Connect with us

Politik

Partai Demokrat Desak Presiden Jokowi Revisi UU Pemilu

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Demokrat adalah salah satu partai politik yang tak mau pilpres, pileg DPR dan DPRD, DPD digelar bersamaan dengan pilkada serentak seluruh Indonesia di 2024 seperti diatur dalam UU Pemilu yang masih berlaku saat ini. Demokrat juga ingin presidential threshold diturunkan lewat revisi UU Pemilu.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Andi Arief mengatakan Presiden Joko Widodo seyogyanya  mau merevisi UU Pemilu. Menurut Andi, lebih baik Jokowi berupaya meninggalkan warisan positif dari segi kepemiluan. Salah satunya dengan revisi UU Pemilu.

“Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu,” cuit Andi dalam akun Twitter resminya @Andiarief__ Selasa (16/2).

Andi mengaku cemas Jokowi akan diberi julukan negatif jika bersikukuh tak mau UU Pemilu direvisi.

Sebab, kata Andi, Jokowi belum memiliki warisan di bidang demokrasi dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Dinilai Tak Perlu, Gerindra: Lebih Baik Fokus ke Covid-19

Ia menilai kesempatan Jokowi meninggalkan warisan positif untuk kemakmuran rakyat sulit didapatkan. Pasalnya, Indonesia kini masih terdampak krisis kembar, yaitu di bidang ekonomi dan pandemi virus corona yang belum teratasi.

Andi mengatakan Jokowi masih memiliki sisa setahun dari sekarang untuk menjalankan revisi UU Pemilu tersebut. Sebab, nantinya partai-partai akan sibuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 yang tahapannya akan dimulai pada tahun 2022 mendatang.

“Waktu efektif berkuasa paling sampai Juni 2022, karena partai-partai akan sibuk verifikasi, pendaftaran dan penyusunan caleg/capres. Ada sisa setahun saja dari sekarang,” kata Andi.

Diketahui, DPR sempat mengusulkan draf revisi UU Pemilu. Ada sejumlah perubahan. Salah satunya mengenai pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023 lalu pemilu daerah pada 2027. Pemilu tetap dihelat pada 2024.

Berbeda dengan yang ada dalam UU Pemilu yang masih berlaku saat ini. Dalam UU Pemilu yang berlaku, pilkada baru akan digelar pada 2024 mendatang. Dihelat serentak bersama pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pilkada seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menyatakan pemerintah tak mau UU Pemilu direvisi. Alasannya masih ada pasal-pasal yang belum sepenuhnya diterapkan. Partai pemerintah, terutama PDIP juga menolak UU Pemilu direvisi.

Sejauh ini, Komisi II DPR menyatakan bakal mencabut Revisi UU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional 2021. Mayoritas fraksi partai politik di parlemen juga jadi menolak UU Pemilu direvisi.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pelantikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Ditemani Istri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah dilantik menjadi Wali Kota di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jumat 26 Februari 2021.

Tampak, Gibran datang ditemani sang istri, Selvi Ananda. Walikota Solo itu tampak gagah dengan mengenakan seragam PDU. Sang istri pun anggun mengenakan kebaya merah.

Gibran membukakan pintu untuk Selvi dan menunggunya turun dari mobil. Keduanya menyapa wartawan dengan ramah. Baik Gibran dan Selvi penampilannnya sangat memesona.

HY

Continue Reading

Politik

Berkhianat, Demokrat Pecat Ketua DPC Tegal dan Ketua DPC Blora

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah memecat tujuh kader lantaran terlibat dalam gerakan kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dua di antara mereka yang dipecat antara lain Ketua DPC Tega, Ayu Palaretin dan Ketua DPC Blora Bambang Susilo. Jumlah kader yang dipecat masih bisa bertambah.

“Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan terhadap 7 kader yang dilakukan oleh dewan kehormatan partai. Gelombang pertama 7 orang,” kata Andi Arief, lewat akun Twitternya @Andiarief_ pada Jumat (26/2).

Sebelumnya, politikus senior Demokrat, Darmizal menyebut pemecatan terhadap kader adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kan nggak perlu pemecatan yang kesewenang-wenangan,” kata Damrizal di Jakarta, Kamis (25/2).

Damrizal menganggap kader yang dipecat sebenarnya memiliki niat baik untuk memperbaiki internal partai. Damrizal yakin pemecatan itu justru membuat para kader di daerah makin mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebelumnya isu kudeta di internal Demokrat kembali mencuat saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi angkat bicara dan menyinggung peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

SBY yakin langkah-langkah Moeldoko di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Selain itu, menurut SBY, Moeldoko juga bergerak sendiri tanpa melibatkan pejabat-pejabat lain di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

Sehari usai SBY bicara, Moeldoko langsung buka suara. Ia mengklaim sudah beberapa pekan terakhir tak mengikuti perkembangan isu masalah internal Partai Demokrat.

“Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai,” kata Moeldoko.

“Jadi janganlah menekan-nekan saya, saya diam, jangan menekan-nekan,” tambah dia.

IG

Continue Reading

Politik

Nasdem Akan Melakukan Konvensi Capres Pada Tahun 2022

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menggelar rapat koordinasi nasional khusus (rakornassus) selama tiga hari dimulai dari 22 hingga 24 Februari 2021. Rakornassus tersebut menghasilkan beberapa sikap politik, di antaranya mempersiapkan konvensi capres 2024.

“Konvensi capres ini akan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom up approach sehingga berefek positif pada penguatan kelembagaan Partai NasDem sebagai ruang dan basis rekrutmen pemimpin nasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate, dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Kamis (25/2).

Partai NasDem akan melakukan konvensi calon presiden (capres) untuk pilpres 2024 mulai 2022 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengklaim sudah ada partai yang mau membangun koalisi untuk konvensi capres tersebut.

Baca juga: Nasdem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022

“Kami sudah ada rekan-rekan koalisi sebagaimana yang saya sampaikan tadi yang mempunyai platform, visi dan misi, gagasan yang searah, sejalan dalam tarikan nafas yang sama untuk kepentingan negara,” kata Johnny, Kamis (25/2).

Johnny mengatakan, NasDem menyadari sepenuhnya bahwa hasil pemilu 2019 lalu tidak cukup mencapai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Oleh karena itu, NasDem membangun komunikasi politik ke partai lain, dan membentuk koalisi minimal untuk memenuhi persyaratan presidential threshold pada pilpres 2024 nanti.

“Saat ini tentu belum bisa saya sampaikan koalisi yang mana saja atau dari unsur partai yang mana saja karena tentu akan nanti saatnya ada di mana joint statment itu dilakukan,” ujarnya.

Johnny menambahkan, Partai NasDem terbuka dengan partai mana saja untuk mau bergabung membangun koalisi. Menurutnya koalisi itu nantinya tidak terbatas pada koalisi minimal yang memenuhi syarat threshold.

“Koalisi itu tentu terbuka ruang seluas-luasnya untuk membangun koalisi yang mampu menghasilkan orkestrasi politik yang memadai, mengantisipasi pilpres tahun 2024 yang menurut perkiraan kami akan menjadi kontestasi yang luar biasa hebat dan ketat,” tandasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC