Connect with us

Politik

Revisi UU Pemilu Dinilai Tak Perlu, Gerindra: Lebih Baik Fokus ke Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodiq Mudjahid menilai revisi Undang-Undang Pemilu tidak perlu dilakukan saat ini. Sodiq menilai lebih baik energi yang ada digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Tidak perlunya revisi UU pemilu pada saat ini, karena bangsa Indonesia masih bergulat dan kerja keras menghadapi covid-19, dan pemulihan ekonomi bangsa. Enegi yang besar untuk revisi atau pembuatan UU pemilu, lebih baik digunakan untuk menghadapi covid dan untuk recovery ekonomi nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/2).

Sodiq menilai, revisi UU Pemilu setiap menjelang pemilu hanya memperkuat  kesan bahwa penyusunan UU pemilu lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek, untuk memenangkan dan lolos dari pemilu.

“Bukan atas dasar pertimbangan jangka panjang yang lebih prinsipil dan idealis, yakni membangun demokrasi Pancasila di NKRI,” katanya.

Baca juga: PAN Tolak Revisi UU Pemilu

Selain itu menurut anggota Komisi II DPR RI ini, pergantian UU pemilu setiap jelang pemilu juga sering dirasakan mengganggu stabilitas demokrasi yang sedang terus ditata dan dikembangkan.

Menurutnya, UU Pemilu no 7 tahun 2017 dan UU Pilkada No 10 tahu  2016, masih baik, representatif dan akomodatif untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Lebih baik kata Sodiq, perhatian tentang pemilu dan pilkada digunakan untuk perbaikan implementasi UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada No 10 Tahun 2016.

“Saat ini perhatian tentang kepemiluan dan kepilkadaan, lebih baik digunakan untuk perbaikan, seperti perbaikan data pemilih, kinerja KPU, Bawaslu DKPP, pencegahan money politik, penanganan sengketa, dan netralitas ASN,” tuturnya.

“Sekjen Gerindra sudah menyampaikan sikap ini, yang artinya ini adalah hasil pembahasan DPP, dan hal ini akan menjadi pedoman semua kader Gerindra, termasuk yang berada di DPR,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Sindir Ciptakan Kerumunan, PKS: Warga Mencontoh Pemimpinnya

Published

on

By

indir Ciptakan Kerumunan, PKS: Warga Mencontoh Pemimpinnya

Channel9.id-Jakarta. Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) menimbulkan kerumunan massa,pada Selasa (23/2).

Politisi PKS Mardani Ali Sera pun angkat suara. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi kecewa dengan PPKM dan PSBB yang dinilai tidak efektif. Itu karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah sehingga masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan.

“Jadi karena daerah kurang tegas masyarakat kurang patuh protokol kesehatan. Tapi beberapa kali Presiden menyebabkan kerumunan, warga mencontoh pemimpinnya?,” ujarnya sembari bertanya , kepada wartawan, Rabu (4/2).

Ketua DPP PKS itu menyatakan, kejadian di NTT itu bukan karena aksi spontan adanya kurumunan massa. Namun, pada Ketika itu Jokowi membagikan bingkisan ke masyarakat setempat.

“Ini bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas,” ucap dia

Oleh sebab itu, Mardani mengatakan, harusnya pihak Istana bisa mengatisipasi adanya kerumunan massa tersebut. Sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya.

“Kenapa pihak Istana tak bisa melakukan antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan,” katanya.

IG

Continue Reading

Politik

PKB Nilai Perppu ITE Belum Mendesak

Published

on

By

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena belum memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan yang memaksa.

“Kalau Perppu dipersyaratkan ada kegentingan yang memaksa. Keadaan saat ini belum memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan, cuma perlu penyempurnaan atau penyesuaian,” kata Jazilul di Jakarta, Rabu (24/2) dilansir Antara.

Dia menilai untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat, cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan tidak perlu dikeluarkan Perppu.

Baca juga : Kasus UU ITE Jerat Pengurus IPW, Polda Metro Jaya Utamakan Mediasi

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, langkah revisi tersebut dengan mengubah pasal-pasal karet yang multitafsir dan kurang relevan dengan situasi saat ini.

Jazilul menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Surat Edaran bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, belum bisa untuk mengatasi persoalan maraknya penggunaan pasal karet oleh Aparat Penegak Hukum.

“SE Kapolri tidak bisa masuk pada meteri yang substantif. Namun SE Kapolri dapat membantu untuk lebih tertib, agar Polisi tidak gampang melakukan penahanan dan membuka ruang mediasi,” ujarnya.

Karena itu, Jazilul menilai perlu segera dilakukan revisi UU ITE namun langkah itu masih ada persoalan yaitu revisi UU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan, pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan naskah perubahan UU ITE.

IG

Continue Reading

Politik

Max Sopacua: Partai Demokrat Dikerdilkan Menjadi Partai Keluarga

Published

on

By

https://channel9.id/pengurus-demokrat-jabar-dan-banten-drsak-ahy-pecat-kader-pengkhianat/

Channel9.id-Jakarta. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menilai saat ini partai  berlambang bintang mercy itu kini keluar dari asanya dan dikerdilkan menjadi partai keluarga.

“Awalnya didirikan sebagai partai modern dan terbuka, itu menjadi landasan berjuang,” ujar Max lewat keterangannya, Rabu (24/2).

Max menceritakan, asas keterbukaan Demokrat dimulai pada kongres pertama yang digelar di Bali 2005 lalu. Dalam forum tersebut, terdapat sejumlah kepala daerah yang masuk mengambil posisi menjadi ketua dewan pimpinan daerah maupun ketua dewan pimpinan cabang.

“Ada yang mempertanyakan, kapan kepala daerah yang bergabung membuat KTA (kartu tanda anggota). Karena sejatinya Partai Demokrat memang berasaskan partai modern dan terbuka,” ucap Max.

Baca juga : Pengurus Demokrat Jabar dan Banten Desak AHY Pecat Kader Pengkhianat

Asas tersebut dinilai mulai berubah usai kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 2013. Diikuti oleh Kongres pada 2015 di Surabaya, yang mengukuhkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Demokrat.

Padahal pada KLB 2013, SBY berjanji menggantikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum sampai 2015 saja. Namun, Max menilai Presiden ke-6 Republik Indonesia itu justru tak memegang janjinya tersebut. “Siapa sangka guru politik yang selalu menanamkan jujur cerdas dan santun kepada kader, ternyata dia sendiri yang tidak jujur,” ujar Max.

Demokrat yang dikelola dengan manajemen keluarga terbukti tidak dapat membesarkan partai. Terbukti dari elektabilitas partai yang selalu menurun di setiap pemilihan umum. Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga tak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan suara Demokrat. Padahal, ia ditujuk sebagai Komandan Tugas Utama (Kogasma) yang tugasnya memenangkan Pemilu 2019.

“Kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat, saya kira juga sudah diuji coba pada Pemilu 2019. Hasilnya, perolehan Partai Demokrat malah kembali turun menjadi 7,7 persen,” tandas Max.

IG

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC