Oleh: Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.
Channel9.id – Jakarta. Pengukuhan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai “raja” dalam sebuah acara di Nusa Tenggara Timur memicu polemik yang meluas. Kontroversi tersebut tidak hanya mempersoalkan simbol dan budaya, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi komunikasi politik dan arah konsolidasi kekuatan Jokowi pasca-kekuasaan.
Bersamaan dengan semakin intensifnya safari politik Jokowi, penguatan PSI, dan konsolidasi relawan Gibran, ruang spekulasi mengenai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029 semakin terbuka. Apakah semua itu merupakan embrio lahirnya kekuatan politik baru, ataukah sekadar strategi untuk memperkuat posisi tawar di dalam koalisi pemerintahan Prabowo? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang layak dibaca secara lebih analitis dalam esay ini.
Pendahuluan
Situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024 memasuki fase yang semakin dinamis. Di satu sisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang membangun konsolidasi kekuasaan dan menghadapi tantangan menjaga efektivitas pemerintahan. Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi) tetap menjadi figur yang memiliki pengaruh politik cukup besar melalui aktivitas safari politik, jaringan relawan, serta kedekatannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Situasi tersebut melahirkan berbagai tafsir mengenai arah konfigurasi politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Polemik pengukuhan Jokowi sebagai “raja” di NTT semakin memperkuat perhatian publik terhadap setiap manuver politik yang dilakukan mantan presiden tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi yang berkembang, dinamika ini menunjukkan bahwa politik tidak hanya dibentuk oleh distribusi kekuasaan, tetapi juga oleh persepsi publik, simbol-simbol politik, dan efektivitas komunikasi elite. Karena itu, tulisan ini berupaya membaca fenomena tersebut melalui perspektif komunikasi politik, manajemen reputasi, serta dinamika koalisi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Polemik pengukuhan Jokowi sebagai “raja” di NTT
Dari perspektif komunikasi politik, polemik pengukuhan Jokowi sebagai “raja” di NTT baru-baru ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis komunikasi semata. Perubahan narasi atau penjelasan yang berubah-ubah pada tim Jokowi setelah sebuah peristiwa menjadi sorotan publik, memperlihatkan adanya kelemahan dalam strategic political communication mereka. Ketika Tim itu sebagai aktor politik memberikan klarifikasi yang berubah-ubah, maka fokus publik akan bergeser dari substansi peristiwa menuju pertanyaan negatif mengenai konsistensi yang dapat mempengaruhi kredibilitas Jokowi.
Dalam manajemen reputasi politik, faktor kredibilitas merupakan modal yang dibangun bertahun-tahun tetapi dapat mengalami erosi apabila publik menilai terdapat ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan narasi resmi. Jika Tim realawa Jokowi selalu melakukan impression management, namun ketika “front stage” dan “back stage” tampak tidak selaras, maka kepercayaan publik dapat menurun. Di era media digital saat ini, perubahan penjelasan dengan cepat terdokumentasi dan dibandingkan, sehingga memperbesar efek negatif pada persepsi publik.
Karena itu, polemik tersebut lebih tepat dipahami sebagai risiko reputasional daripada sekadar kesalahan komunikasi biasa. Jika konsolidasi politik menuju 2029 memang sedang dibangun, maka setiap kontroversi yang menimbulkan kesan inkonsistensi akan mengurangi efektivitas mobilisasi dukungan, terutama di kalangan pemilih moderat yang menjadikan kredibilitas sebagai salah satu dasar penilaian pada figur politik itu.
Safari politik Jokowi dan Kepentingan Politik Prabowo Menuju Pemilu 2029
Dari perspektif politik, aktivitas safari politik, konsolidasi organisasi partai, dan penguatan jaringan relawan merupakan indikator kuat untuk menjaga keberlangsungan pengaruh politik setelah pergantian pemerintahan. Namun, dari indikator-indikator tersebut belum memaknakan secara tegas bahwa hal itu sebagai bentuk gerakan politik Jokowi yang sepenuhnya akan terpisah dari Prabowo dan Gerindra. Karena organisasi politik sering membangun berbagai opsi strategis jauh sebelum momentum dan arah kompetisi benar-benar ditentukan.
Biasanya partai politik modern selalu berusaha memperkuat struktur organisasi, sumber daya, dan jaringan elite agar memiliki daya tawar tinggi terhadap aktor politik lain. Dalam konteks ini, penguatan PSI maupun jaringan relawan Jokowi dapat dibaca lebih sebagai proses institusionalisasi PSI, bukan otomatis sebagai tanda terjadinya pemisahan politik dalam koalisi pemerintahan. Begitu pula, pembentukan “mesin politik baru” biasanya dapat dipastikan ketika partai memiliki kepemimpinan, agenda, dan strategi elektoral yang semakin independen.
Aktivitas politik Jokowi dan jaringan pendukungnya juga dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan political relevance setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Namun, jika intensitas konsolidasi politik Jokowi semakin memperjelas narasi politik yang samar (pseudo) dari arah pemerintah atau muncul struktur komando politik yang berjalan sendiri, maka interpretasi politik mengenai lahirnya “mesin politik baru” jelas akan semakin menguat. Dengan demikian, pada tahap sekarang lebih tepat menyebut dinamika politik dimaksud sebagai proses penguatan jaringan politik yang penting untuk diwaspadai oleh Prabowo, daripada langsung menyimpulkan telah lahir “kekuatan politik baru” yang sepenuhnya terpisah dari Prabowo dan Gerindra menuju 2029 nanti.
Tantangan Prabowo dan Pengaruh Besar Terhadap Arah Politik Nasional
Dalam sistem presidensial, efektivitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kejelasan pusat otoritas politik. Saat ini publik mulai memersepsikan adanya dua figur yang sama-sama memiliki pengaruh besar terhadap arah politik nasional, sehingga muncul persepsi mengenai dual power atau dua pusat gravitasi politik. Persepsi semacam ini memengaruhi pembacaan publik yang merugikan terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo.
Kejelasan otoritas eksekutif merupakan faktor penting bagi stabilitas politik Pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, politik tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuasaan yang riil, tetapi juga oleh simbol dan persepsi yang berkembang di masyarakat melaui berbagai media. Di sini, aktivitas safari politik Jokowi – karena ia seorang mantan presiden – terus memperoleh sorotan lebih besar daripada nilai positif agenda pemerintah yang sedang berjalan. Kondisi ini otomatis menciptakan persepsi publik mengenai dua pusat pengaruh akan terus menguat.
Aktivitas politik Jokowi sebagai mantan presiden kendati tidak secara otomatis bisa mengurangi otoritas Prabowo, namun dalam situasi ini, risiko baru bisa muncul apabila elite politik, birokrasi, atau partai-partai koalisi mulai menunjukkan loyalitas yang terbelah sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik Prabowo.
Karena itu, dua tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini; pertama, soal keberadaan Jokowi sebagai figur bayangan yang masih aktif bermanuver. Kedua, mengenai komunikasi politik pemerintah yang dinilai kurang mampu menegaskan kualitas kepemimpinan Prabowo terutama dari hubungan politik dengan seluruh kekuatan dalam koalisi. Jika komunikasi elite antara kekuatan Prabowo dan Jokowi berlangsung harmonis, maka persepsi mengenai “dua pusat kekuasaan” dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila muncul sinyal-sinyal kompetisi terbuka dalam koalisi, maka persepsi mengenai “dua pusat kekuasaan” tersebut dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar dan berbahaya.
Skenario Jokowi Menuju 2029
Terdapat dua skenario yang sama-sama masuk akal dalam proses konsolidasi politik Jokowi saat ini. Skenario pertama, konsolidasi tersebut sangat mungkin bisa berkembang menjadi kekuatan politik yang relatif mandiri dan pada akhirnya berkompetisi dengan Gerindra pada Pemilu 2029. Hal ini dapat terjadi apabila jaringan politik Jokowi, PSI, dan relawan Gibran berhasil membangun basis elektoral yang cukup besar, memiliki figur utama yang kompetitif, serta melihat keuntungan elektoral yang lebih besar melalui kompetisi daripada mempertahankan koalisi.
Skenario kedua, konsolidasi tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan bargaining position di dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Dalil politik menegaskan, aktor politik sering membangun sumber daya politik bukan semata untuk bertarung, melainkan untuk memperoleh dan mempertahankan posisi tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi koalisi pemerintahan. Dalam praktik demokrasi, membangun organisasi yang kuat tidak selalu berujung pada pemisahan, namus sering kali justru menjadi instrumen untuk memperkuat daya tawar dalam pembagian kekuasaan.
Yang tidak kalah menarik saat ini, soal elite politik kelompok Jokowi yang kerap memainkan dua arena sekaligus yakni memperkuat posisi domestik mereka sambil menjaga ruang negosiasi dengan mitra politiknya. Karena itu, konsolidasi jaringan politik Jokowi tidak selalu berarti persiapan konfrontasi. Bisa jadi, langkah tersebut merupakan strategi mereka untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok Jokowi dalam pemerintahan tetap diperhitungkan dalam konfigurasi politik nasional di tangan Prabowo.
Menimbang fenomena politik yang ada saat ini, menurut analisis saya, kita belum bisa menyimpulkan bahwa Jokowi, PSI, dan relawan Gibran pasti akan berhadapan langsung dengan Prabowo dan Gerindra pada 2029. Bukti yang ada justru lebih kuat mengarah pada adanya penguatan kapasitas politik dan pemeliharaan pengaruh kekuatan Jokowi sendiri dalam pemerintahan Prabowo. Apakah manuver Jokowi ini akan bermuara pada kompetisi terbuka atau tetap berada dalam kerangka koalisi adalah sangat bergantung pada perkembangan hubungan elite, dinamika elektabilitas, serta konfigurasi kepentingan politik yang akan mengkristal dalam 1-2 tahun kedepan menjelang Pemilu 2029.
Penutup
Pada akhirnya, arah konsolidasi politik Jokowi beserta jaringan pendukungnya masih berada pada wilayah kemungkinan, bukan kepastian. Fakta-fakta yang berkembang memang menunjukkan adanya upaya mempertahankan pengaruh politik pasca-kepresidenan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan telah lahir kekuatan politik baru yang sepenuhnya terpisah dari pemerintahan Prabowo. Dalam politik, persepsi dapat bergerak lebih cepat daripada realitas, sementara hubungan antarelite dapat berubah mengikuti kalkulasi kepentingan yang terus berkembang. Karena itu, dinamika hubungan Jokowi, Prabowo, PSI, Gerindra, dan jaringan relawan dalam satu hingga dua tahun ke depan akan menjadi penentu apakah konsolidasi tersebut bermuara pada kompetisi terbuka pada Pemilu 2029 atau tetap menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar di dalam koalisi pemerintahan.
Penulis adalah Dosen Peneliti dan Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta.
