusan itu, ratusan pendukung Navalny bergerak ke pusat kota Moscow untuk berunjuk rasa.Menurut OVD-info, grup pemantau independen, sudah sekitar 1,000 orang ditangkap di seluruh Rusia.

Putusan terhadap Navalny ini membuat  Navalny menjadi salah satu tokoh penting yang dipenjarakan di Rusia setelah di tahun 2005 Putin juga memenjarakan musuh politiknya, Mikhail Khodorkovsky .

Navalny telah menuduh Presiden Russia, Vladimir Putin, dan juga kolega-koleganya mengambil uang negara miliaran dollar dan juga menuduh percobaan pembunuhan Navalny menggunakan racun saraf Novichok.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Myanmar Memanas, Sanksi Internasional Bertambah

Published

on

By

Myanmar Memanas, Sanksi Internasional Bertambah

Channel9.id-Myanmar. Polisi Myanmar melancarkan tindakan keras di sekitar kota Yangon untuk membubarkan unjuk rasa masyarakat melawan junta militer. Polisi menembakkan tembakan ke langit dan juga menggunakan flashbang  di daerah Yangong sekitar Tamwe pada Kamis malam untuk membubarkan massa yang berunjuk rasa, menurut saksi mata dan juga media lokal.

“Kami sangat takut,” kata salah satu warga yang menolak identitasnya disebar.

Pada Jumat (26/2/2021) pagi, warga menemukan casing bom flashbang dan juga beberapa sandal jepit yang putus berserakan di jalan.

Media lokal mengatakan 23 orang yang berunjuk rasa, 10nya adalah perempuan, akan disidang.

Konfrontasi itu menunjukkan penolakan yang dihadapi oleh junta militer dari rakyat Myanmar yang menginginkan otoritas sebelumnya kembali berkuasa.

Sebelumnya pada Kamis awal, kekerasan terjadi di Yangon ketika sekitar 1,000 orang pro militer menyerang para pengunjuk rasa dan juga para wartawan. Sebagian orang  babak belur dan setidaknya dua orang tertusuk benda tajam.

Krisis Myanmar itu membuat pandangan Internasional terhadapnya makin memburuk dan juga membuat investor ke Myanmar makin menurun, makin membebani ekonomi Myanmar yang sebelumnya sudah terkena dampak corona.

Bank Dunia telah menghentikan pembayaran proyek-proyek di Myanmar atas permintaan penarikan dana setelah terjadinya kudeta, kutip surat Bank Dunia kepada Menteri Ekonomi Myanmar.

Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan minggu lalu bahwa Bank Dunia akan lebih ketat dalam pendekatannya dengan Myanmar, namun proyek-proyek sebelumnya masih tetap berlanjut, termasuk bantuan darurat virus corona.

Tahun lalu, Bank Dunia menyetujui pinjaman lebih dari $350 juta kepada Myanmar untuk membantu Myanmar menghadapi pandemi virus corona dan juga untuk membantu para petani dan pekerja-pekerja di pedesaan.

Amerika Serikat, Inggris dan juga yang lainnya telah mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan juga tahanan politik lainnya.

Inggris pada hari Kamis mengatakan mereka telah menambah daftar perwira militer yang dikenakan sanksi yang sekarang berjumlah 19 orang, termasuk Min Aung Holing.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Homoseksual Malaysia Lolos dari Dakwaannya

Published

on

By

Homoseksual Malaysia Lolos dari Dakwaannya

Channel9.id-Malaysia. Seorang lelaki Malaysia telah memenangkan gugatan terhadap larangan Islam atas seks sesama jenis, meningkatkan harapan untuk para kaum homoseksual di Malaysia.

Dalam keputusanya, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan hukum Islam yang digunakan untuk menggugat lelaki itu tidaklah konstitusional dan pihak otoritas tidak mempunyai kuasa untuk menegakkan hukum tersebut.

Lelaki berumur 30 tahun itu – yang namanya tidak ingin disebar – mengajukan gugatan atas penangkapannya di Selangor Pusat pada tahun 2018 karena diduga mencoba untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya, yang mana ia bantah.

Baca juga : Media Independen Malaysiakini Dituntut Kasus Penghinaan

Hubungan homoseksual adalah tindakan ilegal di Malaysia. Malaysia, yang mempunyai 13 provinsi, mempunyai dua sistem jalur hukum, yang salah satunya itu adalah hukum Islam.

Walaupun terbebas dari hukum Islam, lelaki itu masih terancam 20 tahun penjara dibawah  pasal 377, undang-undang era kolonial Inggris yang melarang adanya hubungan homoseksual.

“Kami ingin hidup bermartabat tanpa harus takut dengan adanya tuntutan-tuntutan walaupun masih ada pasal 377. ini belum berakhir tapi ini hanyalah permulaan,” ujar Numan Afifi, pendiri kelompok Pelangi Campaign.

Lelaki itu mengajukan banding yang mengatakan Selangor tidak mempunyai kuasa untuk menegakkan hukum Islam atas hubungan seks yang tidak sesuai tatanan alam ketika gay seks sudah menjadi kejahatan di bawah hukum perdata.

Pihak pengadilan setuju, Dewan Agama Islam Selangor, responden dalam gugatan tersebut, tidak langsung merespon saat ditanya komentarnya.

Lelaki yang terdakwa itu merupakan salah satu dari 11 orang yang ditangkap setelah diduga ingin melakukan hubungan homoseksual. Lima diantaranya dinyatakan bersalah dan pada tahun 2019 mereka di penjara, di denda, dan di hukum cambuk.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Jepang Mengangkat Status Darurat di 6 Prefekturnya

Published

on

By

Jepang Mengangkat Status Darurat di 6 Prefekturnya

Channel9.id-Jepang. Pemerintah Jepang akan mencabut status darurat di semua prefektur kecuali Tokyo dan tiga prefektur disekitarnya pada akhir bulan ini, pada Jumat (26/2/2021). Seminggu lebih awal dari yang dijadwalkan dikarenakan kasus Covid-19 di Jepang mulai menurun.

Jepang telah menerapkan status darurat terhadap 11 dari 47 prefektur bulan lalu disaat gelombang ketiga pandemi Covid-19 melanda Jepang. Satu dari prefektur itu, Tochigi, telah diangkat status daruratnya lebih awal.

Setelah melakukan pertemuan dengan panel penasihat kepemerintahan, Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan kepada reporter bahwa status darurat virus corona akan diangkat di prefektur Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu, dan Fukuoka.

“Namun pencabutan status itu ada syaratnya,” kata Nishimura, menambahkan bahwa para ahli di panel itu menginginkan pengawasan lebih dekat terhadap penyebaran virus jenis baru dan cukupnya stok kamar di rumah sakit.

Baca juga : 9 Prefektur di Jepang Minta Status Darurat Dicabut

Mereka juga khawatir adanya potensi peningkatan kasus Covid-19 karena diangkatnya status darurat ini. “Mereka meminta kepada masyarakat untuk jangan senang dulu,” kata Nishimura.

“Terutama para kaum muda, dikhawatirkan pencabutan status ini mempengaruhi psikologis mereka untuk keluar bersenang-senang. Kita harus tetap awas dengan penyebaran covid ini” tambah Nishimura

Dibawah status darurat, Japan meminta bar dan restoran untuk tutup pada jam 20:00 dan perusahaan-perusahaan untuk lebih menerapkan WFH. Jepang juga menunda program “Go To Travel”, program turis yang terkenal di Jepang.

Penyebaran virus corona turun secara signifikan setelah pada bulan Januari mencapai puncaknya, termasuk di ibu kota Tokyo yang merupakan kota dilaksanakannya Olimpiade Musim Panas akhir Juli nanti. Pemerintah berharap untuk mengangkat status darurat di empat prefektur terakhir pada tanggal 7 Maret nanti.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC