Channel9.id-Jakarta. Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang kompak meminta DPP PD dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader pengkhianat yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dengan berkonspirasi bersama pihak eksternal. Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan.

“Kedua, bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” ujar Ni’matullah lewat keterangan tertulis (24/2).

Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik, sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua pertiga Ketua DPD sebagai pemilik suara.

Baca juga: Pengurus Demokrat Jabar dan Banten Desak AHY Pecak Kader Pengkhianat 

Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY. Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.

Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoax. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah, maupun dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecahbelah partai.

“Di sisi lain, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen,” ujar AHY.

IG

Channel9.id-Jakarta. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku difitnah bahwa dirinya yang mendanai aksi pada 2 Desember 2016 atau Aksi 212. Laporan tersebut lalu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat itu.

Ditegaskannya bahwa laporan kepada Jokowi itu adalah fitnah. SBY mengaku siap bertemu dengan sosok tersebut yang telah melaporkan informasi yang tidak benar tersebut.

“Saya bersedia bersumpah di hadapan Allah SWT. Kalau perlu di depan publik, agar rakyat tahu siapa yang berdusta, dan agar kebenaran segera terkuak,” ujar SBY lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).

Baca juga: SBY Sebut Moeldoko Terlibat Aktif Ambil Alih Demokrat 

Ia pernah meminta agar fitnah tersebut dibersihkan agar nama baik dirinya dan Demokrat kembali bersih. Namun SBY menyebut, permintaannya itu tak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

“Saya kira tindakan cepat terhadap siapapun yang memfitnah pejabat pemerintahan, prosesnya juga akan sama cepatnya jika yang difitnah bukan pejabat negara, misalnya orang seperti saya atau siapapun yang juga menjadi korban fitnah,” tutur SBY.

Ia mengungkapkan, orang yang melaporkan hal tersebut merupakan petinggi berbintang empat. SBY pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut dan dibenarkan oleh wakil presiden saat itu Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi berbintang empat,” ujar SBY.

IG

Channel9.id-Jakarta. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, berdasarkan kesaksian para kader, ada keterlibatan aktif dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pengambilalihan partai Demokrat.

“Termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali,” ujar SBY lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).

Namun, SBY mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. Meski begitu, SBY pun menyayangkan pernyataan Menteri Kesekretariatan Negara (Mensesneg) Pratikno, yang mengaku tak akan membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dengan alasan, masalah tersebut adalah persoalan internal partai.

“Pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan,” ujar SBY.

Dari laporan yang diterima SBY, gerakan kudeta tersebut belumlah berhenti. Masih ada upaya tersembunyi yang menyasar kepengurusan daerah untuk terus melancarkan pendongkelan tersebut.

“Bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD (gerakan pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat) masih bergerak di lapangan. Sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti gerakan ini masih ada,” ujar SBY.

Baca juga: Demokrat: Kudeta AHY Terkait Pengusungan Moeldoko Sebagai Capres 2024

Mereka awalnya menyasar ketua DPD dan DPC Demokrat. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut menargetkan siapapun yang mau bergabung diimingi imbalan dan janji-janji.

“Sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadudomba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC,” ujar SBY.

Demokrat, tegas SBY, tak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjual belikan,” ujar SBY.

IG