Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mulai menggeser fokus penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari fase darurat menuju pemulihan permanen. Setelah layanan dasar dan aktivitas masyarakat berangsur normal, pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh kini menjadi prioritas utama pemerintah.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan perhatian pemerintah saat ini tertuju pada pembangunan jalan dan jembatan permanen yang masih memerlukan penanganan lanjutan.
“Jadi tinggal prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan, jembatan, jembatan daerah, jalan daerah yang belum banyak yang belum tersentuh itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemda atau diambil alih oleh pusat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Jumat (19/6/2026).
Menurut Tito, berbagai indikator menunjukkan proses pemulihan berjalan positif. Layanan pemerintahan kembali beroperasi, aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih, dan kebutuhan penanganan darurat terus menurun.
Di sektor hunian, pembangunan rumah sementara bagi warga terdampak hampir rampung. Satgas PRR mencatat sebanyak 20.104 unit hunian sementara telah terbangun atau sekitar 97 persen dari total kebutuhan.
“Laporan dari rapat Selasa lalu, para bupati terutama Aceh Timur kemudian di Aceh Utara menyatakan tidak ada lagi yang tinggal tenda termasuk Aceh Tamiang,” ujarnya.
Sejalan dengan fokus tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengambil langkah percepatan dengan langsung membangun jembatan permanen pada jalur strategis Sumatera-Aceh tanpa menunggu seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
Menurut Dody, keputusan itu diambil karena jembatan darurat memiliki keterbatasan daya dukung, sementara jalur tersebut menjadi urat nadi distribusi logistik yang dilalui kendaraan bertonase besar.
“Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin (dibatasi),” kata Dody.
Ia menjelaskan jalur Medan-Aceh memiliki peran penting bagi distribusi bahan bakar minyak (BBM), semen, serta kebutuhan pokok lainnya sehingga dibutuhkan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan-Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya,” ujarnya.
Kementerian PU mencatat hingga Juni 2026 rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian telah mencapai 1.544 unit atau sekitar 83 persen dari target 1.866 unit di 18 lokasi. Pembersihan fasilitas umum, kawasan permukiman, dan relokasi puskesmas juga telah rampung seluruhnya.
Sementara pada sektor konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak telah ditangani. Pemerintah juga terus menjalankan program padat karya untuk membersihkan lumpur di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.
Untuk mempercepat pemulihan secara menyeluruh, pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun yang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
